Modernisasi pelayanan pertanahan, indikator kemudahan membuka usaha dan meningkatkan pelayanan publik kpd masyarakat yg berbasis elektronik menjadi beberapa konsideran terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mulai berlaku pada tahun 2021 ini.
Pemerintah mengeklaim keamanan penyimpanan sertifikat tanah elektronik yang mulai diatur tahun ini dijamin mumpuni.
Klaim itu diutarakan di tengah keraguan sejumlah warga yang mengaitkan digitalisasi dokumen ini dengan kasus e-KTP yang sempat ramai karena kebocoran data pribadi.