Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan satgas Covid dan masyarakat untuk mengantisipasi adanya sebaran Covid, salah satunya dari klaster pilkada. Menurutnya klaster tersebut sedang marak terjadi dan luput diantisipasi masyarakat. Sementara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan tak patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah. Selain itu Perludem juga masih menilai UU Pilkada yang digunakan tidak mengatur teknis penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Dan, jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, maka Perludem mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu. Sehingga, pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19.
Lantas bagaimana proses pengawasan di daerah dilakukan? Adakah pengaruh segala protokol yang diterapkan itu terhadap penyelenggaraan pilkada? Kita akan bincangkan hal ini bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.