Saudara, sore ini kita menyoroti polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan Mabes TNI. Polemik dipicu penangkapan dan penetapan tersangka Kepala Basarnas Henri Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. KPK menduga kedua prajurit militer itu terlibat korupsi di Basarnas.
Belakangan KPK meralat penetapan tersangka dua orang itu, setelah ada keberatan dari TNI. Pimpinan TNI beralasan proses hukum terhadap anggota TNI harus berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer. Sementara KPK beralasan khilaf dan menyalahkan penyidik.
Lalu bagaimana nasib proses hukum selanjutnya untuk Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto? Apakah undang-undang peradilan militer bisa mengalahkan undang-undang pemberantasan korupsi yang bersifat khusus?
Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
