Indonesia dikenal akan kekayaan sumber daya hutan, pesisir dan laut yang mengandung keanekaragaman hayati yang bernilai strategis, namun seringkali hanya dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek sehingga terus mengalami eksploitasi yang berlebihan. Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan menguras sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan ekologi harus diubah ke arah pembangunan yang berkelanjutan.
Saat ini, IBC bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup menginisiasi skema Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi atau disebut 'TANE'. Di mana pemerintah akan menyediakan skema insentif anggaran kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup serta dalam menjaga hutan dan laut sesuai dengan kewenangannya.
Seperti apa terobosan fiskal yang diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil? Dan bagaimana peluang penerapannya dalam kebijakan transfer pusat ke daerah melalui UU APBN dan RUU HKPD? Seperti apa mekanisme penyaluran transfer fiskal ini? Dan bagaimana perkembangannya sebagai terobosan ekologi dan ekonomi?
Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Andriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI, Dolfie O.F.P, Anggota Banggar DPR RI, Anggia Ermarini, MKM, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, dan Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
