Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan memudahkan kelompok transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik.
Pernyataan ini mendapatkan respon positif dari sejumlah pihak termasuk aktivis LGBTQ.
KTP elektronik disebut dapat membantu warga transgender memperoleh akses terhadap beragam layanan pemerintah, seperti kesehatan dan pendidikan.
Lantas apa yang perlu diperhatikan pemerintah agar hak kependudukan ini bisa dilakukan secara penuh tanpa muncul diskriminasi? Untuk mengetahui penjelasannya, kami obrolin ini bersama Aktivis Perkumpulan Suara Kita, Audi Manaf dan Ketua Sanggar Swara, Kanza Vina di #RuangPublikKBR.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
