Pemerintah berencana menjual vaksin berbayar via perusahaan BUMN, Kimia Farma mulai Senin kemarin. Program berjalan bersamaan dengan program gotong royong pengusaha yang dikritik lamban.
Meski komersialisasi vaksin ini resmi ditunda, namun rencana ini tetap menuai kritik dari sejumlah tokoh masyarakat.
Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menyebut bahwa vaksin berbayar ini melanggar hak kesehatan warga. Lalu apa saja catatan Koalisi terkait vaksin berbayar ini? untuk mengetahui penjelasannya kita akan simak perbincangan Vitri Angreni bersama Perwakilan Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan, Amanda Tan dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Hermawan Saputra.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
