Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai, permintaan Presiden Joko Widodo agar DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP), belum menjawab akar permasalahan da bukan solusi atas tuntutan masyarakat sipil.
