Shows
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] RESHUFFLE, INVESTASI HARGA MATI. ATAU ATUR POSISI ?🔴
Total ada dua menteri dan satu kepala badan yang dilantik pada hari rabu (28/4) kemarin. Tak ada wajah baru, semua muka lama. Atur posisi, ada yang memimpin lembaga yang digabung, ada pula yang dibentuk baru. Padahal sudah ada lembaga setingkat Menteri.
Bukan rahasia bawah investasi digesa luar biasa, dari hulu ada Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang dibuat menembus sejarah; satu semester kurang, menggabungkan lebih dari 80 UU dan seribu pasal yang ironisnta di edit pasca ditetapkan.Tidak cukup sampai disitu, ada juga tawaran paket wisata di kala pandemi, padahal epik lain sejumlah industri seperti konstruksi mengalami kontraksi tajam. Meski tidak setajam sil...
2021-05-0154 min
FRAKSI PKS DPR RI[PKS LEGISLATIVE CORNER ] HASRAT PINDAH IBU KOTA KALA WABAH. ADA APA?Pemerintah bersikeras melakukan pemindahan Ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur di masa pandemi. Dana yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Pemerintah menyederhanakan nominal ini dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut tidaklah besar, hanya seperlima dari postur anggaran keseluruhan APBN kita yang sebesar Rp 2.500 triliun.
Padahal sejumlah kalangan menilai pemindahan ibukota tidak akan menguntungkan secara ekonomi. akan lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemerintah justru tetap berkeras meneruskan rencana pemindahan ibu kota negara dengan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Ramadhan ini.
Situasi pandemi yang panjang dan suram seharusnya membuat pemerintah lebih bijak...
2021-04-2459 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS Legislative Corner ] SP3 BLBI, Senjakala Pemberantasan Korupsi ?🛑
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetop dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.
Kasus BLBI ini dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021
KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara dalam perkara itu menyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).
Kasus BLBI Ini jadi momok bertahun-tahun, sebuah cerita mega korupsi yang melibatkan banyak pengusaha kelas kakap yang anti klimaks proses penyelesainnya. Para ter...
2021-04-1659 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] BENCI, TAPI RINDU IMPOR. GIMANA COBA🛑
Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk-produk Indonesia saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/3). Bahkan dalam forum tersebut Jokowi menyampaikan, jika perlu digaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri.
Presiden Jokowi sudah seringkali menyatakan ajakannya kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.Akan tetapi ajakan tersebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang terus membuka kran impor. Antara intruksi dan eksekusi berbeda, beda panggang dengan api.
'Kita harus bangga terhadap produk Indonesia, kita harus membeli produk dalam negeri'. Ungkapan hanya sebatas slogan.Bukti keteladanan rontok dalam sikap dan prilaku.
Impor tidak terjadi pad...
2021-03-301h 00
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] Dikala Panen, Impor Ugal-Ugalan. Kebangetan!Baru-baru ini, pemerintah menggulirkan kebijakan impor beras 1 juta ton, dalihnya untuk pengamanan stok hingga akhir tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan impor garam tahun ini sebesar 3,07 juta ton atau naik 13,8 persen. Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyerukan benci produk asing dan janji swasembada garam. Kondisi ironi, kala Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.
Rencana pemerintah mengimpor beras mendapat protes keras dari para pertani. Pasalnya, rencana tersebut bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen yang akan dihadapi...
2021-03-191h 04
FRAKSI PKS DPR RI[ Mimbar Oebangsaan ] Moderasi Islam dan KebangsaanMimbar Demokrasi Kebangsaan
Fraksi PKS DPR RI
Jum'at 12 Maret 2021
Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB
Moderasi Islam dan Kebangsaan Indonesia
Upaya menjadikan Islam sebagai perekat persatuan, penjaga identitas/karakter, dan penggerak kemajuan Indonesia
Sambutan :
Dr. Jazuli Juwaini, MA (Ketua Fraksi PKS DPR RI)
Narasumber :
📍 Dr. Hidayat Nurwahid, MA (Wakil Ketua MPR RI)
📍 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Intelektual Muslim/Penulis Buku Moderasi Islam di Indonesia)
📍 Prof. Dr. Din Syamsudin, MA (Tokoh Moderasi Islam/Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015)
Moderator:
Dr. Danang Akbarona
LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI
📍 Facebook FPKS DPR RI :
https://www.facebook.com/FraksiPKSDPRRI
📍Youtube PKS TV DPR RI :
https://www.you...
2021-03-172h 25
FRAKSI PKS DPR RIMimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI " MENJAGA NKRI MENGOKOHKAN DEMOKRASI "Narasi :
Dalam rangka mengokohkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Fraksi PKS DPR RI dengan bangga meluncurkan Program Nasional:
#1 *Mimbar Demokrasi & Kebangsaan* yaitu forum yang dirancang Fraksi PKS DPR untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan publik.
#2 *Mimbar Pacasila & Konstitusi* yaitu forum yang dirancang Fraksi PKS untuk mendiskusikan dan mengkonsultasikan kebijakan negara dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, agar kebijakan negara selalu sejalan, konsisten, dan konsekuen dengan dasar dan konstitusi negara.
Keduanya akan menghadirkan perspektif Kebangsaan Fraksi PKS berkolaborasi dengan para tokoh bangsa, pakar, dan ahli yang kredibel dari kalangan akademisi, peneliti, masyarakat sipil, TNI...
2021-02-202h 17
FRAKSI PKS DPR RISeragam Sekolah dengan Atribut Keagamaan Oleh Ledia Hanifa AmaliahBagaimana dengan larangan ataupun anjuran penggunaan atribut keagamaan dalam seragam Sekolah
2021-02-0411 min
FRAKSI PKS DPR RIWawancara RRI, Upaya Mencegah Ekstremisme melalui Kurikulum, Setuju atau Tidak ?Wawancara Ledia Hanifa Amalia di Radio RRI
2021-01-2618 min
FRAKSI PKS DPR RI[PKS Legislative Corner] "HUTAN DIRAMBAH, HILIR JADI MUSIBAH"🔴 PKS Legislative Corner 🔴
Bancana banjir dan tanah longsor di awal tahun menjadi kabar duka. Terjadi dari ujung barat hingga timur Nusantara. Ihwalnya karena cuaca ekstrem yang sedang terjadi bernama La Nina.
Jika mau menekur diri semua kejadian bencana tidak selamanya bisa disematkan kepada cuaca dan kehendak alam semata, karena banyak temuan awal bencana terjadi karena ada andil tangan manusia. Keserakahan pangkalnya, kerusakan akhirnya. Dampaknya bencana yang luar biasa, tidak hanya hancurkan rumah dan sawah. Tapi juga hilangkan harta dan nyawa.
Laju kerusakan hutan dan deforestasi yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan tidak kurang dari 23 juta hektar hutan mengalami kerusakan dan berali...
2021-01-2441 min
FRAKSI PKS DPR RI[PKS LEGISLATIVE CORNER ] 'Penerbangan nasional : Lesu dan tertimpa musibah'🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑
'Penerbangan nasional :
Lesu dan tertimpa musibah'
Akibat pandemi Covid-19 menjadikan industri penerbangan lesu dan tidak bisa beroperasi normal di jaringan domestik maupun internasional. Di sisi lain biaya yang harus ditanggung masih cukup besar.
Beragam upaya dilakukan oleh perusahaan penerbangan komersil, dari mulai mengambil langkah perampingan karyawan, mengurangi pengeluaran dan merestrukturisasi organisasi untuk menjaga kelangsungan bisnis.
Petang belum tiba, Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 mengalami kecelakaan pada 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.40. Lokasi jatuhnya sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, dekat Jakarta. Terhentak ruang ungkasa !
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kabar duka menyelimuti dunia penerbangan komers...
2021-01-1758 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] Vaksin Disebar, Izin Belum Kelar🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑
*Vaksin Disebar, Izin Belum Kelar*
Vaksin sinovac telah dilepas secara resmi dengan gegap gempita dari Bandung ke pelosok negeri, sebagai sebuah ikhtiar agar dapat mengakhiri paparan Covid 19.
Bahkan dalam prosesnya Polri menerjunkan 83.566 personel untuk melakukan pengawalan dan penjagaan proses distribusi vaksin Covid-19 ke beberapa provinsi di Indonesia.
Rumitnya, proses distribusi tersebut belum dibekali dengan uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan emergency use of authorization (EUA). Begitupun uji halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga belum dikantongi.
Dilalahnya untuk mengejar target distribusi dengan membuka peluang memakai data h...
2021-01-0856 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] CALLING VISA UNTUK PENJAJAH PALESTINA🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑
CALLING VISA UNTUK PENJAJAH PALESTINA
Indonesia satu napas dengan Palestina, berulang kali ditegaskan oleh Pemerintah. Bukan baru kali ini, namun sejak Palestina direbut tanah dan kemerdekaannya oleh Israel. Penjajahan adalah yang Negara ini tentang dalam konstitusinya, bukan sekedar kata tanpa makna. Namun Menkum HAM seperti tuna sejarah bahwa apa yang dicatat harus ditunaikan dengan komitmen. Mencintai yang jauh, menyayangi yang dekat bagian dari spirit Bersama Melayani Rakyat.
Ironisnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai membuka pelayanan calling visa bagi sejumlah warga negara asing, antara lain yang berasal dari Israel, Afghanistan, Guinea, Kamerun, Korea...
2021-01-0242 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS Legislative Corner ] Special Edition Munas PKS V "Bersama Melayani Rakyat"PKS akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (munas) ke V pada tanggal 26 – 29 November 2020. Munas V PKS akan mengusung tema utama Bersama Melayani Rakyat dengan meluncurkan gerakan #PKSPelayanRakyat. Diharapkan dengan tagline tersebut menjadi ruh dan nilai yang senantiasa melekat bahwa PKS harus semakin dekat dengan rakyat dan semakin hangat dengan rakyat. PKS pastikan semangat kolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh komponen umat dan bangsa menuju Indonesia yang adil dan Sejahtera.
Munas V PKS akan jadi ajang sosialisasi kebijakan strategis partai serta pemberian arahan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Ada empat agenda utama dalam Munas V PKS ; Pertama, penyampaian dan sosialisasi kebijakan strategis partai. Ke...
2021-01-0225 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] UU MENDESAK, AGAR MINOL TAK BIKIN KONYOL🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑
UU MENDESAK, AGAR MINOL TAK BIKIN KONYOL
RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali menuai polemik. Sejumlah kritik dan sikap penolakan dilayangkan atas pembahasan RUU ini di DPR. Mulai dari dianggap sebagai produk Islamisasi hukum, membuka ruang diskriminasi, tidak terlalu dibutuhkan, hingga dipandang berpotensi merugikan bagi pendapatan negara.
Padahal urusan Alkohol menurut catatan WHO sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat meningkatkan risiko cedera dan kekerasan. Kemudian dapat menyebabkan keracunan dan gangguan emosional.
Alkohol pun telah menyebabkan kerugian atas biaya sosial yang sangat besar di sejumlah negara Eropa dan Amerika, meliputi biaya pengobatan, peradilan, kecelakaan, dan produktivitas yang menurun.
Oleh sebab...
2021-01-0252 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] FIXED, INDONESIA RESESI🛑 PKS LEGISLATIVE CORNER 🛑
FIXED, INDONESIA RESESI
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan kuartal III/2020 YoY Indonesia minus 3,49 persen. Meski sudah diprediksi dan diwanti-wanti bahwa resesi bisa terjadi di Indonesia sebagaimana negara lain, seperti Singapura dan AS. Jika dicermati sesungguhnya penyebab resesi bukan hanya pandemi, tapi juga melemahnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Buktinya pemerintah juga belum mampu mendorong publik untuk patuh terhadap protokol Covid-19. Di sisi lain, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN maka pada Quartal IV/2020 juga akan k...
2021-01-0246 min
FRAKSI PKS DPR RI[PKS Legislative Corner ] Komodo di Tengah Pembangunan Masa Bodo !!Pulau Komodo berserta hewan Komodo di akui oleh UNESCO sebagai _World Heritage Park_, lelah perjuangan mendapatkan status istimewa tersebut. Namun kini nasibnya di ujung nestapa, atas nama investasi dan pariwisata dilakukan renovasi besar-besaran.
Awalnya pulau ini sepi gelap gulita, kini pulau itu riuh lalu lalang alat berat dan alat rusak. Sungguh berat nasib hewan langka ini ditengah pengambil kebijakan yang berpikir 'purba'. Digagas dari pusat dengan mengabaikan kehendak masyarakat adat, tanpa studi AMDAL memadai, dan melabrak kesepakatan.
Kini nasibnya diperbincangkan dengan kencang, namun narasi dan diskusi dinegeri ini berulang kali menemukan kekosongannya. Bahwa atas nama investasi dan optimalisasi infrastruktur pulau...
2020-12-3052 min
FRAKSI PKS DPR RI[PKS Legislative Corner ] "Membedah UU Ciptaker 812 Halaman. Legal atau A1?"Beberapa hari terakhir, rakyat disuguhi dengan drama soal ketidakjelasan draft UU Cipta Kerja yang asli. Bagaimana tidak? Draft yang awalnya beredar di publik dengan memuat 905 halaman saat hari-H Sidang Paripurna, tetapi tiba-tiba muncul versi lain, mulai dari 1052 halaman, 1035 halaman, sampai akhirnya ditetapkan hasil finalnya, 812 halaman.
Pun atas dasar itu sejak 9 Oktober 2020 secara resmi mengirimkan surat ke Badan Legislative DPR RI untuk meminta naskah UU Ciptaker Resmi. Maklumlah pertama kali dalam sejarah DPR mengesahkan UU, namun anggotanya tidak melihat barangnya dipegang saat pengesahan akhir.
Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang tidak lazim dalam pembahasan dan pengesahan RUU Ciptaker. Singkatnya...
2020-12-301h 03
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS Legislative Corner ] 1 Tahun Jokowi - Ma'ruf, Dari Pandemi Hingga Resesi🛑 PKS Legislative Corner 🛑
1 Tahun Jokowi - Ma'ruf, Dari Pandemi Hingga Resesi
Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersama kabinet Indonesia Maju genap telah melewati satu tahun pertama, yang menjadi pembuka jalan dalam menempuh kerja mengelola negara untuk empat tahun tersisa.
Denting waktu berjalan cepat, gerak perubahan terjadi sangat tajam. Presiden murka dalam rapat kabinet meski berbagai insentif dan jurus telah dikeluarkan, namun kerja kabinet tidak kunjung 'moncer dan tokcer'. 16 Paket Ekonomi sebagai kelanjutan periode pertama Jokowi gagal mengungkit Ekonomi, kemudian dihantam pandemi berbekal Perppu No 1 tahun 2020 dan berenkarnasi menjadi UU No 2 Tahun 2020 juga tidak kunjung menggeliat cepat. Malah Covid 19 mengerek Indonesia menjadi negara...
2020-12-301h 00
FRAKSI PKS DPR RI[PKS LEGISLATIVE CORNER ] PKS Tolak Omnibus Law Cipta Kerja !!PENOLAKAN adalah satu kata yang dapat menggambarkan sikap PKS dalam RUU Cipta Kerja, sebagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh para pekerja, buruh, petani, Nelayan, akademisi, pegiat UMKM terhadap Omnibus Law.
Bagaimana tidak RUU Cipta Kerja beberapa hari lalu disahkan yang dalam pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan bias kepentingan.
Meski dikritik dan mendapat gelombang protes keras oleh banyak kelompok masyarakat, Paripurna tetap dilangsungkan tanggal 5 Oktober 2020 tanpa naskah RUU asli, sebagai bentuk tetap bergeming dengan pendirian meloloskan RUU ini. Dalihnya demi menarik investasi yang bisa mendongkrak perekonomian.
Padahal, jelas bahwa sejumlah substansi pengaturan yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja justru...
2020-12-301h 00
FRAKSI PKS DPR RI[PKS LEGISLATIVE CORNER ] “Pilkada Ditengah Pandemi, Tunda atau Gas Terus?"Penyelenggaraan Pilkada belum dimulai, namun dampak buruk akibat wabah sudah terasa. Beberapa calon kepala daerah dinyatakan positif covid 19 dari hasil tes kesehatan. Kemudian ketua KPU RI positif covid 19, demikian juga dengan sejumlah komisioner di daerah. Sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak kita berharap bahwa pelaksanaan Pilkada tidak menjadi epicentrum baru / cluster covid.
Seharusnya menjadi peringatan bagi semua penyelenggara pilkada, peserta, termasuk tim sukses, dan pendukungnya bahwa setiap orang bisa terkena covid 19, oleh karenanya protokol kesehatan wajib dilaksanakan disetiap proses penyelenggaraan pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan tahapan pilkada, khususnya pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pencoblosan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila...
2020-12-3056 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] Covid Menggila, Dokter Merana, Pemerintah Ada dimana?🛑 PKS Legislative Corner 🛑
Covid Menggila, Dokter Merana, Pemerintah Ada dimana?
Covid-19 telah mendera Indonesia sejak awal maret 2020, dari hanya 3 orang terpapar kini melonjak lebih dari 150 ribu orang. Puncak waspada menyala keras saat 'garda terdepan' 100 dokter meninggal akibat Covid 19. Gugurnya para dokter ini menjadi titik nadir terendah bagi tenaga kesehatan indonesia dalam memberikan perawatan intensif kepada masyarakat. Kasus banyak nya tenaga kesehatan dan dokter yang gugur akibat Covid-19, pangkal utamanya karena pemerintah dan masyarakat tidak bekerja sama untuk berperang melawan Covid-19.
Ini situasi Darurat! Sepanjang pemerintah dan masyarakat tidak mengubah pola pikirnya dalam menanggapi pagebluk covid, maka akan mengakibatkan semakin banyaknya dokter...
2020-12-2959 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS Legislative Corner ] "Ya Allah, Ulama Diserang Lagi"🛑 PKS Legislative Corner 🛑
"Ya Allah, Ulama Diserang Lagi"
Penyerangan Syaikh Ali Jaber merobek kembali luka lama, kekerasan terhadap ulama ternyata belum selesai. Lagi-lagi oleh orang gila. Penyerangan hanya satu bentuk, dalam kasus lain ada persekusi, bully, bahkan upaya pembunuhan. Entah kita sedang ada dimana. Mengapa Negara seperti kehilangan taring hadirkan ruang aman bagi para pemuka agama.
Saat ada usulan memberikan perlindungan terhadap posisi mereka (ulama) yang rentan dan penting, dituding sebagai usaha ekslusifitas dan penciptaan kasta warga negara. Padahal apa yang mereka terima dan lakukan butuh sekedar komitmen, tapi aksi nyata.
Jujur saja, para ulama ini dihormati dan jadi pengayom masyar...
2020-12-2952 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] 'Begitu Amat Sama Good Looking & Tahfidz'.🛑 PKS Legislative Corner 🛑
Menteri Agama terjebak pada urusan yang terlalu sederhana ditengah kompleksitas kementerian tersebut. Mengurusi Good Looking dan Tahfidz kemudian menariknya menjadi Radikal. Kontroversi model begini bukan yang pertama, sudah pernah sebelumnya. Anehnya isu yang diurusi bukan tupoksinya.
Kita menentang segala bentuk radikalisme yang mengancam negara, merongrong NKRI. Jika pada akhirnya ada entitas yang mengatasnamakan agama, tentu harus dicermati dengan seksama.
Kita khawatir Menteri Agama keliru dalam menangkan gejala baik. Tidakah dirinya melihat bahwa kini anak-anak muda yang gemar ke Mesjid 'good looking' dengan hafalan yang banyak.
Di saat Menteri Agama seharusnya mampu mengayomi seluruh umat beragama ditengah keberagaman yang a...
2020-12-2954 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] WOW. Dana Influencer Yang bikin Geleng Kepala🛑 PKS Legislative Corner 🛑
WOW. Dana Influencer Yang bikin Geleng Kepala
Pemerintah telah menghabiskan total sebesar Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer atau Third party endorsement. ironisnya gelontoran uang besar itu mengalir ke para influencer dari tahun 2017 hingga 2020 dengan total paket pengadaan sebanyak 40 paket. Modal follower jadi utama.
Entah apa yang ada di benak Pemerintah menggelontorkan dana sebesar itu dengan maksud mengisi ruang publik dan menciptakan 'echo chamber' semu. Rumitnya para _influencer_ yang menerima dana tersebut merasa tertipu dan tidak tahun menahu. APBN ditujukan untuk suatu pesan yang tidak jelas hasilnya.
Bisa dibayangkan jika angka sebesar itu digunakan untuk...
2020-12-2954 min
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka. "Indonesia Merdeka Lahir Bathin"PKS Legislative corner (PLC) merupakan sebuah program Talk Show Interaktif yang di inisiasi oleh Humas FPKS DPR RI dengan konsep yang ringan dan menarik. Menghadirkan narasumber dari Anggota FPKS DPR RI bersama dengan host yang kredibel untuk membahas isu-isu yang faktual dan hangat ditengah publik untuk dibedah secara mendalam dari sudut pandang (point of view) PKS.
Program ini ditayangkan melalui akun social media Fraksi PKS DPR RI Facebook dan Youtube yang dilakukan secara langsung (live streaming). Selain dialog antara narasumber dengan host, juga dibuka forum interaksi dengan audience yang mengikuti acara secara langsung agar terjalin elaborasi gagasan yang dinamis.
PKS...
2020-12-291h 04
FRAKSI PKS DPR RI[PKS LEGISLATIVE CORNER ] "Indonesia Di Ambang Resesi. Fakta atau Mitos?"PKS Legislative Corner
Akibat Pandemi COVID-19 menghantam keras perekonomian Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di dunia. Seluruh struktur penopang PDB Indonesia mengalami kontraksi. Mulai dari konsumsi rumah tangga (-5,51%), investasi (-8,61%), ekspor (-11,66%), hingga konsumsi pemerintah (-6,90%). Total pertumbuhan ekonomi menciut pada kuartal II 2020 menjadi minus 5,32 persen.
Negara seperti Singapura dan Korea Selatan terhempas jauh level terendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 diproyeksikan akan tumbuh negatif. Artinya, apabila suatu negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut di tahun yang sama itu artinya mengalami resesi ekonomi.
Jika pada triwulan III 2020 pertumbuhan masih negatif, maka akan resmi masuk resesi dengan digenapinya...
2020-12-291h 03
FRAKSI PKS DPR RI[PKS LEGISLATIVE CORNER ] "Mas Menteri Bilang Merdeka Belajar, Kenapa Makin Susah?"PKS Legislative Corner
Pendidikan kita tidak pernah usah menuai polemik, anggaran besar amanat UUD sebesar 20 % belum tuntaskan masalah. Menteri berganti, maka kurikulum berganti.
Pendidikan menjadi isu yang populis di ruang publik, namun jadi bahasan yang pelik saat masuk ruang aplikasi dan masa pandemi (new normal). Apalagi dalam ruang tersebut sudah tidak ada guru, karena gawai menggantikan tenaga pengajar virtual masuk ke ruang privat dan personal.
'Mas Menteri' Nadiem Makarim menawarkan konsep Merdeka Belajar. Tapi Merdeka belajar menuai masalah, karena dianggap tidak compatible dengan kondisi faktual. Mer (d) eka Belajar, menjadikan komunitas pendidikan jadi sekedar objek bukan subjek perubahan.
Buktinya, Majelis...
2020-12-271h 10
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] Djoko Tjandra, Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?PKS Legislative Corner
Membahas Isu Dari Sudut Yang Pas.
HUKUM di Indonesia ini sudah tertulis di atas kertas, bahwa negara kita adalah negara hukum. Tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, publik kembali dipertontonkan sebuah peristiwa yang mencoreng nama Indonesia sebagai negara hukum. Djoko Tjandra, seorang buronan dan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tiba-tiba secara mengejutkan sudah berada di Indonesia dan kemudian diketahui yang bersangkutan telah sukses kabur kembali.
Bahkan sampai membuat e-KTP tanpa ada gangguan. Ada pihak yang sengaja tidak mematuhi sistem yang telah disepakati bersama, sehingga buronan ini masih berkeliaran dengan bebas.
Kasus ini...
2020-12-271h 05
FRAKSI PKS DPR RI[ PKS LEGISLATIVE CORNER ] Kenapa Ada Menhan. Bikin Food Estate atau Real Estate ?PKS Legislative Corner
Membahas isu dari sudut yang pas
_Food Estate_ sudah sejak lama di dengungkan dan digagas untuk menghadirkan kedaulatan pangan, tempatnya dari mulai Papua hingga kalimantan.
Niat awalnya untuk ketahanan pangan, namun dengan prosesnya dengan pendekatan industrial. Jadilah yang harus diurus bukan hanya pangan, tapi juga pembebasan lahan dan pengamanan.
Atas dasar tidak mau rumit, cepat dan enggan bangun dari dasar yang tepat, kini menyeruak wacana menhan yang kerjakan. Pastikan semua tepat sasaran dan tepat dikerjakan. Satu kata: SIAP!
Padahal dari Food Estate para petani hanya menjadi penggarap yang tak pernah memiliki lahan. Rasio lahan pertanian tetap stagnan...
2020-12-271h 07
FRAKSI PKS DPR RI[PKS Legislative Corner] BUMN, Sampai Di Mana Akhlak-nya ??🛑 PKS Legislative Corner🛑
Membahas Isu dari sudut yang pas
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, namun di Indonesia hingga saat ini kerap menjadi "sapi perahan" hingga tulangnya nampak namun hilang isinya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara. Lalu datang ke KPK untuk kawal kinerja perusahaan plat merah tersebut.
Maksud hati jadi penyumbang pendapatan negara, namun faktanya sering makan hati karena jadi sumber tunggakan dan beban negara.
Meski dimasa pandemi, tiap tahun ajukan penanaman modal negara (PMN). Tengok saja Kementerian BUMN mengajukan penambahan PMN hi...
2020-12-271h 16
FRAKSI PKS DPR RIMr. President Are You Ok ?🔴[PKS Legislative Corner] 🔴
Publik terhenyak saat sebuah unggahan Video terlempar ke ruang penglihatan mereka, Presiden Jokowi hampir 10 menit marah kepada kabinet Indonesia Maju.
Marah untuk apa?
Management krisis kesehatan yang mulai tidak terkendali atau krisis ekonomi yang mengancam dihadapan.
Marah kepada siapa?
Kabinet bersatu yang didalamnya terisi dari perwakilan politik dan profesional terbaik dengan tugas hanya menjalankan visi Presiden.
Hasil marah apa?
Apakah terjadi lonjakan kinerja yang luar biasa atau timbul keriuhan baru akibat lontaran 'reshuffle dan pembubaran lembaga'.
Loh, anda siapa?
Kami oposisi yang bicara dari luar ring tinju. Pintu Reshuffle Terbuka, Oposisi Tergoda?
Yuk kita bahas bersama di PKS Le...
2020-12-261h 01
FRAKSI PKS DPR RIBERLOMBA DENGAN CORONA ? BEREBUT HADIAH ATAU BENCANAPKS Legislative Corner
Pemerintah gegap gempita mengajak publik memasuki New Normal, ketika kasus Covid masih menanjak naik.
Jalan kembali macet, pusat keramaian kembali riuh dan masyarakat berhamburan keluar.
Selepas itu, Indonesia ditasbihkan sebagai negara paling terpapar se-ASEAN dan next coronavirus hotspot.
Anggaran penanganan Covid 19 membengkak, ironisnya tersiar kabar biaya Rapid Tes mencekik. Luar biasanya Kementerian Dalam Negeri menggelar lomba inovasi daerah tatanan normal baru (new normal) produktif dan aman Covid-19 dengan hadiah total Rp168 miliar.
BERLOMBA DENGAN CORONA ? BEREBUT HADIAH ATAU BENCANA
Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB
Bersama :
Dr. Kurniasih Mufidayati
Anggota Komisi IX DPR RI FPKS
Host :
Erlanda
Tenaga Ahli...
2020-12-2648 min
2020-12-2658 min
FRAKSI PKS DPR RIHAJI DITUNDA MENDADAK, KEMENAG AMBIL KEBIJAKAN SEPIHAK*[PKS Legislative Corner]*
Bahas tuntas isu dari sudut yang pas.
Di Saudi belum ada keputusan akhir soal Haji.
Baru ada keputusan akhir soal Umrah yang dinyatakan tetap tertutup sampai akhir musim Umroh pada 15 Syawal.
Setelah itu akan dimulai musim
Haji. Kerajaan Saudi menyatakan menunggu perkembangan terakhir untuk buat keputusan, juga berdasarkan masukan obyektif dari pihak-pihak berkewenangan dan berkeahlian.
Lalu mengapa Pemerintah Indonesia lakukan Penundaan tanpa berkonsultasi dengan DPR dan stakeholders terkait, disisi lain sudah 90 % dari hampir 221 ribu jamaah haji mendaftar ;
*HAJI DITUNDA MENDADAK, KEMENAG AMBIL KEBIJAKAN SEPIHAK*
Jumat, 5 Juni 2020
Pukul 13.00 s.d 14.30 WIB
Bersama
Anggota Komisi VIII DPR RI FPKS...
2020-12-2649 min