Pernah gak kalian ngebayangin kalau BBM subsidi pertalite naik 100 persen atau berkisar di angka Rp17.000?, mahal banget yaa. Pastinya kenaikan harga BBM ini dampaknya bakal luas sampe ke harga bahan pokok. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah terus menahan harga pertalite dengan subsidi, sebab kalau mengikuti harga pasar BBM subsidi ini bisa meroket harganya hingga Rp17.100. Jokowi membayangkan kalau dia mengeluarkan kebijakan harga pertalite mengikuti harga pasaran, bakal berbuah demo berbulan2.
Daripada ngebayangin gitu, mending cari solusi gak sih?
Menilik kondisi negara-negara lain saat ini nih. Bangladesh mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 52 persen. Kenaikan ini menimbulkan protes dari masyarakat dan menyeruaknya keresahan akan resesi. Nah krisis energi atau kenaikan harga BBM gak cuma terjadi di negara-negara kecil atau berkembang aja loh. Negara sebesar Amerika Serikat pun mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 2 kali lipat beberapa waktu lalu.
Menanggapi mahalnya harga BBM, kepada KBR Juru Bicara Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting memastikan pihaknya terus mengimbau pemilik kendaraan roda empat di wilayah terdaftar, wajib melakukan pendaftaran di website MyPertamina dalam rangka pembatasan subsidi pertalite. Irto menyebut, pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi menunggu revisi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 191 Tahun 2014 selesai.
Kini di media sosial #BBM_BenarBenarMeroket trending di bicarakan netizen +62. Warganet ramai membicarakan soal kenaikan beberapa komoditas selama pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti pajak, BPJS, BBM dan gas. Ada juga yang mempertanyakan nasib pertalite yang ditakutkan akan sama seperti premium. Bahkan ada yang mengkhawatirkan soal harga-harga pangan yang berpotensi naik, jika BBM naik.
Lantas, Saat harga BBM kian hari kian mahal, sudahkah Indonesia memanfaatkan energi terbaharukan secara maksimal? Bagaimana pekerkembangan dan penggunaan biodiesel? apa aja yang masih jadi hambatan? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Simak juga pernyataan dari Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) soal hal ini.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id