Pemerintah, lewat SKB 11 Menteri dan Lembaga, dianggap masih rancu dalam menafsirkan radikalisme. SKB ini berpotensi membungkam kebebasan berpendapat para ASN dan dikhawatirkan rawan saling fitnah. Melalui peraturan inipula pemerintah seolah tegas dalam memerangi radikalisme agama. Padahal di sisi lain, pemerintah lemah menghadapi radikalisme terhadap kelompok minoritas seperti penganut Syiah, Ahmadiyah, serta LGBT.
