Persoalan polusi udara Ibukota masih terus disorot. Yang terkini, perihal penerapan sistem work frome home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) buat mengatasinya.
Sistem bekerja dari rumah diberlakukan Pemprov DKI Jakarta mulai 21 Agustus kemarin. Sekitar 50 persen ASN bakal bekerja di rumah selama 2 bulan kedepan.
Namun beberapa ASN dikecualikan, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.
Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, ASN yang bekerja dari rumah akan diawasi melalui panggilan video. Heru mengaku telah memerintahkan atasan masing-masing di Pemprov untuk mengawasi bawahannya melalui video call.
Kata dia, ASN yang bekerja dari rumah juga akan diberi pekerjaan lebih banyak.
Penerapan WFH ini akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Tapi, tak hanya WFH jurusnya. Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan pejabat eselon IV ke atas beralih ke kendaraan listrik.
Sedangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melarang karyawannya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) setiap hari Rabu. Ketimbang menggunakan kendaraan pribadi, mereka disarankan menggunakan kendaraan umum.
Lantas, ampuh gak sih segala jurus Pemprov DKI Jakarta menangani polusi udara ini? Pendekatan apa yang harusnya dilakukan untuk menangani polusi udara ini? Adakah niatan pemerintah menangani persoalan polusi udara dalam jangka panjang?
Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Simak juga pernyataan dari Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, Didi Purnomo dari Himpunan Ahli Kesehatan dan Lingkungan Indonesia dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal hal ini.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id