Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pertumbuhan 8% per tahun melalui industrialisasi domestik, kedaulatan pangan dan energi, dan program kesejahteraan populis seperti makan bergizi gratis. Negara mengambil kendali penuh: BUMN dikonsolidasikan, sovereign wealth fund diluncurkan, dan proteksionisme menguat.
Kedengarannya heroik—tapi ada harga yang harus dibayar.
Kelas menengah menyusut dalam "titik buta kebijakan": pajak naik, subsidi langsung minim, daya beli tergerus. Sementara target makroekonomi diprioritaskan, keamanan kerja dan kesejahteraan kelas menengah terabaikan.
Pertanyaan besarnya: apakah belanja negara yang agresif dengan 'pengorbanan' kelas menengah akan membangun Indonesia yang mandiri—atau justru mengorbankan stabilitas jangka panjang?
