Menjamurnya publikasi hasil jajak pendapat dan survei di Pemilu 2024, tak lepas dari kontroversi. Pasalnya hasil survei yang beragam terkait elektabilitas calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 menimbulkan keraguan dan pertanyaan.
Di media sosial, ada netizen yang percaya hasil survei, ada yang meragukan, ada juga yang menganggap pentingnya keterbukaan informasi soal siapa yang menyokong dana survei yang dirilis
Melansir laman The Indonesian Institute, hasil survei memiliki beberapa signifikansi peta politik Indonesia. Tak hanya mampu menggambarkan kondisi politik di Indonesia, survei juga lebih dipercayai publik karena dilakukan dengan metode yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tapi bagaimana kalau ada lembaga survei yang “nakal”? Di sinilah, peran asosiasi profesi lembaga survei dan konsultan politik diperlukan, untuk mendorong dan memastikan agar kode etik dan regulasi terkait transparansi, akuntabilitas, integritas, serta profesionalisme lembaga survei, dipatuhi oleh para anggotanya.
Lantas gimana sih sistem pengawasan dan konsekuensi, kalau-kalau ada penyalahgunaan hasil survei? Soal hal ini kita akan bincangkan bareng Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik dan Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id