Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
