Peraturan Gubernur Jakarta yang mengatur izin ASN berpoligami menuai pro-kontra. Peraturan ini dinilai menjadi kemunduran bagi demokrasi serta diskriminasi terhadap perempuan. Mengapa demikian? Dan apa alasan Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan aturan ini? Simak laporan KBR disusun jurnalis Shafira Aurelia.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id