Tak hanya Kampus yang merdeka, sekarang pembelajaran di sekolah pun menetapkan Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim merilis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Keduanya dikeluarkan untuk mengatasi krisis pembelajaran selama pandemi Covid-19.
Mas Menteri merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, di mana krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran.
Perubahan kurikulum ini diklaim mendesak, sebab efektivitas kurikulum yang ada saat ini dinilai masih kurang, serta kondisi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan.
Meski begitu, penerapan Kurikulum Merdeka tidak lepas dari kritikan.
Pertama, pemerintah dianggap kerap mengganti-ganti kurikulum. Mulai Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe yang kini jadi Kurikulum Merdeka. Sejumlah pihak juga ragu kalau kurikulum merdeka ini bakal berhasil, jika tak ada perbaikan dan pemaksimalan dalam sarana pendidikan.
Lalu seperti apa pendapat guru/tenaga pengajar dengan hadirnya kurikulum merdeka ini? Benarkah mampu mengurangi learning loss? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Plt. Kapuskurjar), Zulfikri Anas, Guru di SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah, Joko Prasetyo, Guru SD Negeri 005 Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan, dan koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id