Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sempat ditunda karena terdapat sejumlah isu krusial. Antara lain, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kini pembahasan dilanjutkan kembali. Namun, publik mendesak pembahasan materi RKUHP dilakukan secara substansial. Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haetami.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id