Kebijakan Politik Kapitalisme Melegalisasi Kerusakan Iklim
Oleh. Muthiah Al Fath
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
Voice over talent: Dewi Nasjag
NarasiPost.Com-Perubahan iklim akibat peningkatan emisi karbon telah menjadi permasalahan pelik yang tak kunjung usai. Pasalnya, dampak krisis iklim ekstrem dapat terjadi di seluruh negara tanpa memandang batas teritorial.
Saat yang sama, aroma liberalisasi industrialisasi yang pro kapitalis menyengat dalam UU Cipta Kerja. Amanat konstitusi yang seharusnya dibentuk untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, kini dikesampingkan atas dalih investasi. Tak berlebihan jika publik menyimpulkan bahwa rezim sengaja mendesain hukum untuk memudahkan para kapitalis, tanpa mempertimbangkan kerusakan iklim.
Demi pengendalian dan pencegahan terhadap dampak krisis iklim yang kian memburuk, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah Jokowi dan DPR RI untuk segera menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) Keadilan Iklim. Pikul Torry Kuswardono selaku Direktur Eksekutif Yayasan menyebutkan bahwa Perpres No.98/202 belum mampu menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Hal ini akibat regulasi tersebut hanya fokus pada mekanisme perdagangan karbon. (CNN Indonesia, 3/6/2023)
Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2023/06/10/kebijakan-politik-kapitalisme-melegalisasi-kerusakan-iklim/opini/
Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini,
Follow us on:
instagram: http://instagram.com/narasipost
Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9
Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/
Twitter: Http://twitter.com/narasipost