Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersama Majelis Ulama Indonesia dan tujuh Kementerian/Lembaga melakukan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Deklarasi yang dimulai Kamis 18 Maret 2021 lalu secara virtual itu merupakan wujud komitmen, kerja sama dan saling dukung antar Kemeneterian/Lembaga dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia.
Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin menilai perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan matang acapkali berdampak buruk pada kehidupan keluarga. Karena itu menurut Wapres, hal paling utama untuk disiapkan sebelum perkawinan ialah kematangan kedua calon mempelai. Khususnya, kematangan mental terkait dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami/istri dalam membina sebuah keluarga.
Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Miftachul Akhyar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Executive Comite Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children sekaligus Executive Director Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id