Saat ini, kita membahas wacana pemerintah mengadakan program Work From Bali atau kerja dari Bali bagi aparatur sipil negara. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kementriannya bekerja dari Bali selama seminggu. Hal ini bertujuan agar perekonomian di Bali yang sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19 kembali bergeliat.
Namun program ini mengundang sorotan publik yang khawatir bakal memunculkan klaster baru. Bagaimana pemerintah memastikan kesiapan protokol kesehatan dan pelaksanaannya?
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
