Beberapa hari lalu di acara ulang tahun ke-60 Golkar, para petinggi partai politik berkumpul. Seolah pesta di Gedung DPR/MPR Senayan pindah sementara ke Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Di tengah gemerlap itu, Prabowo Subianto, sang orator flamboyan, naik ke podium. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan tapi kerap memancing tawa meskipun tanpa tari gemoy, ia melontarkan kritik tajam terhadap sistem pemilu di Indonesia. “Konsultan asing mungkin usul Pilkada tiap tiga bulan!” ujarnya, mengundang gelak tawa hadirin. Namun, di balik lelucon itu terselip pertanyaan serius: demokrasi kita ini sebenarnya untuk siapa?
Prabowo, yang kini menjabat Presiden RI ke-8, tampaknya mulai gerah melihat anggaran negara yang terus membengkak. Pemilu langsung, katanya, seperti pesta besar yang menguras kocek namun meninggalkan rasa lapar, rakyat kurang gizi, stunting menyergap hampir seluruh anak bangsa yang baru lahir. Ia pun menawarkan solusi: kembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD saja. Pernyataan itu segera mendapat tanggapan serius. Golkar, melalui ketua umumnya Bahlil Lahadalia, mendukung diskusi lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri langsung menyatakan setuju, sementara dua menteri bidang hukum menyebut wacana itu masih dalam kajian.
Namun, mari beri kredit kecil untuk pemerintah atas wacana mereka. Setidaknya kini kita punya catatan, mereka telah mengakui kelemahan pilkada langsung: biaya besar, politik uang, dan politik balas budi. Tapi, kita semua pasti sepakat, solusinya bukan mengambil jalan pintas dengan menggembok partisipasi rakyat. Mungkin untuk meyakinkan, dalam pidatonya, Prabowo mengacu pada sistem pemilu di tiga negara tetangga Malaysia, Singapura, hingga India. Singapura, katanya, tidak membutuhkan Pilkada langsung. Tapi tunggu dulu, Singapura hanyalah negara kota seukuran Jakarta dengan populasi kurang dari 6 juta. Sistemnya memang efisien, tetapi apakah partisipasi publiknya juga terjamin?
