Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bebas maladministrasi, perlu ada upaya pengendalian terhadap penawaran, penerimaan, dan pemberian gratifkasi sebagai wujud integritas pemberi layanan dalam menjalankan tugas. Bagaimana bentuk upaya tersebut di Ombudsman? Seberapa penting unit pengendalian gratifikasi dibentuk?
