Belakangan marak penangkapan sejumlah petinggi hingga pengurus organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin di sejumlah wilayah oleh kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan penindakan terhadap pemimpin kelompok radikal itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dibantu Bareskrim Polri dan Densus 88. Pimpinan Khilafatul Muslimin juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan merupakan eks napi teroris dalam kasus terorisme dan pernah dua kali ditahan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut kegiatan yang dilaksanakan ormas Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Kepolisian juga menemukan data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia berjumlah mencapai puluhan ribu. Data tersebut rencananya akan digunakan untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Selain di Lampung, penangkapan tokoh-tokoh atau pengurus organisasi ini dilakukan di Brebes, Karawang, Cimahi, Surabaya Raya, Cirebon, hingga Solo Raya.
Penangkapan pemimpin dan tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin, bermula dari video yang tersebar di media sosial. Viral aksi konvoi pengendara dengan poster Khilafatul Muslimin di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei lalu. Pada konvoi ini dibagikan sejumlah selebaran khilafah. Setelahnya kepolisian pun melakukan pendalaman kasus dan menangkap sejumlah tokoh.
Merespon maraknya penangkapan ini, Ganjar Pranowo mengungkap pentingnya memberikan pembelajaran soal pancasila mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurutnya penanganan radikalisme harus dibarengi dengan pencegahan melalui sistem pendidikan. Senada dengan Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengungkap, lembaganya akan membumikan pancasila mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id