Menteri Tito Karnavian ingin mengevaluasi pilkada langsung karena ongkosnya dianggap mahal. Menurutnya, untuk jadi bupati saja butuh modal hingga Rp 30 miliar. Sedangkan biaya untuk jadi gubernur dan walikota bisa lebih tinggi. Namun langkah Menteri Tito ini memunculkan desas-desus pilkada tidak langsung, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah lewat DPR.
