Shows
Bincang HukumDilema Jual Beli Akun Driver Ojek Online: Bolehkah Diperjualbelikan? - Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn.[Episode 73] :Episode kali ini Ibu Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Jual Beli Akun Driver Ojek Online Bolehkah Diperjualbelikan?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena jual beli akun driver ojek online dalam masyarakat. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang terjadinya jual beli akun driver ojek online dan ketentuan internal perusahaan ojek online mengenai jual beli akun driver ojek online. Tidak hanya itu, akan dibahas pula keabsahan perjanjian jual beli akun ojek online ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Selain i...2025-05-0237 min
Bincang HukumMasih Perlukah Izin Atasan dalam Perceraian Anggota PNS? - Azka Muhammad Habib (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 72] : Episode kali ini rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Masih Perlukah Izin Atasan dalam Perceraian Anggota PNS?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya kebijakan yang mewajibkan anggota Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) memperoleh izin dari atasan sebelum mengajukan perceraian. Ketentuan ini mencerminkan bentuk intervensi terhadap ranah privat yang seharusnya menjadi hak individu tanpa campur tangan pihak lain, termasuk negara. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan pengaturan perceraian bagi Anggota PNS dan non PNS serta latar belakang pengaturan perceraian bagi anggota PNS. Selain itu, akan dibahas pula mengenai izin atasan sebagai bentuk in...2025-03-2120 min
Bincang HukumJoki Skripsi, Hukum Pidana, dan Kita yang Tutup Mata - Olivia Agatha Kusuma, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 71] :
Episode kali ini Ibu Olivia Agatha Kusuma S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Joki Skripsi, Hukum Pidana, dan Kita yang Tutup Mata”. Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena joki dalam lingkungan civitas akademika yang mulai dianggap sebagai aktivitas yang ‘lumrah’ di kalangan mahasiswa. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai definisi dan pengaturan joki dengan merujuk pada hukum positif di Indonesia dan sanksi atas perbuatan joki. Selain itu dibahas pula perbedaan antara joki dengan penjiplakan serta beberapa pengaturan pasal dalam hukum pidana di Indonesia yang dapat menjerat pelaku joki. Terakh...2025-01-1728 min
Bincang HukumHukum Kebohongan dan Kebohongan Hukum - Ahmad Mukhlish Fariduddin (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 08 – KUHP Series] :
Episode kali ini Bapak Ahmad Mukhlish Fariduddin bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Hukum Kebohongan dan Kebohongan Hukum”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai permasalahan sistematika pengaturan pasal larangan penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru dan sejarah kriminalisasi penyebaran berita bohong di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula aktualisasi misi dekolonialisasi dan demokratisasi dalam KUHP Baru melalui...2024-12-0646 min
Bincang HukumDilema Hubungan Hukum Pengemudi Ojek Online: Di Mana Posisi Mereka? - Williams Oey, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 70] :
Episode kali ini Bapak Williams Oey, S.H., LL.M. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Hubungan Hukum Pengemudi Ojek Online: Di Mana Posisi Mereka?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya aksi demonstrasi oleh pengemudi ojol yang menuntut perubahan status mereka dari yang semula berstatus sebagai mitra menjadi pekerja. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai isu-isu seputar keberadaan ojol sejak awal kemunculan, perbedaan antara hubungan kerja pengemudi ojol dengan perusahaan penyelenggara dibandingkan dengan hubungan kerja pada umumnya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, serta konsep hubungan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Ketenaga...2024-11-1537 min
Bincang HukumPerjanjian Perkawinan: Penting atau Tidak? - Lidwina Larasati Himawan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 69] :
Episode kali ini Ibu Lidwina Larasati Himawan, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Perjanjian Perkawinan: Penting atau Tidak?”. Podcast ini terinspirasi dari stigma masyarakat Indonesia yang masih tabu untuk membuat perjanjian perkawinan karena secara kebudayaan turun temurun dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang ‘ganjil’ untuk dilakukan pada saat perkawinan.
Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Kemudian, akan dipaparkan lebih lanjut pengaturan atas perjanjian perkawinan, mulai dari waktu pembuatan, bentuk, konsep perjanjian perkawinan bagi umat muslim, dan waktu be...2024-10-1825 min
Bincang HukumDari Panggung ke Layar: Hak Cipta Dalang dalam Pertunjukan Wayang Kulit di Indonesia - Vania Irawan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 68] :
Episode kali ini Ibu Vania Irawan, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dari Panggung ke Layar: Hak Cipta Dalang dalam Pertunjukan Wayang Kulit di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya pelanggaran hak cipta terhadap dalang, baik dalam kedudukannya sebagai pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pelaku pertunjukan atas pertunjukan pewayangan yang diunggah atau ditayangkan melalui live streaming di YouTube.
Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan serta karakteristik atas suatu ciptaan dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT). Kemudian, akan dib...2024-07-2629 min
Bincang HukumMenghadapi KUHP Baru: Apakah Suara Kita Masih Merdeka? - Asfinawati, S.H., M.Fil. (Dosen Tetap Hukum Pidana STH Jentera Indonesia)[Episode 07 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Asfinawati, S.H., M.Fil. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Menghadapi KUHP Baru: Apakah Suara Kita Masih Merdeka?”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah yang diatur dalam KUHP Baru. Lebih lanjut, akan dibahas pula terkait alasan sulitnya penghapusan pengaturan pasal penghi...2024-06-0737 min
Bincang HukumPutusan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 dan Dampaknya bagi Pemilu Selanjutnya - Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 67] :
Episode kali ini Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Putusan Perselisihan Pilpres 2024 dan Dampaknya bagi Pemilu Selanjutnya”. Podcast ini terinspirasi dari Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan MK No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai karakter dan pertimbangan MK dalam memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta dasar kewenangan MK dalam menyelesaikan PHPU. Kemudian, akan dibahas pula beberapa dissenting opinion dalam Putusan...2024-05-1047 min
Bincang HukumMenata Landasan Hukum yang Kokoh Untuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Baru - Agustinus Pohan, S.H., M.S. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 06 – KUHP Series] :
Episode kali ini Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Menata Landasan Hukum yang Kokoh untuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP Baru, konstruksi hukum korporasi dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, cara mengkualifikasikan tindak pidana...2024-04-0553 min
Bincang HukumPergeseran Paradigma Pidana Mati dalam KUHP Baru - Erasmus A. T. Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform)[Episode 05 – KUHP Series] :
Episode kali ini Bapak Erasmus A.T. Napitupulu bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pergeseran Paradigma Pidana Mati dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perdebatan pro dan kontra pidana mati dalam proses perumusan draft KUHP Baru, persoalan fenomena “waiting list” eksekusi mati, arah pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru, dan pergeseran paradigma...2024-03-1546 min
Bincang HukumKeadilan Restoratif Bukan Untuk Kasus Korupsi - Alexius Marvel (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 66] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Keadilan Restoratif Bukan Untuk Kasus Korupsi”. Podcast ini terinspirasi dari wacana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) untuk mengurangi besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam penanganan perkara tipikor. Hal ini mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tipikor. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai keadilan restoratif yang meliputi pengaturan, penerapan, dan perkembangan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, dibahas pula pemberian...2024-02-2324 min
Bincang HukumLiving Law dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan - Siti Aminah Tardi, S.H. (Komisioner Komnas Perempuan)[Episode 04 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Siti Aminah Tardi, S.H. (Komisioner Komnas Perempuan) bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Living Law dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang munculnya pengaturan living law dalam KUHP Baru, pembatasan definisi living law dalam KUHP Baru, dan pedoman pengaturan living law da...2024-01-2652 min
Bincang HukumSeni yang Bertanggung Jawab: Apakah Membuat Lagu Cover Melanggar Hak Cipta? - Febri Patricia (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 65] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Seni yang Bertanggung Jawab: Apakah Membuat Lagu Cover Melanggar Hak Cipta?”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya masyarakat yang melakukan cover terhadap lagu orisinal dan mengunggah hasil cover-nya di berbagai platform media sosial, sehingga menjadi pertanyaan tersendiri mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik lagu orisinal ketika lagunya di-cover oleh pihak lain. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai alasan diperlukannya perlindungan terhadap suatu lagu orisinal dan pengaturan perlindungan ciptaan berupa lagu orisinal dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, dibahas pula mekanisme perlindungan hak cipt...2023-12-2227 min
Bincang HukumNasib Final and Binding Dalam Pertarungan Konstitusional Pasca Putusan MK - Eugenia Priska, Giselle Suhendra, Shannon Lorelei, Syaima Azzahra[Episode 64] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Nasib Final and Binding dalam Pertarungan Konstitusional Pasca Putusan MK”. Podcast ini terinspirasi dari kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 yang menuai pro dan kontra di masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu hakim konstitusi yang melatarbelakangi dibentuknya panitia ad hoc Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mengeluarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 pada tanggal 7 November 2023 atas dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai definisi, dasar hukum pengaturan sifat final and...2023-12-0131 min
Bincang HukumPro dan Kontra Keberlakuan Instruksi 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta - Raymond Candela (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 63] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pro dan Kontra Keberlakuan Instruksi 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Podcast ini terinspirasi dari keberlakuan Instruksi 1975 yang menurut beberapa pihak dianggap sebagai bentuk diskriminasi dikarenakan membatasi hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) bagi WNI nonpribumi. Di sisi lain, terdapat beberapa pihak lainnya yang justru menganggap keberlakuan Instruksi 1975 sebagai bentuk diskriminasi positif yang berusaha melindungi WNI pribumi agar kepemilikan tanah di DIY tidak beralih kepada WNI nonpribumi. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai sejarah Pemerintah DIY yang dapat men...2023-10-2032 min
Bincang HukumPembaruan Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam KUHP Baru - Maria Ulfah, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 03 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pembaruan Pemidanaan, Pidana,
dan Tindakan dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai urgensi sekaligus cara memahami tujuan rumusan pemidanaan dalam KUHP Baru, upaya pemidanaan dalam KUHP Baru untuk menyelesaikan masalah over capacity Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, efektivitas pidana...2023-09-1540 min
Bincang HukumMenggali Perubahan Mendasar Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru - Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 02 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Menggali
Perubahan Mendasar Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai ditinggalkannya asas lex temporis delicti dalam pengaturan hukum transitoir di KUHP Baru, latar belakang dan batasan penggunaan strict liability dan vicarious liability dalam KUHP Baru, s...2023-07-311h 02
Bincang HukumSemangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya Part 02 - Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 01 Part 2 – KUHP Series] :
Episode kali ini merupakan lanjutan kolaborasi LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. untuk mengupas tuntas topik dengan judul “Semangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Podcast ini akan menuntaskan pemaparan materi dari part sebelumnya mengenai asas legalitas material dalam KUHP Baru, asas culpabilitas, hingga kemunculan asas nasionalitas pasif yang mengakomodasi Warga Negara Indonesia.2023-06-1637 min
Bincang HukumSemangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya Part 01 - Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 01 Part 1 – KUHP Series] :
Episode kali ini Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Semangat Pembaharuan KUHP dan Perbedaannya”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang kemunculan KUHP Baru, perbedaan penting yang ada dalam KUHP Baru dibandingkan dengan KUHP Lama, yang meliputi perubahan dalam teori tindak pidana, larang...2023-05-2642 min
Bincang HukumPemerintah Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak: Tepat atau Tidak? - Giselle Suhendra (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 62] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pemerintah Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak: Tepat atau Tidak?”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya perbincangan di antara masyarakat mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang meliputi jenis-jenis pidana bagi anak, syarat usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana, pendekatan sistem peradilan anak di Indonesia, dan perbedaan antara pidana penjara anak dengan pidana penjara dewasa. Selain itu, dalam podcast ini akan dijelaskan juga men...2023-04-1020 min
Bincang HukumKupas Tuntas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur - Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. (Dosen Fakultas Hukum UNPAR)[Episode 61 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kupas Tuntas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur”. Podcast ini terinspirasi dari pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diduga berpotensi merusak lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai keterkaitan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dengan pemindahan IKN, tahapan PPLH dala...2023-03-2450 min
Bincang HukumConstitutional Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang - Eugenia Priska Labaran (Anggota LBH “Pengayoman” UNPAR)[Episode 60] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”. Podcast ini terinspirasi dari fenomena sosial constitutional disobedience yang baru-baru ini terjadi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Constitutional disobedience ini muncul karena alih-alih memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), sifat putusan MK, definisi constitutional disobedience, proses terjadinya constitutional disobedi...2023-02-2222 min
Bincang HukumSosialisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNPAR - Satgas PPKS UNPAR[Episode 59 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNPAR bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Sosialisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNPAR”. Podcast ini terinspirasi dari kemunculan Keputusan Rektor Nomor: III/PRT/2022-10/084 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang merupakan implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai upaya menindaklanjuti banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belak...2023-02-0946 min
Bincang HukumKilas Balik Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR - Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" UNPAR[Episode 58]:
Episode kali ini Kepala dan seluruh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kilas Balik Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR“. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai kegiatan yang dilakukan seluruh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR selama tahun 2022. Kegiatan tersebut dibagi menjadi kegiatan yang dilakukan secara internal oleh Kepala dan seluruh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR, serta kegiatan yang diikuti dan diselenggarakan LBH “Pengayoman” UNPAR secara eksternal. Oleh karena itu, simak pembahasan selengkapnya dalam Podcast Bincang Hukum bersama LBH “Pengayoman” UNPAR.2023-01-1234 min
Bincang HukumProblematika Pendirian Kantor Polisi Cina di Luar Negeri - Grace Juanita, S.H., M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 57 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Grace Juanita, S.H., M.Kn. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Problematika Pendirian Kantor Polisi Cina di Luar Negeri". Podcast ini terinspirasi dari pendirian Kantor Polisi Cina di luar wilayah yurisdiksi negaranya. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai kewenangan dari Cina dalam mendirikan kantor polisi di luar negeri, pelanggaran asas-asas yang berlaku dalam Hukum Internasional oleh Cina dengan mendirikan kantor polisi di luar negeri serta akibat hukum bagi Cina yang mendirikan kantor polisi tersebut. Oleh karena itu, kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama Ib...2022-12-2131 min
Bincang HukumPertanggungjawaban BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Akibat Peredaran Obat Sirup Berbahaya - Joshua Gabriel Nainggolan, Sisilia Maria Fransiska, Tiara Nabila[Episode 56] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pertanggungjawaban BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Akibat Peredaran Obat Sirup Berbahaya”. Podcast ini terinspirasi dari kenaikan jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak-anak akibat peredaran obat sirup dengan kandungan berbahaya. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai pengaturan BPOM, kewenangan BPOM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beberapa kemungkinan yang menyebabkan dapat beredarnya obat sirup dengan kandungan berbahaya di masyarakat serta pertanggungjawaban BPOM atas kasus gagal ginjal akut akibat peredaran obat sirup dengan kandungan berbahaya. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersam...2022-12-0718 min
Bincang HukumPenerapan Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana - Afsha An Nisa Fresticia (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 55] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul "Penerapan Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana”. Podcast ini terinspirasi dari adanya beberapa putusan yang dinilai tidak layak untuk dipidanakan atau bahkan seharusnya dapat diselesaikan dengan perdamaian atas pertimbangan latar belakang pelakunya dan ringannya tindak pidana yang dilakukan. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai pengertian pemaafan hakim, keterkaitan konsep pemaafan hakim dengan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pemaafan hakim, penerapan pemaafan hakim di Indonesia serta perbandingannya dengan konsep pemaafan hakim yang berlaku di negara la...2022-11-2419 min
Bincang HukumKonten Youtube sebagai Objek Jaminan Utang - Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 54 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Utang". Podcast ini terinspirasi dari adanya perkembangan objek jaminan utang di Indonesia, yaitu hak cipta. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengaturan terkait jaminan kebendaan di Indonesia, kriteria objek yang dapat dijadikan jaminan kebendaan di Indonesia, konten Youtube sebagai objek jaminan serta mekanisme pengikatan Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama Ibu Nalya akan mengupas tuntas ma...2022-10-1936 min
Bincang HukumPentingnya Prinsip “Right to Remain Silent” Miranda Rules sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia - Joshua Gabriel Nainggolan (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 53]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pentingnya Prinsip “Right to Remain Silent” Miranda Rules sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia". Podcast ini terinspirasi dari Kasus Ernesto Miranda yang menjadi latar belakang lahirnya hak untuk diam di dalam Hukum Acara Pidana. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai latar belakang Miranda Rules, penerapan hak untuk diam di Amerika Serikat, hak untuk diam yang diterapkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia serta perbedaan pengaturan terkait hak untuk diam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Ranca...2022-10-0519 min
Bincang HukumBolehkah Mantan Narapidana Mencalonkan Diri sebagai Calon Legislatif? - Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 52 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Bolehkah Mantan Narapidana Mencalonkan Diri sebagai Calon Legislatif?". Podcast ini terinspirasi dari fenomena diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg). Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengaturan terkait mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai Caleg dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, juga dijelaskan mengenai pengaruh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pe...2022-09-2133 min
Bincang HukumTransformasi Hukum bagi Perlindungan Perempuan di Indonesia Pasca Sahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) - Tiara N. (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 51]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Transformasi Hukum bagi Perlindungan Perempuan di Indonesia Pasca Sahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan UU TPKS yang menjadi sebuah pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana khusus yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai perbedaan bentuk pengaturan tindakan kekerasan seksual antara KUHP dan UU TPKS, perbedaan cara penanganan tindakan kekerasan sebelum dan sesudah disahkan UU TPKS, serta peran pemerintah dalam mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang diat...2022-09-0729 min
Bincang HukumKonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Pembunuhan Brigadir J - Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 50 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Pembunuhan Brigadir J”. Podcast ini terinspirasi dari ramainya isu pemberitaan mengenai pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pasal-pasal yang disangkakan kepada para pelaku, pengertian dari penyertaan, unsur-unsur dari penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan, perbedaan dari masing-masing bentuk penyertaan, dugaan terjadinya perintah jabatan serta perbedaannya dengan menyuruh melakukan, dan pembahasan mengenai implementasi pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap lima tersangka dalam kasus tersebut. Oleh...2022-08-2447 min
Bincang HukumOngkos Kirim Pengembalian Barang yang Salah di E-commerce: Tanggung Jawab Penjual atau Pembeli? - Sisilia Maria Fransiska (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 49]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Ongkos Kirim Pengembalian Barang yang Salah di E-commerce: Tanggung Jawab Penjual atau Pembeli?”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya perbincangan di masyarakat mengenai pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab atas ongkos kirim pengembalian barang yang salah. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai pengertian perjanjian dan asas fundamental yang berlaku dalam perjanjian berdasarjan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli secara e-commerce, akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan penjual atau pembeli dalam perjanjian jual beli di e...2022-08-1223 min
Bincang HukumPeran Organisasi Internasional terhadap Konflik Rusia-Ukraina - Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 48 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Peran Organisasi Internasional terhadap Konflik Rusia-Ukraina”. Podcast ini terinspirasi dari konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, hak dan kewajiban negara apabila tergabung dalam suatu organisasi internasional, pertanggungjawaban Rusia dan Ukraina sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap piagam PBB, serta peran organisasi internasional seperti PBB dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) terhadap konflik antara Rusi...2022-07-2738 min
Bincang HukumPertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas - Josef Henokh Widodo (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 47]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Dalam Keadaan Mabuk Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya fenomena kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan perbedaan dolus dan culpa, alasan mengapa dalam beberapa kasus diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kecelakaan lalu...2022-07-1327 min
Bincang HukumProblematika Penagihan dengan Pengancaman Online Pada Pinjaman Online Ilegal - Yunita, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 46 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Yunita, S.H., LL.M. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Problematika Penagihan dengan Pengancaman Online Pada Pinjaman Online Ilegal”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya pengancaman online pada pinjaman online ilegal di masyarakat. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan penagihan utang antara pinjaman online ilegal dan legal, pengertian dan pengaturan pengancaman berdasarkan KUHP serta korelasinya dengan UU ITE, bentuk-bentuk pengancaman online oleh pinjaman online ilegal, konsekuensi hukum bagi pinjaman online ilegal yang melakukan pengancaman, serta perlindungan hukum bagi korban pengancaman pinjaman onli...2022-06-1531 min
Bincang HukumPerlindungan Hukum terhadap Profesi Selebgram Anak Terkait Endorsement - Shannon Lorelei Wibowo (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 45]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Profesi Selebgram Anak Terkait Endorsement”. Podcast ini terinspirasi dari fenomena banyaknya profesi selebgram anak di kalangan masyarakat sehingga memunculkan adanya peluang untuk terjadi eksploitasi ekonomi terhadap selebgram anak. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai pengertian endorsement, klasifikasi perjanjian dalam endorsement, dasar hukum yang mengakomodir perlindungan hak anak, serta konsekuensi bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama dengan Shannon Lorelei Wibowo selaku relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2022-05-3119 min
Bincang HukumSah atau Tidaknya Penggunaan Metode Pembayaran Menggunakan Cryptocurrency - Chrisse Calcaria Brahmana S.H., M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 44 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Chrisse Calcaria Brahmana S.H., M.Kn. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Sah atau Tidaknya Penggunaan Metode Pembayaran Menggunakan Cryptocurrency”. Podcast ini terinspirasi dari munculnya cryptocurrency sebagai mata uang virtual di Indonesia. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengertian cryptocurrency, pengaturan cryptocurrency di Indonesia, alasan cryptocurrency tidak dapat dijadikan alat pembayaran di Indonesia, serta perbedaan kedudukan antara saham dan cryptocurrency. Oleh karena itu, pada kesempatan kali LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Chrisse akan mengupas tuntas masalah ini.2022-05-1833 min
Bincang HukumPentingnya Mengatur Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia - Calista Aspasia (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 43]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pentingnya Mengatur Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari beberapa keputusan publik yang akhirnya dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dengan adanya petisi online yang dilayangkan oleh masyarakat. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai petisi online, penyelenggaraan dan pengaturan petisi online di Indonesia, cara masyarakat dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah, keuntungan pelaksanaan petisi online, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam mempertimbangkan dan menindaklanjuti petisi online. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama dengan Calista Aspasia selaku relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masal2022-04-2728 min
Bincang HukumMengunggah Potongan Film di Platform Media Sosial, Boleh atau Tidak? - Bagus Fauzan S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 42 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Bagus Fauzan S.H., M.H. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Mengunggah Potongan Film di Platform Media Sosial, Boleh atau Tidak?”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya fenomena mengunggah cuplikan film di platform media sosial. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai hak-hak yang terkandung dalam pembuatan suatu film, pengaturan dalam hukum positif Indonesia terkait tindakan mengunggah cuplikan film di media sosial, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta pertanggungjawaban hukum bagi para pengunggah cuplikan film di media sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan kali LBH “Pengayo...2022-04-0638 min
Bincang HukumTindak Pidana Pencucian Uang di Balik Fenomena Trading Bodong - Gloria Beatrix, Shannon Lorelei Wibowo, Tiara Nabila[Episode 41]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang di Balik Fenomena Trading Bodong”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya praktik pencucian uang melalui platform trading ilegal. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, pengaturan terkait perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia, serta upaya hukum bagi korban pada kasus trading ilegal. Oleh karena itu, LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Gea, Shannon, dan Tiara selaku anggota LBH "Pengayoman" UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2022-04-0122 min
Bincang HukumPenggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia - Nicolas Wianto (Anggota LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 40]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari upaya pemerintah untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus law. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai metode omnibus law, penerapan metode omnibus law di Indonesia, dampak positif dan negatif dari penerapan metode omnibus law, serta tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIIII/2020. Oleh karena itu, Nicolas Wian...2022-03-2323 min
Bincang HukumPelaksanaan Wakaf Tanah di Indonesia: Pengaturan dan Problematika - Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 39 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pelaksanaan Wakaf Tanah di Indonesia: Pengaturan dan Problematika”. Podcast ini terinspirasi dari pelaksanaan wakaf tanah dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia yang belum sepenuhnya berjalan secara tertib, efektif dan efisien. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai prinsip wakaf dalam hukum Islam dan dasar hukum wakaf tanah di Indonesia, tata cara pelaksanaan wakaf tanah di Indonesia, kedudukan tanah yang diwakafkan, serta problematika pelaksanaan wakaf tanah di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali LBH “...2022-03-0951 min
Bincang HukumPolemik Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia - Brian Dave, Feliks Gerald, Frisca, Gloria Beatrix[Episode 38]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul "Polemik Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari pengajuan Judicial Review terhadap Undang-Undang Perkawinan dan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai dasar hukum perkawinan di Indonesia, fenomena sosial perkawinan berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia, dan analisis terhadap Judicial Review Nomor 68/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, LBH Pengayoman UNPAR bersama dengan Frisca dan Gea selaku staf dan Brian serta Feliks selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2022-02-2322 min
Bincang HukumUNCLOS dan Indonesia: Refleksi Menjelang 40 Tahun Pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982 - Adrianus Adityo Vito Ramon S.H., LL.M. (Adv.) (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 37 - Edisi Spesial]
Episode kali ini Adrianus Adityo Vito Ramon S.H., LL.M. (Adv.) bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik Podcast dengan judul “UNCLOS dan Indonesia: Refleksi Menjelang 40 Tahun Pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982”. Podcast ini bertujuan untuk memperingati 40 tahun disepakatinya UNCLOS 1982. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai sejarah laut Indonesia sebelum disepakati UNCLOS pada tahun 1982, pengertian UNCLOS dan sejarahnya, pengaruh UNCLOS terhadap perairan Indonesia, serta keadaan perairan Indonesia di masa sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkaloborasi bersama Bapak Adrianus akan mengupas tuntas topik ini.2022-02-0947 min
Bincang HukumPertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan? - Daffa Dhiya, Dave Bonifacio, Putri Anandiza[Episode 36]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?”. Podcast ini terinspirasi dari maraknya perbincangan di antara masyarakat mengenai sikap sopan yang menjadi pertimbangan alasan meringankan dalam putusan perkara pidana oleh hakim. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai kekuasaan kehakiman, faktor meringankan dan memberatkan dalam pertimbangan hakim, dan pembahasan mengenai apakah sikap sopan dapat dijadikan sebagai alasan meringankan dalam putusan perkara pidana. Oleh karena itu, LBH Pengayoman UNPAR bersama dengan Diza, Daffa, dan Dave selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tu...2022-01-2619 min
Bincang HukumPro dan Kontra Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro dan Kecil - Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 35 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pro dan Kontra Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro dan Kecil”. Podcast ini terinspirasi dari munculnya perseroan perorangan sebagai entitas baru semenjak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai latar belakang dibuatnya regulasi mengenai perseroan perorangan, syarat pendirian perseroan perorangan serta perbedaanya dengan pendirian perseroan persekutuan modal, persoalan yang timbul dari syarat pendirian perseoran perorangan, dan cara mengatasi masalah-masalah yang timbul dari syarat pendirian perseroan pero...2022-01-0545 min
Bincang HukumKilas Balik Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" UNPAR - Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" UNPAR[Episode 34]:
Episode kali ini Kepala dan seluruh anggota LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kilas Balik Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR”. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai kegiatan yang dilakukan seluruh anggota LBH "Pengayoman" UNPAR selama tahun 2021. Kegiatan ini pun dibagi menjadi kegiatan yang dilakukan secara internal oleh Kepala dan seluruh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR, serta kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan LBH “Pengayoman” UNPAR secara eksternal. Oleh karena itu, simak pembahasan selengkapnya dalam Podcast Bincang Hukum bersama LBH "Pengayoman" UNPAR.2021-12-2238 min
Bincang HukumAlternatif Sanksi Pidana Penjara: Pidana Kerja Sosial dan Kaitannya Dengan Tokyo Rules - Maria Ulfah, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 33 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Maria Ulfah, S.H., M.Hum. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik Podcast dengan judul “Alternatif Sanksi Pidana Penjara: Pidana Kerja Sosial dan Kaitannya dengan Tokyo Rules”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai penyebab kelebihan kapasitas penghuni Lapas, pidana kerja sosial, dan kaitannya dengan Tokyo Rules. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Maria Ulfah akan mengupas tuntas masalah ini.2021-12-0134 min
Bincang HukumPelapor Belum Vaksin, Laporan Boleh Ditolak Oleh Polisi? - Gaol Lando, Sarah Hutagaol, Thomas Chandra[Episode 32] :
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pelapor Belum Vaksin, Boleh Ditolak Oleh Polisi?”. Podcast ini terinspirasi dari kasus penolakan laporan oleh Polisi di Aceh beberapa minggu yang lalu dengan alasan pelapor belum di vaksin. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai tugas dan kewenangan polisi, laporan kepolisian, dan pembatasan hak bagi individu yang belum vaksin. Oleh karena itu, Sarah, Gaol, dan Thomas selaku staf dari LBH Pengayoman UNPAR bersama dengan LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.
2021-11-1724 min
Bincang HukumProblematika Pengungsi Afghanistan di Indonesia - Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. (Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 31 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik Podcast dengan judul “Problematika Pengungsi Afghanistan di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya orang yang melarikan diri dari Afghanistan sesudah Taliban menduduki kekuasaan. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai eksistensi pengaturan dan penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia, kewajiban dan hak Indonesia untuk menangani pengungsi Afghanistan, serta pertimbangan permasalahan pengungsi dari segi hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Liona akan mengupas tunta...2021-10-2738 min
Bincang HukumPengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan - Frisca (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 30]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan”. Podcast ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus perkosaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai penjelasan dari tindakan aborsi, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan aborsi bagi korban perkosaan, serta sisi pro dan kontra dari dilakukannya tindakan aborsi tersebut. Oleh karena itu, Frisca selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR bersama dengan LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2021-10-1318 min
Bincang HukumKebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia - Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 29 - Edisi Spesial] :
Episode kali ini Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia”. Podcast ini terinspirasi dari keberagaman agama dan kepercayaan yang berada di Indonesia. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai hak yang dilindungi dan dasar hukum dalam kebebasan beragama, kedudukan agama dan kepercayaan yang tidak diakui di Indonesia, serta pembatasan hak beragama dalam hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Valeri akan mengupas tuntas masalah ini.
2021-09-2952 min
Bincang HukumBatasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Putri Salsabila Mutiara Anandiza (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 28]:
Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Batas Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya kasus pembelaan diri yang berakhir fatal di Indonesia. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara detail mengenai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), batasan pembelaan diri sebelum perbuatan itu menjadi tindak pidana lain, pertanggungjawaban pidananya, dan potensi permasalahan yang timbul dari pasal tersebut. Oleh karena itu, Putri Salsabila Mutiara Anandiza selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2021-09-1523 min
Bincang HukumPeran Penegak Hukum Dalam Memutus Rantai Korupsi - Kurnia Ramadhana (Peneliti Indonesia Corruption Watch)[Episode 27 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini Kurnia Ramadhana bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Peran Penegak Hukum Dalam Memutus Rantai Korupsi ”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai korupsi, dampak korupsi terhadap masyarakat, serta tindakan yang paling tepat dan efektif yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam memutus rantai korupsi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Kurnia Ramadhana akan mengupas tuntas masalah ini.2021-09-0139 min
Bincang HukumPolemik Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI - M. Daffa Dhiya (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 26]:
Episode kali ini, rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Polemik Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI ”. Maklumat Kapolri tersebut diberlakukan pada awal tahun 2021. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan mengenai isi dari Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI, permasalahan-permasalahan yang timbul dari dikeluarkannya Maklumat Kapolri ini, serta solusi yang dapat diberikan terkait dengan pengeluaran Maklumat Kapolri tersebut. Oleh karena itu, M. Daffa Dhiya selaku anggota LBH "Pengayoman" UNPAR bersama LBH "Pengayoman" UNPAR...2021-08-1819 min
Bincang HukumPeran Advokat dan Sektor Esensial di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 25 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini, Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Peran Advokat dan Sektor Esensial di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)". Podcast ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah selama PPKM dan keterkaitannya dengan peran advokat, serta kaitan advokat dengan sektor esensial yang diatur di dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Bapak Tanius untuk membahas hal-hal tersebut.2021-08-0447 min
Bincang HukumSanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online - Gloria Beatrix (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 24]: Episode kali ini rekan-rekan LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online”. Podcast ini terinspirasi dari banyaknya kasus penipuan jual beli online yang terjadi di masyarakat. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengertian dari penipuan jual beli online, perbedaannya dengan penipuan konvensional hingga sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku penipuan jual beli online. Oleh karena itu, Gloria Beatrix selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2021-07-2122 min
Bincang HukumPelanggaran HAM di Myanmar dan Respon Masyarakat Internasional - Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 23 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini, Dyan Franciska Dumaris Sitanggang S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pelanggaran HAM di Myanmar dan Respon Masyarakat Internasional". Podcast ini akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Rohingya dan demonstran di Myanmar, tanggung jawab negara dalam melindungi HAM warga negaranya, serta respon masyarakat internasional terhadap kasus ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Ibu Dyan untuk membahas hal-hal tersebut.2021-06-3043 min
Bincang HukumPelanggaran HAM di Myanmar dan Respon Masyarakat Internasional - Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 23 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini, Dyan Franciska Dumaris Sitanggang S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pelanggaran HAM di Myanmar dan Respon Masyarakat Internasional". Podcast ini akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Rohingya dan demonstran di Myanmar, tanggung jawab negara dalam melindungi HAM warga negaranya, serta respon masyarakat internasional terhadap kasus ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Ibu Dyan untuk membahas hal-hal tersebut.2021-06-3043 min
Bincang HukumJaminan Fidusia Terhadap Saham Perseroan Terbatas - Feliks Gerald Ferguson Purba (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 22]:
Episode kali ini, Feliks Gerald Ferguson Purba, bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Jaminan Fidusia Terhadap Saham Perseroan Terbatas ". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi saham. Dalam podcast ini, akan dijelaskan secara detail Perseroan Terbatas yang menjaminkan saham kepunyaanya dengan jaminan fidusia, termasuk eksekusinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Feliks akan membahas hal-hal tersebut.2021-06-2318 min
Bincang HukumTanggung Jawab Hukum Suatu Institusi Terhadap Pekerjanya Selama Masa Pandemi Covid-19 - Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 21 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M., bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Suatu Institusi Terhadap Pekerjanya Selama Masa Pandemi Covid-19". Podcast ini dilatarbelakangi oleh banyaknya institusi yang tetap mengharapkan para pekerjanya untuk tetap masuk bekerja, akan tetapi tidak mau bertanggungjawab atas pekerjanya apabila terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Bapak Tristam untuk membahas hal-hal tersebut.2021-06-021h 01
Bincang HukumJerat Pidana Bagi Pelaku Cyberbullying Aktor atau Aktris di Media Sosial - Thomas Chandra (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 20]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Jerat Pidana Bagi Pelaku Cyberbullying Aktor atau Aktris di Media Sosial". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya fenomena Cyberbullying terhadap aktor atau aktris di media sosial. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengertian dari Cyberbullying hingga sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku Cyberbullying. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Thomas Chandra selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2021-05-3031 min
Bincang HukumKehadiran dan Potensi Pelaku UMKM Perempuan dalam Perekonomian Nasional - Rismawati, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 19 - Edisi Spesial Hari Kartini]:
Episode kali ini, Rismawati, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Kehadiran dan Potensi Pelaku UMKM Perempuan dalam Perekonomian Nasional ". Podcast ini dilatarbelakangi dalam rangka merayakan Hari Kartini yang identik dengan adanya emansipasi wanita sehingga wanita dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian, secara khusus akan dijelaskan mengenai pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia serta berkaitan pula dengan partisipasi dari pelaku UMKM wanita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bersama dengan Ibu Risma untuk membahas hal-hal tersebut.2021-04-2130 min
Bincang HukumKonsep Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja - Brian Dave (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 18]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Konsep Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja". Podcast ini terinspirasi dari munculnya konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang masih sangat baru di Indonesia. Dalam Podcast ini, akan dijelaskan secara lebih detail mengenai Bank Tanah mulai dari konsep dasar, lembaga yang berwenang, hingga kelemahan dan kelebihan dari Bank Tanah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Brian Dave selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.2021-04-0724 min
Bincang HukumSidang Pengadilan dan Arbitrase Secara Online - John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., ACIArb. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 17 - Edisi Spesial]:
Episode kali ini, John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., ACIArb. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Sidang Pengadilan dan Arbitrase Secara Online". Podcast ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perubahan di masa pandemi ini terhadap penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi yang dilakukan secara online. Kemudian, secara khusus akan dijelaskan pula berkaitan dengan arbitrase yang dilakukan secara online. Proses arbitrase secara online ini akan dibahas mulai dari prosedur, kelebihan dan kekurangan, hingga solusi dari kendala-kendala yang muncul. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR bers...2021-03-2437 min
Bincang HukumPelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan Atau Tidak - Dave Bonifacio (Anggota LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 16]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan Atau Tidak". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya permasalahan yang muncul di masyarakat berkaitan dengan hak asuh anak, terutama kasus perceraian. Permasalahan hak asuh anak akan dibahas mulai dari konsep, prinsip, hingga prosedur berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Dave Bonifacio selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas masalah ini.2021-03-1624 min
Bincang HukumMenakar Negara Hukum Demokratis - Dominique Nicky Fahrizal S.H., M.H., MSc. (Peneliti Centre for Strategic and International Studies)[Episode 15 - Edisi Spesial]: Episode kali ini, Dominique Nicky Fahrizal S.H., M.H., MSc. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Menakar Negara Hukum Demokratis". Podcast ini dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena politik yang terjadi di Indonesia yaitu fenomena terkait jabatan sipil yang diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang militer dan kepolisian, dinasti politik, dan korupsi. Fenomena-fenomena ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi dengan Bapak Nicky untuk membahas mengenai pengaruh fenomena politik tersebut terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.2021-02-241h 08
Bincang HukumKekerasan Seksual Terhadap Anak dan Kontroversi Kebiri Kimia - Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. (Kepala Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman UNPAR)[Episode 14 - Edisi Spesial]: Episode kali ini, Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Kontroversi Kebiri Kimia". Podcast ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai hukum positif di Indonesia. Harapannya, kehadiran peraturan tersebut akan menjawab persoalan yang ada di masyarakat, termasuk tata cara eksekusi kebiri kimia. Akan tetapi, kehadiran peraturan pemerintah tersebut justru juga menimbulkan polemik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini...2021-02-0851 min
Bincang HukumHukum Internasional dan Pandemi Covid-19 - Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)[Episode 13 - Edisi Spesial]: Episode kali ini, Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.) bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Hukum Internasional dan Pandemi Covid-19". Podcast ini terinspirasi dari perhatian masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang masih tertuju pada masalah pandemi Covid-19. Terlebih lagi, saat ini hadir varian baru Covid-19 yang memunculkan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, kemunculan vaksin Covid-19 di Indonesia yang pada 13 Januari 2021 disuntikan pada Presiden Joko Widodo tidak kalah menyita perhatian masyarakat. Setidaknya, ada 3 (tiga) masalah yang akan diperbincangkan, yaitu terkait tanggung jawab negara, lalu lintas pered...2021-01-1337 min
Bincang HukumPolemik Surat Edaran Gubernur Bali: Wisata ke Bali Wajib Swab Test[Episode 12]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Polemik Surat Edaran Gubernur Bali: Wisata ke Bali Wajib Swab Test". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya pro dan kontra para calon wisatawan bali di berbagai media sosial terhadap dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sarah Fortuna, Gaol Lando, Gloria Beatrix, dan Thomas Chandra selaku anggota LBH Pengayoman UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.
...2020-12-2230 min
Bincang HukumKekerasan Seksual: Pemahaman, Penanganan, dan Pencegahan - Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 11 - Edisi Spesial]: Dalam Podcast “Bincang Hukum” kali ini, Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Kekerasan Seksual: Pemahaman, Penanganan, dan Pencegahan”. Podcast ini sebagai bentuk kepedulian akan fenomena kekerasan seksual yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan.
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi dengan Ibu Niken untuk membahas hal-hal mengenai kekerasan seksual. Adapun di dalam podcast ini akan dibahas tentang pemahaman, penanganan, dan pencegahan terkait kekerasan seksual.2020-12-161h 05
Bincang HukumBuild the Empathy with Pancasila - Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)[Episode 10 - Edisi Spesial]: Episode kali ini, Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul "Build the Empathy with Pancasila". Podcast ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Ibu Debiana selaku dosen mata kuliah Pancasila di salah satu universitas swasta yang melihat secara langsung rasa bosan mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, podcast ini juga didukung rasa prihatin Ibu Debiana terhadap kondisi masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH "Pengayoman" UNPAR berkolaborasi dengan Ibu Debiana untuk membahas hal-hal tersebut. Bukan hanya itu...2020-12-021h 06
Bincang HukumEksploitasi Pekerja Anak di Lahan Tembakau di Indonesia - Felicia Natashya S. (Relawan LBH "Pengayoman" UNPAR)[Episode 9]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Eksploitasi Pekerja Anak di Lahan Tembakau di Indonesia". Podcast ini terinspirasi dari adanya tindakan eksploitasi pekerja anak yang dilakukan oleh pelaku usaha tembakau di Indonesia. Di sisi lain, pada prinsipnya anak dilarang untuk bekerja dan anak adalah pihak yang harus dilindungi. Apabila anak terpaksa untuk bekerja, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar anak tersebut dapat bekerja. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Felicia Natashya selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal tersebut.2020-11-1832 min
Bincang HukumPerlindungan Hukum Terhadap Karyawan Minimarket dalam Kaitannya dengan Hilangnya Barang Jual[Episode 8]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Minimarket dalam Kaitannya dengan Hilangnya Barang Jual". Podcast ini terinspirasi dari berita karyawan suatu minimarket yang harus bertanggungjawab atas kerugian minimarket akibat pengutilan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Tidak hanya untuk barang yang dikutil, karyawan minimarket ternyata perlu mengganti rugi untuk seluruh kerugian minimarket akibat barang hilang. Kondisi ini tentu meresahkan dikarenakan kehilangan barang jual tentu disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sarah Fortuna selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal tersebut.2020-10-2626 min
Bincang HukumGelisah Undang-Undang Cipta Kerja, Aspirasi Jangan Ditampik - Sarah Fortuna dan Gaol Lando (Relawan LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 7]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Gelisah Undang-Undang Cipta Kerja, Aspirasi Jangan Ditampik". Podcast ini terinspirasi dari banyaknya aspirasi yang masyarakat berusaha salurkan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu produk dari Omnibus Law. Pengesahan Undang-Undang Cipta kerja menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap undang-undang ini. Di sisi lain, pemerintah beranggapan bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja, taraf hidup pekerja dapat meningkat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sarah Fortuna dan Gaol Lando selaku relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal tersebut.2020-10-1236 min
Bincang HukumPengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Mengapa Harus Cepat? - Gaol Lando Marpaung (Relawan LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 6]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Mengapa Harus Cepat?". Podcast ini terinspirasi dari maraknya kasus terkait kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, seperti kasus Gilang Bungkus, kasus kekerasan seksual kepada korban rapid test di bandara Soekarno-Hatta, kasus kekerasan seksual yang dilakukan pegawai kopi ternama, dan banyak kasus-kasus lainnya. Ironisnya, kasus yang oleh masyarakat diaggap sebagai kasus kekerasan seksual tersebut kerap diselesaikan dengan peraturan yang justru tidak ada hubungannya dengan delik kekerasan seksual. Kondisi ini tentu membuat masyarakat beranggapan bahwa pengesahan Racangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus...2020-09-3030 min
Bincang HukumPeer to Peer Lending (Pinjaman Online) dalam Kaitannya dengan Risiko Praktik Peminjaman Uang untuk Melunasi Utang Lain - Erick Makmur (Relawan LBH Pengayoman UNPAR)[Episode 5]: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Peer to Peer Lending (Pinjaman Online) dalam Kaitannya dengan Risiko Praktik Peminjaman Uang untuk Melunasi Utang Lain". Podcast ini terinspirasi dari maraknya kasus yang ditangani LBH Pengayoman UNPAR terkait dengan masalah pinjaman online dari aplikasi pinjaman online ilegal. Ironisnya, dana pinjaman tersebut justru digunakan untuk menutupi utang lain oleh peminjam. Fenomena ini kerap disebut sebagai gali lubang tutup lubang. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti ingkar janji (wanprestasi), kekerasan yang diterima peminjam, bahkan hingga pelanggaran data pribadi. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Indonesia saat ini y...2020-09-0428 min
Bincang HukumJerat Hukum Kain Jarik Gilang, Dilema Pidana Penjara dan Rehabilitasi - Anggota LBH Pengayoman UNPAREpisode 4 (Part 2): Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Jerat Hukum Kain Jarik Gilang, Dilema Pidana Penjara dan Rehabilitasi". Adapun latar belakang pembahasan tema ini yaitu mencuatnya kasus Gilang Bungkus Kain Jarik dalam pemberitaan yang beredar di masyarakat. Banyaknya korban dan pengakuan Gilang dalam pemberitaan membuat publik kerap berpendapat mengenai kasus ini. Ada yang berpendapat Gilang layak untuk dipenjarakan. Di sisi lain, ada kelainan seksual yang diduga dialami oleh Gilang sehingga memunculkan pendapat bahwa penjara bukanlah sanksi paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Anggota LBH Pengayoman UNPAR akan...2020-08-1555 min
Bincang HukumJerat Hukum Kain Jarik Gilang, Pasal Tepat Sasaran? - Anggota LBH Pengayoman UNPAREpisode 4 (Part 1): Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Jerat Hukum Kain Jarik Gilang, Pasal Tepat Sasaran?". Adapun latar belakang pembahasan tema ini yaitu mencuatnya kasus Gilang Bungkus Kain Jarik dalam pemberitaan yang beredar di masyarakat. Kasus ini kerap disebut-sebut sebagai kasus pelecehan seksual oleh media dan masyarakat. Akan tetapi, salah satu Pasal yang menjerat kasus ini justru bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sangat jauh dari pengaturan tentang pelecehan seksual. Oleh karena it...2020-08-1342 min
Bincang HukumHak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa - Kenny Santiadi (Relawan LBH Pengayoman UNPAR)Episode 3: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan judul "Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Adapun latar belakang pembahasan tema ini yaitu adanya banyak permasalahan mengenai kebebasan berpendapat akhir-akhir ini, meski Indonesia telah melindungi hak kebebasan berpendapat melalui peraturan perundang-undangannya. Ironisnya, masalah terkait hak kebebasan berpendapat bahkan terjadi di dunia pendidikan. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan justru sangat penting untuk menyuarakan pendapat dan ide. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan kali ini Kenny Santiadi yang merupakan relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal ini.2020-08-0838 min
Bincang HukumPemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis - Tarsicius Batistuta (Relawan LBH Pengayoman UNPAR)Episode 2: Episode kali ini rekan-rekan LBH Pengayoman UNPAR mengangkat topik dengan tema "Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis". Adapun latar belakang pembahasan tema ini adalah terdapat manfaat ganja yang begitu besar dalam dunia medis. Podcast ini terinspirasi dari kasus Fidelis (seseorang yang menanam ganja untuk digunakan demi pengobatan istrinya). Kasus Fidelis menunjukkan bahwa pengklasifikasian ganja digolongkan dalam narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ditinjau kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan kali ini Tarsicius Batistuta yang merupakan relawan LBH Pengayoman UNPAR bersama LBH Pengayoman UNPAR akan membahas hal ini. 2020-07-2837 min
Bincang HukumEpisode 1: Urgensi Pencatatan Perkawinan: Apa Penentu Sahnya Perkawinan secara Hukum? - Renita Evelina (Relawan LBH Pengayoman UNPAR)Episode kali ini rekan-rekan dari LBH Pengayoman UNPAR akan mengangkat topik yang cukup menarik dengan tema “Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?”. Adapun Latar belakang LBH Pengayoman UNPAR membahas tema tersebut ialah Perkawinan yang dicatatkan pada negara dengan Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Salah satu konsekuensi yuridis yang paling menonjol adalah terkait anak. Faktanya, masih banyak anak yang lahir dari Perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga. Selain itu, hak-hak anak atas pelayanan sosial dan pendidikan pun akan berbeda. Hal lain yang paling meno...2020-07-0146 min