Belakangan masyarakat bereaksi atas rencana pemberlakuan jalan berbayar di beberapa ruas jalan protokol di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui tengah menggodok aturan terkait penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
ERP adalah sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik. Perkara penerapan jalan berbayar ini sebetulnya sudah diusulkan sejak era Bang Yos, dan kemudian diuji coba pada era Ahok. Sementara itu, rancangan peraturan daerahnya sudah dikeluarkan di masa kepemimpinan Gubernur Anies. Wacana ini kembali mengemuka saat Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut regulasinya tengah digodok bareng DPRD.
Syafrin mengeklaim, penerapan ERP guna mengurangi kemacetan. Rencananya, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan, seperti Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Gunung Sahari, Jalan Rasuna Said dan jalan-jalan lainnya. Sedangkan tarif yang diusulkan adalah Rp5.000-Rp19.000.
Lantas, Sudah siap untuk diterapkan? Kalau belum apa implikasinya? Seperti apa penambahan transportasi umum untuk penunjang mobilitas masyarakat yang mau beralih? Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal hal ini.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id