Pesan tuan Linus Heluka, orang korban, ex-TAPOL/NAPOL, Kepala Suku Lapago, Koordinator OPM dalam negeri, menolak tegas pembentukan panitia penjemputan Dewan HAM PBB versi ULMWP yang dianggap melanggar procedure PBB yang menghambat perjuangan Bangsa Papua.
Tuan Linus Heluka, sebagai orang korban, ex Tapol Napol, dan Koordinator OPM dalam negeri, menyatakan bahwa Rakyat Papua Lapago, KNPB dan seluruh anggota OPM menyatakan dengan tegas menolak PEMBENTUKAN PANITIA dewan HAM PBB karena itu melanggar procedure dan mekanisme international, Dan Hal itu dianggap ada pihak ketiga (KOLONIAL NKRI) yang sedang bermain dengan pentolan pentolan ULMWP untuk menghancurkan perjuangan Bangsa Papua.
Alasan penolakan Rakyat Papua terhadap Tim penjemputan dewan HAM PBB oleh ULMWP adalah;
1. ULMWP tidak mendapatkan legality dari dewan HAM PBB untuk mebentuk Tim tersebut.
2. Setiap surat undagan yang dibagikan kepada Rakyat, adalah kop surat liar, dan bukan kop surat dari PBB yang dimana dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan jika terjadi sesuatu dalam proses tersebut.
3. Dalam surat dewan HAM PBB ke kolonial NKRI sudah jelas tidak ada kalimat ULMWP, dan PBB secara jelas mengakui OPM TPNPB sebagai actor Utama perjuangan Bangsa Papua, Maka kami melihat monufer pentolan pentolan ULMWP dengan elit politknya sedang mengganggu proses kerja kerja HAM diatas tanah Papua.
4. Kami sebagai orang KORBAN tidak akan dengar apapun yang disampaikan oleh organisasi organisasi liar yang dipakai kolonial NKRI termasuk asutan ULMWP dengan penipuhan pembentukan panitia penjemputan dewan HAM PBB.
5. Kami telah mengerti bahwa PBB adalah badan netral yang akan kerja secara netral Maka kami orang korban siap memberikan kesaksian langsung kepada dewan HAM PBB dengan jaringan kerjanya, KAMI TIDAK AKAN KASIH KESAKSIAN KORBAN KEPADA ULMWP, karena itu Sama saja seperti buang Garam Dilaut.
Kelima point penting sebagai alasan penolakan kami untuk diperhatikan secara serious oleh seluruh Rakyat Papua untuk jangan ditipu oleh pentolan pentolan dan politisi liar ULMWP.
Kami harapkan supaya sudara Benny Wenda jangan menipu Rakyat Papua dengan janji janji palsu dan segela STOP penghasutan terhadap pembentukan liar PANITIA penjemputan dewan HAM PBB.
Demikian surat ini dikeluarkan bersama video singkat oleh orang korban, ex Tapol Napol dan Koordinator OPM dalam negeri untuk diperhatikan oleh seluruh Rakyat Papua.
Dikirim dari Lapago kepada Kantor pusat perjuangan Bangsa Papua, markas besar OPM TPNPB Victoria, dan Dikeluarkan secara resmi untuk diketahui oleh kalayak umum.
06 maret 2022.
Penanggung jawab politik perjuangan Bangsa Papua.
Chr'com of OPM TPNPB.
Jeffrey Bomanak.
