Saudara, belum genap dua tahun disahkan, pemerintah mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN.
Salah satu isu yang dibahas dalam revisi adalah soal kejelasan status tanah masyarakat untuk mendukung investasi.
Namun, hal itu diragukan. Lantas, benarkah revisi dilakukan untuk kejelasan status tanah masyarakat, atau justru untuk memudahkan para investor di IKN? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
