Hampir 50 kepala daerah, termasuk beberapa gubernur, bakal berakhir masa jabatannya bulan ini. Namun masih terjadi prokontra terkait penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah. Bahkan di beberapa daerah terjadi penolakan terhadap penjabat yang ditunjuk. Transparansi dalam proses penunjukkan dipertanyakan. Bagaimana seharusnya pemilihan penjabat kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Berikut laporan khas KBR disusun Astri Yuana Sari.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id