Pemerintah dan DPR dinilai tak serius membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset koruptor. Padahal, korupsi di tingkat pejabat sudah semakin merajalela. Desakan Jokowi kepada DPR untuk mempercepat pengesahan beleid dianggap basa-basi. Selengkapnya simak laporan khas KBR, disusun jurnalis Ardhi Ridwansyah.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
