Gagalnya model negara kesejahteraan yang diterapkan Barat, seharusnya dijadikan bahan pelajaran yang bagus untuk merenungkan kembali kesalahan apa yang telah negara ini lakukan. Terlebih, Indonesia adalah negara yang paling sulit keluar dari belenggu krisis ekonomi. Hasilnya potret buram kesejahteaan semakin menjadi, bukannya negara kesejahteraan yang didapat melainkan terjadi ketimpangan sosial yang tajam. Padahal negara kesejahteraan dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat yang berimplikasi pada mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (state failure) pada masyarakat sosialis.
Sebaiknya pemerintah melakukan restrukturisasi ekonomi, mengefektifkan kembali kapasitas-kapasitas yang dimilikinya sehingga pemerintah memiliki posisi tawar yang kuat dalam menindak tegas para konglomerat yang tidak kooperatif dan menjadi modal kuat dalam melakukan negosiasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Dengan begitu, legitimasi pemerintah dengan sendirinya akan menguat. Untuk itu negara ini tidak boleh dipenjara oleh kepentingan elit asing. Negara ini harus menjadi pelopor dalam merumuskan kebijakan sendiri tanpa kungkungan negara lain. Jangan sampai negara ini berubah menjadi oligarki absolut yang dikendalikan sekelompok orang atau kekuatan tertentu (plutokrasi) apalagi menjadi negara bagi para pencuri (kleptokrasi).
