Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Anies Baswedan, kita tahu pasangannya Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Tinggal Cawapres dari Prabowo Subianto nih yang belum mengumumkan.
Ngomongin soal Pilpres dan Pemilu 2024, tak luput dari berbagai kerawanan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat sejumlah wilayah paling rawan isu politik uang per Agustus 2023. Posisi pertama ada Maluku Utara, lalu ada Lampung, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara.
Modusnya mulai dari memberi uang langsung, memberi barang, dan memberi janji. Tapi politik money gak selalu uang ya, bisa jadi uang voucher, atau uang digital.
Tapi kerawanan Pemilu 2024 gak habis di politik uang saja. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, ada kerawanan soal netralitas, pelaksanaan tahapan pemilu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Lalu polarisasi dan dinamika politik di dunia maya.
Lantas, Selain politisasi SARA. Kerawanan apa lagi yang perlu diperhatikan? Bagaimana penanggulangannya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Manajer Riset dan Program TII, Arfianto Purbolaksono. Simak juga pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD soal hal ini.
Di bagian terakhir What's Trending, simak obrolan reporter KBR, Theresia Avilla bareng Vonny Anggraini soal kegiatanNusantaraRun Chapter 1.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id