Wacana Pemilu Ditunda, Benarkah untuk Kepentingan Elite Politik Semata?
Oleh. Mariam
Voice over talent: Dewi Nasjag
NarasiPost.Com-Usulan wacana penundaan pemilu 2024 awal mula dicetuskan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Beliau mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun karena para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurutnya, momentum tersebut tidak boleh diganggu dengan adanya pesta politik. Cak Imin pun memandang pemilu memang kerap kali menyebabkan stagnasi ekonomi yang cukup parah karena dinilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian. Terakhir, mengapa usulan penundaan pemilu ini direncanakan karena pemilu juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik dari berbagai pihak dan kubu masyarakat. Tiga kondisi ini menjadi landasan karena menurutnya tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Dia pun mengklaim bahwa berdasarkan big data dari perbincangan media sosial yang didapatnya, banyak masyarakat yang mendukung usulannya, bahkan dia menyebutkan 60 persen warga medsos menyetujuinya dan sisanya tak sepakat dengan usulan tersebut.
Setelah Cak Imin melontarkan wacana ini ke publik, berbagai polemik dari para elite politik pun bermunculan, baik yang pro maupun kontra. Presiden Joko Widodo pun ikut menanggapi bahwa dirinya tidak berminat memperpanjang masa jabatannya melalui penundaan pemilu 2024. Pihak pro yang menyetujuinya datang dari Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, yang menerima aspirasi dari petani sawit di Siak, Pekanbaru yang meminta masa jabatan Jokowi diperpanjang. Alih-alih memberikan edukasi tentang konstitusi yang berlaku, Airlangga justru setuju dengan hal itu dan akan menyampaikan usulan ini ke tingkat yang lebih serius. Dukungan pun kembali datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ia menyatakan akan segera mengomunikasikan usulan penundaan pemilu 2024 kepada ketua partai politik yang lain, serta melakukan jalinan komunikasi dengan berbagai kalangan seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas dan elemen bangsa yang lainnya.
Walaupun dukungan berbagai pihak berdatangan, namun usulan Cak Imin juga mendapat pertentangan dari PKS, Demokrat, NasDem, hingga PDI Perjuangan. Ketua partai Demokrat, Agus Harimurti, menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang wacana tersebut hanya digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Sementara Pakar Hukum Universitas Andalas , Feri Amsari, pun ikut berkomentar, dia mengatakan bahwa dari pernyataan ketua-ketua partai politik, baik Golkar, PAN, dan PKB dalam menyampaikan upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah karena terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini. Meski alasan perbaikan ekonomi ini menjadi prioritas utama, namun banyak elite politik menduga bahwa wacana yang digulirkan elite partai ini bukan untuk kemaslahatan publik, tetapi demi memperpanjang masa jabatan mereka, sekaligus menambah waktu untuk menyiapkan diri berkompetensi merebutkan kembali kursi kekuasaan di periode berikutnya. Pun dari pihak oposisi yang menolak penundaan tersebut karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraih kursi di saat elektabilitas sedang tinggi.
Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/03/09/wacana-pemilu-ditunda-benarkah-untuk-kepentingan-elite-politik-semata/
Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini,
Follow us on:
instagram: http://instagram.com/narasipost
Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9
Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/
Twitter: Http://twitter.com/narasipost
