Sebesar 36,3% responden survei Litbang Kompas menilai influencer/buzzer/provokator yang memperkeruh suasana sebagai penyebab utama polarisasi di masyarakat kian meruncing. Menurut hasil survei yang dikutip dari Harian Kompas, 6 Juni 2022, selain influencer/buzzer/provokator yang memperkeruh suasana, sebesar 21,6 responden menilai polarisasi ini disebabkan kesalahan informasi, penyebaran berita bohong atau hoaks. Peneliti Litbang Kompas Gianie menyebut teknologi media sosial memberi mereka ruang untuk bebas melakukan provokasi atau agitasi. Informasi yang berasal dari sumber yang tak kredibel. Bahkan yang termasuk hoaks, dengan mudah memancing serangan-serangan antarkubu.
Mengatasi kencangnya arus polarisasi di media sosial, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong adanya pengawasan media sosial, khususnya terkait isu-isu politik jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, hingga kini isu- isu berbau fitnah, hoaks dan politisasi SARA masih beredar di dunia maya. Kata dia, masyarakat harus lebih pintar menggunakan dan memilah informasi di media sosial.
Rahmat Bagja berharap masyarakat tak terbawa emosi hanya karena berbeda pilihan atau karena hoaks-hoaks yang tersebar di media sosial. Ia juga meminta masyarakat memilih pemimpin negara berdasarkan latar belakang atau rekam jejaknya. Prinsip menghargai perbedaan juga diharapkan dapat diterapkan pada Pemilu 2024.
Demi mencegah polarisasi di masyarakat, Polri pun membentuk satuan tugas (satgas) agar tak terjadi gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Politik identitas ini dianggap sebagai salah satu alat perpecahan bangsa selama pemilu. Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan satgas itu terdiri dari Polri, KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol). Satgas ini akan melakukan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan. Selain itu Polri akan mengaktifkan patroli siber untuk mencegah terjadinya polarisasi di media sosial.
Lantas, apa yang menjadi faktor pemicu polarisasi di media sosial saat pemilu 2014 dan 2019 lalu? Seperti apa trennya? Potensi untuk polarisasi di medsos pada pemilu 2024 nanti masih ada nggak? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Pengamat media sosial Wicaksono atau Ndoro Kakung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id