Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan pada Sidang Paripurna DPR, hari ini. Pimpinan sidang dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengetuk palu, simbol disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebelumnya bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Di dalamnya mengatur sejumlah aturan baru perpajakan, sekaligus jadi upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan.
Secara keseluruhan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencakup pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan tarif PPh, implementasi pajak karbon, perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai (BKC), pengampunan pajak, dan ketentuan penghapusan sanksi pidana.
Lantas, akankah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkeadilan dan berpihak pada masyarakat kecil dan UMKM? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
