Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Tengah dipastikan masuk tahap evaluasi. Tak hanya di tingkat provinsi, mekanisme serupa juga akan diterapkan bagi DPRD kabupaten/kota se-Jateng. Evaluasi ini rencananya akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah, bersama Ketua DPRD Jawa Tengah dan seluruh ketua DPRD kabupaten/kota serta bupati/wali kota pada Kamis (11/9) mendatang, Hal ini dilakukan atas respon dari aksi protes masyarakat atas tunjangan bagi wakil rakyat.
Bagaimana masyarakat sipil perlu mengawal rencana kebijakan ini ?
Narasumber : Direktur Pattiro Semarang, Mukhlis Raya.
