LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf banyak membatasi kebebasan sipil bahkan sekaligus membungkamnya. Kontras menyebut, buruknya kondisi kebebasan sipil itu menjadi bentuk Resesi Demokrasi. Menurut catatan Kontras, dalam kurun satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, ada lebih dari 150 kasus pembatasan sipil. Mulai dari pembatasan kebebasan berkumpul, hak kebebasan berkelompok, dan kebebasan berekspresi. Dari ratusan kasus itu, polisi menjadi aktor yang paling banyak melakukan pembatasan kebebasan sipil, disusul pemerintah.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
