Di jaman demokrasi modern ini, keterbukaan pemerintah sudah menjadi keniscayaan. Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan dan transparansi pemerintahnya. Melalui keterbukaan ini juga, pemerintah membangun kapasitasnya dalam membuat kebijakan, menjalankan pembangunan, dan berinovasi memberikan layanan publik yang terbaik, serta menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
Namun keterbukaan pemerintah tidak bisa diandaikan begitu saja. Ia harus diperjuangkan. Di sini, peran masyarakat sipil amat penting untuk mendorong, bahkan mendesakkan, keterbukaan pemerintah. Masyarakat sipil adalah mitra kritis bagi pemerintah --menyuarakan aspirasi warga tentang apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka butuhkan dari pemerintahnya.
#NALAR memaparkan OGP - Open Government Partnership. Sebuah kemitraan multilateral yang dimulai oleh 8 negara (kini diikuti 78 negara), termasuk Indonesia, pada tahun 2011. Apa saja prinsip dasar OGP? Apa program kunci OGP? Apa pengalaman sejumlah negara menerapkan OGP dan apa hasilnya?
