Shows
SUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) – Menanti Revisi UU ITEAnjloknya indeks demokrasi Indonesia disebabkan kebebasan sipil yang masih terancam. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dinilai sebagai pangkal masalahnya. Undang-undang tersebut berisikan pasal-pasal karet yang membuat kelompok-kelompok masyarakat dengan mudah membuat laporan polisi dengan mengatasnamakan kelompok lain. Sehingga publik pun menjadi takut menyuarakan pendapat.
Apakah pernyataan Presiden Jokowi yang ingin merevisi UU ITE hanya berhenti sebagai sebuah pernyataan politik? Ada sejumlah langkah yang bisa diambil agar pernyataan tersebut terwujud menjadi tindakan politik. Inilah Opini Budiman (OB) “Menanti Revisi UU ITE”.
#opinibudiman #UUITE #satumejatheforum2021-02-2009 minSUARA PALMERAHKETIKA JOKOWI MINTA DIKRITIKTak ada angin tak ada hujan, Presiden Jokowi tiba-tiba minta dikritik. Ia meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik. Pernyataan Jokowi ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini. Pasalnya, banyak aktivis dan tokoh yang aktif mengkritik pemerintah malah ditangkap dan ditahan.
Kenapa tiba-tiba Jokowi minta dikritik? Simak diskusinya bersama mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan, Deklarator KAMI Muhammad Said Didu dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi
2021-02-1844 minSUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) - Mengungkap “King Maker” Kasus Djoko TjandraMajelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap pengurusan fatwa MA untuk terpidana Djoko Tjandra. Vonis ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya empat tahun penjara.
Namun yang menarik, persidangan tersebut gagal mengungkap siapa “king maker” atau sutradara di balik operasi pembebasan Djoko Tjandra, yang membuat terpidana kasus cessie Bank Bali tersebut bolak-balik antara Kuala Lumpur dan Indonesia. Isu king maker memang terkuak dalam persidangan, yang ditengarai seorang pejabat tinggi yang kerap memberi instruksi kepada Jaksa Pinangki. Namun, baik terdakwa maupun saksi tutup mulut untuk mengungkapnya. Sebenarnya, buka...2021-02-1208 minSUARA PALMERAHPERTARUHAN POLITIK PILKADA SERENTAK 2024Rencana revisi Undang-undang Pemilu menuai kontroversi. Presiden Jokowi dan partai politik anggota koalisi plus PAN menolak usulan Pilkada Serentak digelar pada 2022 atau 2023. Pilkada Serentak harus tetap digelar pada 2024. Kuat dugaan, ada agenda politik di balik penolakan revisi UU Pemilu, khususnya terkait normalisasi Pilkada Serentak.
Mengapa Jokowi dan sejumlah parpol menolak revisi UU Pemilu? Simak diskusinya bersama Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman, Politisi Partai Demokrat dan mantan komisioner KPU RI Andi Nurpati, Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat, Pakar Otda Profesor Djohermansyah Johan dan Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro 2021-02-1149 minSUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) – Tarik-menarik Politik di Balik Revisi UU PemiluTawar-menawar politik saat ini sedang terjadi di Parlemen terkait revisi UU Pemilu yang merupakan inisiatif DPR dan telah masuk dalam Prolegnas 2021. Adalah jadwal pelaksanaan pilkada yang menjadi perdebatan. Berdasarkan UU Pemilu yang kini berlaku, pilkada berikutnya akan dilaksanakan pada 2024, bersamaan dengan pilpres dan pileg.
Namun, melalui revisi UU Pemilu, sejumlah parpol menginginkan pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 dengan sejumlah alasan. Suara parpol koalisi pemerintah bahkan terbelah.
Tarik-menarik politik terjadi lantaran hal ini dikaitkan dengan kepentingan pencapresan pada 2024. Maklum, sejumlah nama yang disebut-sebut potensial maju pada Pilpres 2024 kini adalah kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022...2021-02-0509 minSUARA PALMERAHSIAP - SIAP LOCKDOWN?Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap gagal. Program yang digelar sejak 11 Januari 2021 ini tak mampu menekan penularan virus corona. Sebaliknya, angka kasus positif Covd-19 justru melonjak tajam. Kondisi ini membuat wacana lockdown atau karantina wilayah kembali mengemuka. Simak perbincangannya bersama Tenaga Ahli Utama KSP Dany Amrul Ichdan, Dewan Pakar IAKMI Agustin Kusumayati, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad
2021-02-0442 minSUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) – Sentimen Negatif Pam SwakarsaGagasan Kapolri untuk menghidupkan kembali Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa memicu kontroversi. Pada 1998, Pam Swakarsa dibentuk untuk menghadang gerakan demonstrasi mahasiswa. Bentrokan pun terjadi. Kini, memori kolektif publik mengenai Pam Swakarsa adalah kekerasan.
Namun, pemerintah dan Polri menyebut Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan masa orde baru. Pam Swakarsa telah diatur dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020.
Bagaimanapun, ada kesenjangan pemahaman antara perspektif legalitas Pam Swakarsa dengan perspektif publik yang traumatis. Inilah Opini Budiman (OB) “Sentimen Negatif Pam Swakarsa”.
#opinibudiman #pamswakarsa #satumejatheforum2021-01-3006 minSUARA PALMERAHPAM SWAKARSA UNTUK SIAPA?Isu Pam Swakarsa kembali mencuat. ‘Barang lama’ ini kembali ramai diperbincangkan usai dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rencana Polri ini menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, Pam Swakarsa dinilai akan memicu munculnya kelompok-kelompok intoleran yang suka main hakim sendiri dan akrab dengan kekerasan. Alih-alih menjaga ketertiban dan keamanan, Polri dinilai hendak merawat ketakutan masyarakat karena trauma dengan sepak terjang kelompok ini pada gerakan Reformasi 1998. Simak diskusinya bersama Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto, Aktivis '98 Savic Ali dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti 2021-01-2850 minSUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) - Visi Transformasi Kapolri Baru, Bagaimana Membumikannya?Komjen Listyo Sigit Prabowo direstui DPR untuk menjadi kapolri secara aklamasi. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Listyo di Komisi III DPR berjalan mulus. Hampir tidak ada suara kritis yang diajukan terhadap Komjen Listyo.
Di hadapan Komisi III DPR, Komjen Listyo menyajikan makalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Ada empat transformasi yang akan dilakukan, yang mencakup organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Visi dan misi yang dibawa Komjen Listyo merupakan transformasi dan reformasi besar di tubuh kepolisian. Namun, yang menjadi pekerjaan besar adalah bagaimana membumikannya. Inilah Opini Budiman (OB) "Visi Transformasi Kapolri Baru, Bagaimana Membumikannya?".2021-01-2207 minSUARA PALMERAHDI BALIK PEMILIHAN JENDERAL LISTYOPresiden Jokowi akhirnya memilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Pemilihan Listyo memicu pro dan kontra. Selain masih terbilang muda, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dinilai tak memiliki prestasi gemilang. Selain itu, perwira ini juga bukan lulusan terbaik Akpol. Kuat dugaan, Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Pasalnya, Listyo pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota di sana. Selain itu, ia juga pernah menjadi ajudan Jokowi.
2021-01-2144 minSUARA PALMERAHOB (Opini Budiman) - Tantangan Kapolri BaruPresiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada DPR sebagai calon kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Seperti halnya saat memilih Tito Karnavian, Presiden kali ini juga memilih sosok yang lebih muda sebagai Tribrata 1. Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol tahun 1991. Ini berarti dia akan melangkahi sebagian besar komjen yang rata-rata lulusan 1988-1989.
Jika terpilih, Komjen Listyo yang kini berusia 51 tahun akan memiliki waktu yang panjang sebagai kapolri, yakni hingga tahun 2028. Tantangan bagi Kapolri baru tidak lah ringan untuk mewujudkan organisasi Polri yang bersih, profesional, humanis, dan merawat demokrasi. Lantas, apa saja tantangan...2021-01-1507 minSUARA PALMERAHBERHARAP PADA VAKSINRabu, 13 Januari 2021 vaksinasi mulai dilakukan. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin. Meski sudah mulai dilaksanakan, masih ada sejumlah kalangan yang meragukan bahkan menolak divaksin. Tantangan lainnya terkait ketersediaan vaksin. Sementara penularan virus corona masih menggila. Mampukah vaksin menahan laju dan menghentikan pandemi Covid-19? Akankah target herd immunity bisa tercapai di tengah keterbatasan vaksin dan masih adanya penolakan? Demikian penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Satu Meja The Forum 2021-01-1445 minSUARA PALMERAHOB (Opini Budiman) – Pandemi yang tak TerkendaliSudah sepuluh bulan sejak virus Korona kali pertama ditemukan di Indonesia, namun pandemi Covid-19 kini seperti tak terkendali. Kondisi semakin mengkhawatirkan usai libutan Natal dan Tahun Baru, dimana peningkatan kasus berpotensi naik 30 persen. Sementara, tingkat keterisian fasilitas perawatan di daerah-daerah episentrum sudah berada di ambang yang mengkhawatirkan.
Pandemi yang tidak terkendali disebut karena ketidaktaatan warga terhadap protokol kesehatan. Namun, jangan-jangan pemerintah sendiri mengirimkan sinyal ambigu sehingga muncul pengabaian protokol kesehatan di masyarakat. Kini saatnya pemerintah kembali pada pada apa yang sering dikatakan oleh Presiden Jokowi; keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Inilah Opini Budiman (OB) "Pandemi yang tak T...2021-01-0810 minSUARA PALMERAHTEKA - TEKI KAPOLRI BARUKapolri Jenderal Idham Aziz akan pensiun pada 1 Februari. Namun hingga saat ini Presiden Jokowi belum menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Idham sebagai Kapolri. Sejumlah nama yang diprediksi memiliki kans menjadi Kapolri beredar. Tapi Istana belum menyebut nama. Lalu siapa yang layak memimpin Polri dan apa saja tantangan Polri ke depan? Simak perbincangannya bersama pengamat politik dan keamanan Muradi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Anggota DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian2021-01-0745 minSUARA PALMERAHOUTLOOK 2021: MENANTI CAHAYA DI LORONG PANDEMITahun 2020 dunia berselimut pandemi yang merontokkan segala lini, termasuk ekonomi. Meski masih dibekap pandemi, tahun 2021 diharapkan kondisinya akan lebih baik dengan adanya vaksinasi. 2020-12-3143 minSUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) - Happy Ending Reshuffle KabinetDrama panjang reshuffle kabinet akhirnya terjawab sudah. Pengumuman menteri-menteri baru pada 22 Desember lalu membawa kejutan dengan ditunjuknya cawapres 2019, Sandiaga Uno, sebagai menparekraf. Bersatunya pasangan capres dan cawapres dalam satu pemerintahan adalah sejarah baru dalam politik Indonesia, atau bahkan politik dunia. Apa sebenarnya langkah politik Presiden Jokowi dibalik kocok ulang kabinet? Inilah Opini Budiman (OB) "Happy Ending Reshuffle Kabinet".
#opinibudiman #reshuffle #menparekraf #kabinetindonesiamaju #kompastv #satumejatheforum2020-12-2509 minSUARA PALMERAHKABINET BARU, HARAPAN BARU?Keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet ditanggapi beragam. Ada yang mengapresiasi, ada yang menganggap perombakan kabinet itu masih bolong dan menyisakan persoalan. Pertimbangan dan kompromi politik juga masih kental dalam reshuffle kabinet perdana di periode kedua Jokowi ini.2020-12-2441 minSUARA PALMERAHOpini Budiman (OB) - Momentum Reshuffle di Tengah Kekosongan Kursi MenteriPerkara korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan Mensos Juliari Batubara menyisakan kekosongan dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Momentum ini membuat desakan resfhuffle kabinet kembali menguat setelah sempat timbul dan tenggelam. Sejumlah menteri memang dinilai kurang cakap, tertutup, dan tidak komunikatif. Apalagi, tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin berat akibat hantaman badai pandemi. Bagaimana sebenarnya momentum reshuffle kabinet untuk saat ini? Inilah Opini Budiman (OB) "Momentum Reshuffle di Tengah Kekosongan Kursi Menteri".
#satumejatheforum #suarapalmerah #opinibudiman #reshufle #kompastv #korupsibansos #reshuflekabinet #kabinetindonesiamaju2020-12-1808 minSUARA PALMERAHKURSI KOSONG MENTERI, UNTUK SIAPA ?Kosongnya dua posisi menteri akibat kasus korupsi, yaitu Menteri Kelautan & Perikanan serta Menteri Sosial, menuai beragam spekulasi di ruang publik. Beragam nama sebagai calon pengganti kursi kosong menteri pun beredar. Mulai dari nama Tri Rismaharini hingga pengusaha dan politisi Sandiaga Uno.
Namun, pengisian kursi menteri dari partai politik memunculkan skeptimisme tersendiri bagi publik. Kalangan profesional dinilai lebih layak karena memiliki jiwa yang lebih profesional. Lalu, siapakah yang akan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai pengganti Menteri Sosial dan Menteri Kelautan & Perikanan ?
Narasumber
1. Andreas Pareira - Politisi PDIP
2. Ferry Juliantono - W...2020-12-1741 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - ADA APA DI KEMENTERIAN SOSIAL ?Korupsi bansos yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara mengingatkan publik akan pernyataan mantan Presiden Gus Dur yang ingin membubarkan Departemen Sosial. Gus Dur kala itu beralasan Departemen Sosial telah dikuasai oleh tikus (koruptor). Memang, bukan sekali ini seorang menteri sosial terjerat korupsi. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Kementerian Sosial? Bisakah dibenahi? Inilah Opini Budiman (OB) "Ada Apa di Kementerian Sosial?"
#satumejatheforum #suarapalmerah #kompastv #kompas #korupsibansos #bansos #bansoscovid19 #opinibudiman2020-12-1108 minSUARA PALMERAHPETA POLITIK USAI PILKADAGelaran Pilkada 2020 menorehkan sejarah baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Betapa tidak, 270 daerah adalah jumlah terbanyak dalam gelaran kontestasi politik. Menariknya, hasil riset Nagara Institute mencatat ada 124 calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang merupakan bagian dari dinasti politik. Tak terkecuali, anak dan menantu Presiden Jokowi serta putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Terjunnya anak dan kerabat pejabat, jelas memunculkan tanya. Adanya oligarki yang kian kuat pun, jadi kekhawatiran tersendiri. Lantas, seberapa besar pengaruh hasil Pilkada 2020 pada peta politik kedepan ?
NARSUM
- ERIKO SOTARDUGA [KETUA DPP PDI PERJUANGAN]
- MARDANI ALI SERA [ KETU...2020-12-1043 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - SKENARIO PILKADA 2020 TANPA COVIDPilkada serentak 9 Desember 2020 adalah pertaruhan bagi demokrasi Indonesia. Presiden Jokowi juga sudah menetapkan pada pemilihan nanti, sebagai hari libur nasional. Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan di tengah pandemi, memang menuai kekahwatiran tersendiri.
Litbang Harian Kompas mencatat, ada 48 kepala daerah yang terpapar covid-19. Belum lagi penyelenggara pemilu pun turut terpapar. Namun para elite sepakat layaknya paduan suara, bahwa Pilkada adalah agenda bangsa yang tidak dapat ditunda karena kepentingan rakyat.
Karena gelaran Pilkada sudah mutlak, maka selayaknya opsi untuk menggelar pilkada seperti Pipres di AS dengan TPS keliling, sepatutnya dipertimbangkan.
Lantas, akankah ini terjadi di Pilkada 9 De...2020-12-0309 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - TERUNGKAP ! NAPOLEON SEBUT ADA POLISI DAN DPR DI KASUS JOKO TJANDRA !Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri akhirnya membongkar nama-nama yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra. Diantaranya, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.
Kasus Joko Tjandra berbau politik, karena melibatkan banyak polisi dan politisi. Pernyataan mantan kadiv hubungan internasional Polri ini bisa jadi jalur masuk untuk membongkar mafia hukum di jalur penegak hukum dan jalur politik.
Lalu, akan berujung dimana "nyanyian"Napoleon ? akankah ada pejabat publik yang ikut terseret lagi ?
Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !
2020-11-2609 minSUARA PALMERAHKPK TANGKAP MENTERI KKP EDHY PRABOWOKPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu, 25 November 2020 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Penangkapan ini terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan adanya penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penangkapan ini membuat sejumlah pihak menilai KPK masih bertaji, namun sebagian pihak lagi menyebut ini adalah ujian bagi KPK. Lantas, benarkah KPK masih bertaji ? dan bagaimana efek politik yang ditimbulkan bagi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto ?
Narasumber
1. Zainal Arifin Mochtar - Pegiat Anti Korups...2020-11-2640 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - 2 KAPOLDA DICOPOT, PERSAINGAN KURSI KAPOLRI ?Pencopotan dua Kapolda, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi menjadi sorotan. Pencopotan ini adalah imbas dari acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Megamendung yang melanggar protokol kesehatan. Namun ada spekulasi berkembang, bahwa pencopotan ini terkait dengan bursa pengganti Kapolri yang sudah di depan mata.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz memang pernah mengatakan, bahwa bursa Kapolri akan terus menghangat jelang sisa waktu pensiun dirinya di Januari mendatang. Rivalitas antar Jenderal di Kepolisian pasti akan terjadi termasuk, upaya untuk unjuk diri dan unjuk kemampuan. Sejumlah kandidat banyak yang berpeluang menjadi Ka...2020-11-1909 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - 22 TAHUN TRAGEDI SEMANGGI DAN JANJI JOKOWITragedi semanggi tetaplaj jadi catatan hitam dalam sejarah Indonesia. 14 November 1998, 5 mahasiswa tewas ditembak aparat di kawasan semanggi. Para demonstran adalah mereka yang menolak sidang istimewa MPR karena dianggap sebagai bagian dari rezim orde baru.
Peristiwa ini kemudian masuk dalam nawacita pertama Presiden Jokowi untuk bisa mengungkap fakta. Namun, setelah 22 tahun dan juga hingga Presiden Jokowi menjabat dua periode, kasus tragedi semanggi tak juga muncul titik terangnya. Padahal, kekuatan politik mayoritas begitu kuat dan berkuasa. Kenapa begitu lama ?
Hingga kini, publik masih menanti janji Presiden Jokowi.
Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman !
2020-11-1207 minSUARA PALMERAHMAJU MUNDUR VAKSIN CORONAPemerintah berencana melakukan vaksinasi Covid-19 pada minggu ketiga bulan Desember tahun ini. Kandidat vaksin Covid-19 yang bakal digunakan pemerintah adalah Sinovac, vaksin yang diimpor dari China. Pemerintah menyatakan, saat ini mereka tengah melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin tersebut.
Awalnya, pemerintah berencana melakukan vaksinasi pada bulan November 2020. Namun rencana itu diundur. Pemerintah beralasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerlukan waktu untuk menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA). Hal ini penting guna menjamin keamanan vaksin yang akan digunakan.
Bagaimana kesiapan pemerintah terkait rencana vaksinasi Covid-19? Apakah ada kemungkinan diundur lagi? Vaksin mana yang akan digunakan? Berapa orang...2020-11-1245 minSUARA PALMERAHKUASA CUKONG DI PILKADAPemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sudah di depan mata. Awal bulan depan, warga di 270 daerah akan memilih kepala daerahnya. Indonesia Corruption Watch menduga, ada kepentingan cukong atau pemilik modal di balik keputusan pemerintah dan DPR menggelar pilkada di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali.
Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan sekitar 82 persen kepala daerah didanai sponsor mengkonfirmasi kecurigaan tersebut. Mahalnya ongkos politik dituding menjadi pemicu maraknya cukong di Pilkada. Kandidat harus menggelontorkan dana besar agar bisa berlaga dan memenangkan pilkada. Mulai dari mahar politik, belanja logistik, mendanai mesin parpol, tim sukses, relawan, lembaga survei hingga konsultan politik. Dana yang...2020-11-0544 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - NASABAH JIWASRAYA (MASIH) MENJERITHarian Kompas. 27 Oktober 2020 menulis judul besar, "Uang Pengganti Terbesar Dalam Perkara Korupsi". Judul ini menggambarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Pusat terhadap Direktur Utama PT. Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.
Ada beberapa hal yang bisa diapresiasi, namun juga masih harus diawasi. Penjatuhan hukuman pada terdakwa, adalah angin segar baru untuk mengungkap dan bisa segera mengganti rugi para nasabah. Namun sayangnya, pencairan ganti rugi belum bisa dilakukan karena belum berkekuatan hukum tetap. Karena vonis hukum pada terdakwa, masih ada tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Dengan demikian, jeritan pemegang polis J...2020-11-0506 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - DESAK RESHUFFLE, HATI-HATI MENTERI BERMANUVER ?Pemilu Presiden masih empat tahun lagi, dan usia pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pun baru memasuki tahun pertama. Namun, sinyal manuver menuju pemilu 2024 mulai tampak. Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyebut agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang sudah bermanuver politik untuk pemilu 2024.
Entah semata hanya sekadar mendesak reshuffle ataukah memang bacaan politisi PDI Perjuangan tersebut adalah benar. Bangsa ini sejujurnya masih punya PR besar untuk mengendalikan covid yang berdampak pada resesi ekonomi. Darmadi mengatakan tidak menutup kemungkinan ada manuver yang dilakukan oleh para pembantu presiden.
Survei Indikator politik Indonesia merilis, ada tiga nama besar yang berpeluang maju di...2020-10-2909 minSUARA PALMERAHKEBEBASAN BEREKSPRESI DIREPRESI ?Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, lima puluh persen lebih responden sepakat bahwa apparat makin semena-mena dalam menangkap warga yang pandangan politiknya tak sejalan dengan pemerintah. Sementara hampir lima puluh persen responden setuju bahwa warga makin takut menyampaikan uneg-unegnya. Hasil survei ini seolah menguatkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, dimana publik menyoroti kebebasan berpendapat yang dibatasi di era pemerintahan Jokowi.
Hasil survei dan jajak pendapat tersebut seolah memotret kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi saat ini. Langkah publik untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi dibatasi. Sementara, upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah melalui dunia maya atau media...2020-10-2944 minSUARA PALMERAHSETAHUN JOKOWI, DEMOKRASI SAMPAI DIMANA?Satu tahun sudah Presiden Joko Widodo KH Maruf Amin memimpin negeri ini. Banyak peristiwa politik dan ekonomi mewarnai tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Berbeda dengan periode sebelumnya, periode kedua ini Jokowi banyak menghadapi aksi protes dan demonstrasi.
Di awal pemerintahan, Jokowi dihadapkan dengan gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi sejumlah UU, salah satunya UU KPK dan KUHP. Aksi serupa kembali terjadi. Ribuan orang di berbagai kota turun ke jalan memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja. Satu tahun pemerintahan Jokowi juga banjir dengan kritik terkait menguatnya oligarki, menyusutnya demokrasi serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Serangan terhadap kebebasan bereksp...2020-10-2247 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - SIAP-SIAP! KASUS JOKO TJANDRA DIBONGKAR NAPOLEONMega skandal Joko Tjandra memasuki babak yang menentukan. Persidangan para terdakwa akan digelar di tiga tempat berbeda. Mulai dari Jaksa Pinangki yang akan digelar di pengadilan Tipikor, Joko Tjandra di Pengadilan Jakarta Timur dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte serta Brigjen Prasetyo Utomo di Pengadilan Jakarta Selatan.
Fakta menarik muncul dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Setelah praperadilan ditolak, ia buka suara dan mengatakan "tunggu tanggal mainnya, kita akan buka semuanya". Janji Napoleon tentu ditunggu publik, dan Polisi pun menyambut baik pernyataan Napoleon.
Lantas, akankah fakta kasus Joko Tjandra terungkap dari pengadilan yang digelar secara terpisah ini?
2020-10-2207 minSUARA PALMERAHUTAK ATIK UU CIPTA KERJASepekan sudah DPR RI dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang. Sesuai jadwal, hari ini DPR akan menyerahkan draft final UU Ciptaker ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, meski sudah final, regulasi yang diniatkan untuk membuka keran investasi ini masih terus menuai kontroversi. Tak hanya aksi demonstrasi, penolakan juga disuarakan para pakar dan akademisi.
Salah satu alasan penolakan karena UU Ciptaker dinilai cacat formil dan materiil. Perencanaan dan pembahasan UU ini sangat tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik. UU ini juga dinilai bertentangan dengan konstitusi. UU Ciptaker memuat banyak pasal-pasal yang ambigu dan bermasalah ter...2020-10-1545 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - APAKAH MK BISA BATALKAN UU CIPTA KERJA?Protes publik pada UU Cipta Kerja dipastikan akan bermuara pada Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi, pimpinan DPR, elit politik akur dan sepakat untuk mempersilahkan kelompok yang tidak puas untuk menempuh jalur konstitusi. Argumen legal prosedural nampaknya lumrah dilakukan pemerintah saat ini. Misalnya, RUU KPK. Nampaknya ini menjadi tren pemerintah untuk melakukan kanalisasi atas suara penolakan pada pemerintah.
Namun suara sumbang pasca Hakim MK menerima hadiah perpanjangan masa bakti, mencuat. Akankah MK masih akan bersikap adil?
Dalam sejarahnya, MK pernah membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2006. Lantas, akankah suara penolakan publik pada UU Cipta Kerja akan ju...2020-10-1408 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - UU CIPTA KERJA, UNTUK SIAPA?Pengesahan RUU Cipta Kerja berujung pada demonstrasi mahasiswa dan kaum buruh. Keputusan pengesahan tersebut tidaklah dengan suara bulat, ada fraksi partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak.
Peta politik di DPR memang tidak menguntungkan, mayoritas berada pada kubu pemerintahan Jokowi. Karenanya segala sesuatu yang berawal dari pemerintah, dan menguntungkan, bisa dipastikan lolos.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa RUU Cipta kerja adalah solusi untuk meningkatkan investasi hingga 7%. Banyak klaster yang terangkum dalam UU Omnibuslaw Cipta kerja, mulai dari produk halal, tenaga listrik, lahan, pendidikan, investasi, perizinan, dan memang yang paling menonjol adalah soal perburuhan. In...2020-10-0811 minSUARA PALMERAHLUHUT BICARA; VAKSIN, INVESTASI, DAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJADi tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Seperti sudah diduga sebelumnya, pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan RUU yang memicu kontroversi ini meski ditentang banyak kalangan. Sejak awal, RUU ini memang menuai banyak penolakan, khususnya dari kalangan pekerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai memangkas hak-hak kaum pekerja mulai dari soal upah, status kontrak selamanya hingga ancaman PHK semena-mena.
Pemerintah dan DPR RI terkesan sengaja memanfaatkan pandemi guna meloloskan beleid ini. Pembahasan RUU ini dilakukan diam-diam dan ngebut seperti kejar setoran. Sikap pemerintah dan DPR RI yang ngotot memba...2020-10-0838 minSUARA PALMERAHADA APA DENGAN KPK?Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengundurkan diri. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK ini memutuskan ‘pergi’ karena mengaku sudah tak tahan dengan kondisi di komisi anti rasuah ini. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini merasa, ruang untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi semakin sempit pasca revisi UU KPK, sehingga ia memilih untuk pergi.
Febri tak sendiri. Selain dia, 30 lebih pegawai KPK resign sejak Januari hingga September 2020 ini. Revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK dinilai menjadi salah satu alasan kenapa banyak pegawai yang memilih mengundurkan diri. Di bawah kepemimpinan Firli dan bele...2020-10-0145 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN - BAJAK PANDEMI, PILKADA PAKE VOTING ONLINEPilkada serentak 9 Desember 2020 membelah narasi bangsa. Oligarki politik (pemerintah dan DPR) dan penyelenggara pemilihan satu bahasa: pilkada harus dijalankan. Agenda politik bangsa harus diamankan. Hak memilih dan dipilih jadi landasan argumentasi.
Kekuatan tengah yang diwakili Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Komnas HAM, dan kelompok sipil mengingatkan pemerintah agar hati-hati dan menyarankan pilkada ditunda sambil menunggu pandemi terkontrol, diabaikan.
Jika pemerintah bisa memaksakan kerja di rumah, mengapa tak memanfaatkan pola serupa untuk menyaksikan calon kepala daerah
menjual gagasan dari rumah melalui internet, memberikan suara dari rumah (vote from home), E-Voting.
Melalui Suara Palmerah, Inilah...2020-09-3006 minSUARA PALMERAHPILKADA ABAI SUARA PUBLIK ?Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan penyelenggara pemilu memutuskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Berbagai desakan publik agar pilkada ditunda dengan pertimbangan kesehatan masyarakat diabaikan. Keputusan itu diambil saat rapat kerja antara Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Pemerintah dan Komisi II beralasan, situasi pandemi Covid-19 saat ini masih terkendali.
DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember Merujuk data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat penambahan 4.176 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam yang dicatat pada Senin kemarin. Penambahan ini merupakan yang tertinggi sejak kasus pertama diumumkan peme...2020-09-2443 minSUARA PALMERAHDI PUSARAN PANDEMI, PILKADA DITUNDA ?Enam puluh lebih calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19. Hal ini diduga terjadi karena sebagian besar bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelanggarannya beragam, mulai dari membuat arak-arakan dan kerumunan orang hingga tak menjaga jarak. Menurut KPU, total terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon dalam proses pendaftaran.
Pilkada serentak kali ini berbeda dengan gelaran serupa sebelumnya. Tahun ini Pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Jika Pilkada serentak tetap dilanjutkan dikhawatirkan pandemi Covid-19 semakin tak bisa dikendalikan. Pasalnya, ‘pesta demokrasi’ ini sang...2020-09-1745 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - "KADO" UNTUK HAKIM KONSTITUSI ?Di tengah pandemi corona yang tak kunjung reda, sebuah koran menuliskan judul "Paket Kilat Penjaga Hakim Konstitusi". Pemerintah dan DPR secara diam-diam justru membahas revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu 7 hari, RUU MK selesai dibahas. Waktu yang relatif singkat ini, menuai kecurigaan.
Mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis di republik ini, mulai dari penyelesaian sengketa antar lembaga, menguji UUD'45, melakukan impeachment presiden, hingga menyelesaikan sengketa pemilu.
Dalam RUU MK disebutkan, masa jabatan hakim konstitusi diperpanjang dari 2 periode menjadi 3 periode, usia pensiun menjadi 70 tahun, posisi ketua dan wakil ketua yang selama ini 2,5 tahun, diperpanjang menjadi 5 tahun.
Belajar dari kasus Akil Mochtar da...2020-09-0307 minSUARA PALMERAHPANDEMI, RESESI DAN POLITIK JOKOWIResesi sudah di depan mata. Virus Corona yang terus menggila membuat ekonomi banyak negara merana, termasuk Indonesia. Krisis ini akan berdampak kemana-mana. Tak hanya ekonomi namun juga bisa merembet ke konflik sosial hingga krisis politik. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Hal ini akan memicu meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.
Sejumlah ekonom menyebut, kondisi ekonomi saat ini jauh lebih berat dari krisis tahun 1998. Pasalnya, krisis pada 1998 hanya berdampak pada sejumlah sektor. Sementara krisis ekonomi yang terjadi saat ini menghantam semua sektor. Bahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang pada 1998 menjadi tulang punggung ekonomi, saat...2020-09-0346 minSUARA PALMERAHDEMOKRASI DIRETAS ?Lanskap dunia yang berubah mempengaruhi tren politik di Indonesia. Gelombang digital di segala lini mengubah pola komunikasi. Dunia yang makin digital menghadirkan buzzer dan influencer. Namun, kehadiran entitas baru dalam demokrasi ini menuai kontroversi. Apakah kehadirannya baik bagi demokrasi atau sebaliknya menjadi residu dan menggerogoti sistem demokrasi.
Tak hanya buzzer dan influencer. Maraknya aksi peretasan juga menjadi batu uji bagi demokrasi. Aksi ini dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan berekpresi yang menjadi prasyarat utama demokrasi. Serangan digital ini juga dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik. Padahal, seperti juga kebebasan berekspresi, kritik juga menjadi prasyarat demokrasi karena menjadi penanda...2020-08-2743 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - KEBAKARAN KEJAKSAAN AGUNG & DJOKO TJANDRA (LAGI)PERISTIWA KEBAKARAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG PADA 22 AGUSTUS 2020, MENGGEMPARKAN PUBLIK. BUKAN KALI PERTAMA, GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG TERBAKAR. MENURUT CATATAN HARIAN KOMPAS, SETIDAKNYA 3 KALI GEDUNG TERSEBUT TERBAKAR. YAITU PADA 9 JANUARI 1979, 23 NOVEMBER 2003, DAN TERAKHIR PADA 22 AGUSTUS 2020. LEDAKAN BOM JUGA PERNAH TERJADI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG, PADA 5 JULI 2000. ESOKNYA, 6 JULI 2000 LEDAKAN BOM KEMBALI TERJADI. BERTEPATAN DENGAN PEMERIKSAAN DJOKO TJANDRA. KALA ITU, JAKSA AGUNG MARZUKI DARUSMAN MENYEBUT, LEDAKAN BOM TERSEBUT ADALAH TEROR.
BERKACA PADA RENTETAN PERISTIWA TERSEBUT, WAJAR JIKA PUBLIK BERSPEKULASI. SEDIKITNYA ADA DUA KASUS BESAR YANG DITANGANI KEJAKSAAN AGUNG, JIWASRAYA DAN DJOKO TJANDRA. PEMERINTAH MELALUI MENKO POLHUKAM MAHFUD MD LANGSUNG BEREAKSI U...2020-08-2608 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - JAKSA PINANGKI (TAK) "BERMAIN" SENDIRI ?Penangkapan Djoko Tjandra patut diacungi jempol, khususnya kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, menangkap, memberhentikan dan mentersangkakan jenderal di tubuh kepolisian juga, adalah sinyal baik bahwa kepolisian bergerak cepat dan tepat.
Namun, satu hal yang membuat publik bertanya adalah lambannya proses hukum terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari. Memang awalnya jaksa Pinangki hanya dikenai kasus indisipliner karena sering keluar negeri tanpa izin. Tapi belakangan Kejaksaan baru bergerak setelah Pinangki diduga menerima suap Rp 7 milyar dari kasus Djoko Tjandra.
Pertanyaannya, apakah Pinangki bermain sendiri atau ada atasan lain ya...2020-08-2006 minSUARA PALMERAHKAMI, KRITIK ATAU INTRIK ?Sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Deklarasi ini disebut sebagai bentuk keprihatinan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Aksi yang digelar di tengah meruyaknya Covid-19 ini menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari soal penanganan pandemi hingga penyelamatan ekonomi dan konstitusi. Beberapa tokoh nasional dan ‘artis’ media sosial tercatat sebagai deklarator gerakan ini mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban.
Para pendukung Jokowi menuding deklarasi KAMI ini merupakan aksi balas dendam o...2020-08-2043 minSUARA PALMERAHJURUS JOKOWI LAWAN KRISISIndonesia berada di ambang resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 tercatat minus 5,32 persen (YoY). Kontraksi ini lebih dalam dari ekspektasi pemerintah di kisaran 4,3 hingga 4,8 persen. Jatuh tidaknya Indonesia pada jurang resesi akan sangat bergantung realisasi ekonomi di kuartal ketiga. Pemerintah sendiri merasa optimistis kondisi ekonomi pada kuartal ketiga akan membaik dan berharap terlepas dari jerat resesi. Namun, para ekonom tak sepenuhnya sepakat dengan optimisme pemerintah. Pasalnya, dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai masih buruk, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan berkontraksi lebih dalam lagi.
Merosotnya kondisi ekonomi ternyata tak berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap Presiden Jok...2020-08-1343 minSUARA PALMERAHDJOKO TJANDRA & PERTARUNGAN PARA JENDERALUlah buronan kasus pengalihan hutang (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat heboh tak terkecuali di lingkungan POLRI. Ketika masyarakat geger betapa mudahnya aparat diperdaya Djoko Tjandra, beredar foto surat jalan bagi buronan tersebut dari seorang pejabat Polisi. Alih-alih menangkap, sang oknum malah memfasilitasi perjalanan Djoko Tjandra. Spekulasi pun berkembang liar; Djoko Tjandra dilindungi oknum Jenderal dan dikait-kaitkan dengan persaingan antarfaksi di Trunojoyo. Gerak cepat dilakukan Kapolri untuk menyelamatkan Korps Bhayangkara. Penyelidikan internal dilakukan. Tiga Jenderal dicopot dari Jabatan. Salah satunya dijadikan tersangka. Jenderal yang terlibat disebut bermain sendiri.
Penangkapan Djoko Tjandra, yang dilakukan senyap dan cepat, jadi jawaban...2020-08-071h 14SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN - INI 3 SKENARIO MELAWAN DJOKO TJANDRA !Penangkapan Djoko Tjandra bukanlah akhir perlawanan Djoko Tjandra terhadap negara. Penangkapan justru awal dari perlawanan hukum dengan negara. Namun apapun itu, apresiasi harus diberikan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Kepala Bareskrim Komjen Listyo Sigit yang telah membawa pulang buronan Djoko Tjandra.
Perjalanan Djoko Tjandra yang dimulai tahun 1999, dan hingga saat ini tahun 2020, belum juga selesai. Melintasi Lima orang Presiden, Presiden Bj Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , dan Presiden Joko Widodo. Tak Hanya itu, 5 Ketua MA, 11 Jaksa Agung, dan 3 plt Jaksa Agung dan 13 Kapolri. Artinya Djoko Tjandra memiliki daya tahan hukum dan politik...2020-08-0510 minSUARA PALMERAHSINYAL MERAH CORONAPeningkatan kasus positif terus terjadi saat roda perekonomian mulai bergulir. Di DKI Jakarta, kasus positif harian melonjak sejak sektor-sektor ekonomi mulai beroperasi di masa PSBB transisi. Perkantoran menjadi klaster-klaster baru penyebaran Covid-19. Seluruh wilayah DKI kini menjadi zona merah.
Belum tampak titik terang dalam badai pandemi selain harapan kemunculan vaksin pada tahun depan. Satgas Penanganan Covid-19 bahkan tak bisa memprediksi puncak Covid-19 di Indonesia karena kondisi fluktuatif setiap hari. Prediksi sebelumnya bahwa puncak terjadi pada Mei dan berakhir Juli jauh dari kenyataan.
Titik terang juga belum tampak dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah bahkan tak satu suara...2020-08-0548 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - "TARUNG" JENDERAL POLISI DI BALIK DJOKO TJANDRAKasus buronan Joko Tjandra betul-betul membuat publik jengah. Aksi licinnya, sukses membuat institusi penegak hukum di Indonesia, dipermalukan. Dari mulai Kepolisian hingga Kejaksaan. Teranyar, larinya Joker-panggilan Joko Tjandra membuat 3 Jenderal di tubuh kepolisian terseret. Kapolri Jenderal Idham Aziz, mengambil langkah cepat dengan mencopot Brigjen Prasetio Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Nugroho Slamet Widodo yang ikut terlibat dalam memuluskan aksi joker.
Menariknya, keputusan ini kemudian dikaitkan dengan suksesi Jenderal Idham Aziz di Kepolisian. Mengingat, Idham Aziz akan pensiun pada Januari 2021. Persaingan di tubuh kepolisian menuju kursi Kapolri, nyata adanya. Ini diungkap oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz dengan m...2020-07-2810 minSUARA PALMERAHETIKA POLITIK DINASTI POLITIKDinasti politik kembali menjadi sorotan menjelang Pilkada 2020. Majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dalam pilwalkot Solo seakan menjadi tonggak suburnya politik dinasti di Indonesia. Kali pertama, putra dari presiden yang sedang berkuasa ikut dalam pilkada. Di Tangerang Selatan, Banten, putri Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju dalam pilkada. Diusung Partai Demokrat, Azizah akan akan berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang diusung Gerindra.
Ada sekitar sembilan keluarga pejabat yang akan mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2020. Mulai dari anak Presiden hingga istri bupati. Politik dinasti telah diakui menjadi ancaman bagi demokrasi. Meski demikian, praktik ini makin subur...2020-07-231h 17SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - DJOKO TJANDRA PERMALUKAN NEGARASemakin lama, misteri kasus Joko Tjandra atau dikenal Joker, semakin terkuak. Sayangnya, terkuaknya kasus Joker bukan melalui penyelidikan komprehensif, melainkan melalui pembocoran berbagai dokumen. Dokumen dan surat bocor atau tepatnya dibocorkan. Bocornya dokumen tersebut patut diduga berasal dari dalam organisasi sendiri. Artinya, sedang ada masalah dalam organisasi tersebut. Setelah dokumen KTP-el Joker bocor, kemudian menyusul paspor, menyusul surat jalan, dan menyusul surat cek kesehatan Joker terkait Covid-19.
Sudah menjadi obrolan warung kopi, hukum Indonesia bisa dibeli. Penyakit dalam sistem hukum Indonesia tak kunjung sembuh karena hilangnya kejujuran. Kejujuran menjadi barang langka di kalangan elite. Keadilan seakan diperjualbelikan...2020-07-2210 minSUARA PALMERAHDRAMA RESHUFFLE KABINETKinerja para menteri tengah jadi sorotan sejak Presiden Joko Widodo marah-marah dan mengancam melakukan reshuffle kabinet dalam rapat di Istana 18 Juni 2020 lalu. Kemarahan tersebut seakan menjadi klimaks kejengkelan Presiden atas gerak lambat para pembantunya dalam menangani masalah pandemi Covid-19. Isu reshuffle pun merebak usai kemarahan Jokowi. Namun, hal ini buru-buru diredam Istana. Mensesneg Pratikno mengatakan dalam waktu singkat kabinet menunjukkan kemajuan luar biasa. Karenanya, isu reshuffle tak lagi relevan.
Kepentingan Istana untuk mengerem isu reshuffle bisa dipahami. Isu reshuffle bisa jadi kontraproduktif di tengah upaya mengatasi pandemi Covid-19 dan keterpurukan ekonomi. Namun, apakah kinerja para menteri telah menu...2020-07-201h 12SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - MISTERI HILANGNYA BURONAN NEGERIPublik heboh, buronan Joko Tjandra atau dikenal Joker tetiba muncul. Joker dihukum 2 tahun penjara karena merugikan keuangan negara Rp 546 miliar. Namun ia kabur beberapa jam sebelum MA memvonis hukuman dua tahun penjara. Belakangan Joko tiba-tiba muncul dan membuat geger. Mendatangi kantor kelurahan dan berhasil membuat KTP elektronik dalam tiga puluh menit, lalu mendaftarkan peninjauan kembali kasus dirinya ke PN Jakarta Selatan. Kembali, Joko Tjandra "hilang" ke Malaysia dan tak terpantau petugas imigrasi.
Kisah berpindah ke Maria Pauline Lumowa, pembobol BNI Rp 1,7 Triliun yang sudah buron sejak 17 tahun lalu. Maria diekstradisi dari Serbia melalui negosiasi. Dalam wawancaranya dengan wartawan Kompas, 8 Desember 2003...2020-07-1407 minSUARA PALMERAHWASPADA PANDEMI TAK TERKENDALIPenyebaran Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Penambahan kasus baru per hari masih berada di atas seribu kasus. Hingga Selasa (7/7), kasus positif di Indonesia mencapai 66.226 kasus. Jawa Timur kini muncul sebagai episentrum baru penyebaran Covid-19 secara nasional (14.601 kasus) menggeser DKI Jakarta (12.857 kasus). Dalam tiga hari terakhir, Jawa Timur mencatatkan penambahan kasus positif terbanyak. Padahal, Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6) lalu telah memberikan target dua pekan bagi provinsi tersebut untuk menurunkan kurva. Target ini dipastikan meleset.
Secara global, Indonesia kini menempati urutan pertama kasus terbanyak di Asia Tenggara, urutan ketujuh di Asia, dan urutan ke-26 di dunia. Ke...2020-07-091h 17SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - DJOKO TJANDRA & PANGGUNG SANDIWARAHukum negara ini seperti panggung sandiwara. Banyak aktor yang bermain. Entah peran wajar atau peran berpura-pura. Lirik ”Panggung Sandiwara” yang digubah Ian Antono-Taufiq Ismail dan dipopulerkan Ahmad Albar tahun 1977 terasa pas menggambarkan dunia hukum Indonesia.
Joko Tjandra mendadak muncul. Joko berstatus buronan yang kabur ke luar negeri, pada 10 Juni 2009. Ia kabur sehari sebelum Mahkamah Agung memutuskan menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa, yakni pada Kamis, 11 Juni 2009. Joko Tjandra dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam kasus cessie Bank Bali dengan hukuman 2 tahun penjara.
Kegiatannya tak terlacak. Belakangan baru muncul di Tanah Air. Dia mendaftarkan PK di Peng...2020-07-0806 minSUARA PALMERAHADA APA DI BALIK MURKA JOKOWI ?Presiden Joko Widodo murka. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6), ia menegur para menterinya dengan penuh emosi karena bekerja biasa-biasa saja di tengah situasi darurat akibat pandemi Korona. Jokowi mengatakan rela mempertaruhkan reputasi politik dan mengancam akan me-reshuffle kabinet.
Peristiwa ini baru terungkap sepuluh hari kemudian setelah Istana mengunggah videonya di Youtube dengan alasan penting diketahui publik. Kemarahan Jokowi lantas ramai dibahas. Ini bukan kali pertama Jokowi memarahi menterinya, namun dinilai sebagai level paling tinggi selama ini.
Sejumlah pihak menilai unggahan tersebut seakan membuka urusan dapur Istana yang tak semestinya diumbar ke publik...2020-07-011h 16SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - KPK DI TITIK NADIR, SIAPA BISA SELAMATKAN ?Lembaga anti rasuah kian mengkhawatirkan. Sejumlah kritik terus dilayangkan. Dari mulai isu ketua KPK Firli Bahuri yang pulang kampung dengan menggunakan helikopter hingga survei Litbang Kompas yang hanya menghasilkan 44% responden menilai KPK dipandang baik. Artinya, lebih dari setengah responden memandang hal yang berbeda.
Sejumlah perubahan terhadap KPK dinilai tidak menguatkan, yang ada justru kian melempem. KPK, berubah menjadi lembaga pencegahan korupsi di bawah komando Firli Bahuri.
Yang juga menjadi sorotan, adalah peran dewan pengawas yang diisi sosok-sosok berintegritas tidak muncul. Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris, Tumpak Hatorangan, Harjono hingga Albertina Ho, haruslah tampil untuk menyelamatkan KPK ya...2020-07-0107 minSUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - POLISI TAKUT HUMOR ?Ismail Ahmad, namanya mendadak viral. Seorang PNS di Kabupaten Maluku Utara ini ditangkap polisi pasca mengunggah guyonan atau humor Gus Dus soal polisi pada 12 Juni 2020. "Polisi jujur di Indonesia itu patung polisi, polisi tidur, dan mantan Kapolri Jend (Purn) Hoegeng Imam Santoso.", begitulah tulisan yang ia unggah dalam laman facebooknya.
Unggahan ini rupanya berujung pemanggilan polisi pada dirinya. Protes bermunculan, dianggap pembungkaman kebebasan berekspresi. Seakan humor pun tak boleh di negeri ini.
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !2020-06-2506 minSUARA PALMERAHBUMN, UTAK ATIK DAN BELENGGU POLITIKLangkah bongkar pasang pengurus BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir belakangan menuai kritik. Posisi komisaris di sejumlah BUMN lagi-lagi diisi para politisi dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Utak-atik BUMN dilakukan Erick Thohir sejak dirinya menjabat menteri BUMN dan akan terus berlanjut. Sejak awal ia memang telah bertekad untuk merombak dan merestrukturisasi 142 BUMN demi efisiensi, refocusing, dan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).
Gebrakan bersih-bersih Erick mendapat dukungan publik yang berharap BUMN terbebas dari mafia dan belenggu politik. Selama ini, bagi-bagi kursi komisaris kepada para politisi dan pendukung rezim menjadi praktik yang lazim di BUMN. Sementara itu, Erick...2020-06-251h 14SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - ADA MANTRA DIBALIK CORONATahun 2020, bangsa-bangsa dihadapkan pada pandemi Covid-19. Dunia,termasuk Indonesia, sedang dalam perjuangan sejarahnya mengatasi pandemi. Belum diketahui apa yang terjadi setelah pandemi. Belum juga tampak inovasi besar apa yang bakal muncul. Namun, yang pasti, bahasa dan singkatan/akronim baru bermunculan pada masa pandemi Covid-19.
Sebut saja, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), OTG (orang tanpa gejala), dan SIKM (suratizin keluar masuk). Ramai pula istilah lockdown, karantina wilayah, KLB (kejadian luar biasa). Beberapa istilah dicomot dari apa yang terjadi di luar negeri, seperti diksi mutakhir new normal. Namun, ada diksi produksi...2020-06-2407 minSUARA PALMERAHPILKADA DI TENGAH CORONARencana pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) di masa pandemi Covid-19 menjadi polemik. Pemerintah telah menerbitkan Perppu Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 untuk menggeser pelaksanaan pilkada dari 23 September ke 9 Desember 2020 akibat pandemi.
Sebelumnya, melalui rapat kerja, seluruh fraksi Komisi II DPR bersama Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati waktu pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020. Pandemi diyakini akan berlangsung lama sehingga tak ada alasan kuat mengundurkan pilkada hingga 2021.
Namun, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dinilai dipaksakan. Banyak persoalan yang bisa muncul, bukan saja terkait kesehatan masyarakat, namun juga terkait proses demokrasi dan kredibilitas dari pilkada itu sendiri. Rendahnya partisipasi, yang...2020-06-181h 09SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - TUNDA POTONG GAJI KARYAWAN UNTUK TAPERA !Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menuai polemik. Program pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 ini dikritik kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini lantaran seluruh pekerja (ASN, karyawan BUMN, BUMD, swasta, dan anggota TNI-Polri) diwajibkan menjadi peserta dengan membayar iuran bulanan melalui pemotongan gaji. Sebagian komponen iuran juga harus ditanggung oleh pemberi kerja. Sebelum ada Tapera, gaji pekerja sudah dikenakan berbagai pemotongan setiap bulannya untuk berbagai iuran wajib pemerintah.
Lantas, Tepatkah Tapera dilakukan di tengah pandemi? apakah Tapera menjadi solusi perumahan rakyat?
Melalui Su...2020-06-1509 minSUARA PALMERAHTAPERA, BEBAN BARU DI TENGAH CORONA ?Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menuai polemik. Program pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 ini dikritik kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini lantaran seluruh pekerja (ASN, karyawan BUMN, BUMD, swasta, dan anggota TNI-Polri) diwajibkan menjadi peserta dengan membayar iuran bulanan melalui pemotongan gaji. Sebagian komponen iuran juga harus ditanggung oleh pemberi kerja. Sebelum ada Tapera, gaji pekerja sudah dikenakan berbagai pemotongan setiap bulannya untuk berbagai iuran wajib pemerintah.
Manfaat Tapera juga tak lepas dari kritik karena dinilai b...2020-06-111h 19SUARA PALMERAHNASIB PENDIDIKAN DI ERA "NEW NORMAL"Dunia pendidikan menunggu solusi pemerintah tentang keberlangsung kegiatan belajar mengajar. Pemerintah belum bisa memastikan kapan sektor pendidikan kembali beroperasi secara optimal di tengah pandemi Covid-19.
Fasilitas pendidikan masih akan ditutup untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembukaan sekolah dan meminta penerapan “new normal” sektor pendidikan dipersiapkan dengan matang tanpa terburu-buru.
Berbeda dengan sektor umum lainnya, kenormalan baru di sektor pendidikan menjadi permasalahan tersendiri karena karakteristiknya yang berbeda. Masih menjadi pertanyaan apakah protokol kesehatan akan efektif dijalankan anak-anak sekolah. Begitu pun kesiapan para siswa dan sekolah. Sementara Ikatan Dokter Anak Anak I...2020-06-041h 16SUARA PALMERAHOPINI BUDIMAN (OB) - HADAPI CORONA, INDONESIA TERSERAH ?Tagar "Indonesia Terserah" mewarnai media sosial belakangan ini, dan dijadikan serangan politik kepada pemerintah dan publik yang tidak menaati protokol kesehatan.
Selain itu, narasi multitafsir di masa krisis juga kerap disuarakan pemerintah ke ruang publik, seperti "berdamai" , "berperang" , "mudik" dan "pulang kampung". Beragam narasi ini jelas menimbulkan kebingungan bagi publik.
Lantas, bagaimana seharusnya bangsa ini bersikap dalam melawan covid-19 ?
Melalui Suara Palmerah, Inilah Suara Budiman !2020-05-3107 minSUARA PALMERAHPERTARUHAN DI NORMAL BARUPemerintah berencana menerapkan normal baru atau pola hidup yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Berbagai persiapan tengah dilakukan. Aturan normal baru untuk pekerja dan di tempat kerja telah diterbitkan Menkes Terawan. Di lingkungan BUMN, karyawan bersiap kembali ke kantor setelah Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan surat edaran tentang antisipasi normal baru. Sementara aturan normal baru untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan terbit pekan ini. Sistem kerja ASN disebut bakal berubah.
Di dunia usaha, para pengelola pusat perbelanjaan DKI menyambut normal baru dan merencanakan beroperasi kembali mulai Juni. Meski belakangan dibantah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Wacana normal baru...2020-05-2747 minSUARA PALMERAHNEW NORMAL, CARA BARU HADAPI PANDEMIPemerintah menggaungkan new normal atau pola hidup baru yang adaptif dengan situasi pandemi Covid-19. Protokol new normal bahkan tengah disusun yang akan mengatur tata cara beribadah bersama-sama hingga makan di restoran.
Konsep new normal sendiri sejatinya merupakan fase lanjutan setelah pembatasan mulai dikendurkan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mempersyaratkan new normal hanya dilakukan oleh negara yang telah mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.
Terlepas dari polemik seputar pelonggaran pembatasan atau PSBB, skenario new normal muncul menjadi perdebatan baru. New normal dikhawatirkan berpotensi menciptakan peningkatkan kasus. Masyarakat masih abai akan protokol kesehatan. Tak ada jaminan new normal akan berjalan...2020-05-2144 minSUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - SALING SILANG KOMUNIKASI DI ERA JOKOWIKekalutan komunikasi adalah masalah besar yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi. Sinyal saling silang terkait komunikasi penanganan virus corona begitu terasa di lingkungan kabinet Indonesia Maju.
Meminjam istilah wartawan senior Jakob Oetama, berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus memang susah. Kondisi masyarakat terjebak dalam polarisasi biner, "pemuja berlebihan" atau "pembenci berlebihan"
Lantas, bagaimana seharusnya pola komunikasi pemerintah di tengah pandemi ?
Melalui Opini Budiman, inilah Suara Palmerah !2020-05-2006 minSUARA PALMERAH"BERDAMAI" DENGAN PANDEMIPemerintah mempersiapkan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah ini diambil agar perekonomian bisa tetap berjalan di tengah pandemi. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk “berdamai” dengan Covid-19 hingga ditemukan vaksin yang efektif. Masyarakat diminta untuk menjalani penormalan baru (new normal), yakni menyesuaikan kehidupan dengan protokol kesehatan agar tetap produktif di tengah pandemi.
Namun, sejumlah pihak meminta pemerintah tidak terburu-buru mengendurkan pembatasan. Selain jumlah kasus baru masih berfluktuasi, data kasus terkonfirmasi yang dirilis pemerintah dinilai belum mencerminkan kondisi riil. Sementara itu, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan protokol kesehatan di tengah pandemi.
Lantas, tepatkah pelon...2020-05-1347 minSUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - TERSAPU BADAI REVOLUSI SENYAPWabah covid-19 telah mengubah wajah dunia, utamanya pada pasar kapitalisme yang selama ini begitu diagungkan. Revolusi senyap mengarah pada pemenjaraan fisik, akibatnya gelombang PHK terjadi. Kebijakan pemenjaraan fisik haruslah didorong pada keselamatan rakyat. Satu hal yang menjadi kritik adalah para menteri kabinet Indonesia Maju yang seakan lenyap dalam wacana revolusi senyap. Padahal para menteri sudah setengah tahun menjabat. Hal ini berimbas pada beban Presiden Jokowi yang semakin berat.
Pertanyaan besarnya adalah, mampukah para menteri menjawab atau melunasi janji kampanye presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya nanti ?
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !2020-05-1106 minSUARA PALMERAHADA APA DENGAN KARTU PRAKERJA ?Sejak diluncurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi, Kartu Prakerja menuai gelombang kritik. Program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo saat pilpres lalu ini dinilai dipaksakan untuk terlaksana saat bangsa ini berjibaku menghadapi Korona.
Memberikan pelatihan kepada para pekerja dan warga yang terdampak pandemi Korona dinilai tak membantu. Mereka lebih membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup ketimbang peningkatan kompetensi. Anggaran pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun dikhawatirkan akan sia-sia.
Kemunculan mitra Kartu Prakerja memantik kontroversi lebih sengit. Delapan platform e-commerce menjadi mitra tanpa melalui tender. Padahal, mereka akan menerim aliran dana...2020-05-0645 minSUARA PALMERAHSIAP-SIAP PUNCAK PANDEMIPemerintah meyakini puncak pandemi Korona di Indonesia akan berlangsung mulai Mei 2020. Dengan pelacakan agresif dan isolasi yang ketat, pemerintah optimistis mampu menurunkan kasus Covid-19 pada Juni. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diharapkan mulai normal kembali pada Juli.
Masa puncak pandemi akan menjadi ujian terberat bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Korona. Diperkirakan sekitar 95 ribu kasus terjadi di Indonesia saat puncak pandemi. Jika tak dipersiapkan, fasilitas kesehatan tak akan mampu menangani jumlah pasien sebanyak ini.
Sementara itu, jumlah masyarakat terdampak pun akan meningkat pesat. Gelombang PHK diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Juni. Kesiapan pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial...2020-04-2946 minSUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - RUU SAPU JAGAT DI TENGAH REVOLUSI SUNYIPandemi covid-19 seakan seperti revolusi sunyi. Sistem finansial, sistem anggaran, sistem politik luluh lantak akibat revolusi sunyi. Kapitalisme berhenti, bahkan masa depan sistem kapitalisme dipertanyakan.
Yang juga menjadi sorotan adalah RUU Cipta kerja yang menuai kontroversi diusulkan untuk dilanjutkan. Beruntung, Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda pembahasan RUU Omnibus law cipta kerja. Kini saatnya, RUU Cipta Kerja disarankan untuk ditarik kembali dan diperbaiki agar sesuai dengan suara rakyat.
Lantas, akankah Presiden Jokowi menarik dan mendengarkan suara rakyatnya? Bagaimana wajah Indonesia usai pandemi corona?
Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Bud...2020-04-2906 minSUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - AMBYAR ! CORONA, ISTANA, DAN MAFIADi tengah pandemi corona, rasa saling berbela rasa begitu terasa. Namun rupanya, ada saja oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata. Tak hanya yang merasa dekat dengan penguasa, namun lingkaran istana pun turut bertindak sebagai oknum dan mafia.
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !2020-04-2206 minSUARA PALMERAHMAFIA DI TENGAH PANDEMIIsu mafia alat kesehatan (alkes) menjadi sorotan di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang pandemi Covid-19. Menteri BUMN, Erick Thohir, melalui akun Instagram-nya, Kamis (16/4), menyebut soal keberadaan mafia yang membuat Indonesia selalu bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan alkes dan bahan baku obat-obatan.
Praktik mafia sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia. Kegiatan impor ditenggarai menjadi arena bermain para mafia. Gurihnya keuntungan impor membuat mereka berupaya agar keran impor terus dibuka sebesar-besarnya.
Krisis alkes di tengah pandemi Covid-19 kini coba dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melawan mafia dengan mendorong produk alkes dalam negeri dan menekan impor. Sejumlah BUMN...2020-04-2249 minSUARA PALMERAH0B (OPINI BUDIMAN) - PANDEMI CORONA, INI SURAT TERBUKA UNTUK DPR !Di tengah pandemi corona, DPR justru mengagendakan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang yang kurang sensitif. Seperti RUU Omnibuslaw cipta kerja, RUU KUHP, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Pemasyarakatan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan suasana kebatinan masyarakat, utamanya tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan corona.
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !2020-04-1907 minSUARA PALMERAHSIAP-SIAP PSBB DAERAHPenerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meluas ke daerah-daerah penyangga Ibu Kota. Lima daerah penyangga yang berada di Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, menerapkan PSBB sejak Rabu (15/4). Sementara tiga daerah penyangga yang berada di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, memberlakukannya mulai Sabtu (18/4).
Pemberlakuan PSBB yang telah berjalan satu pekan sejak diterapkan di DKI Jakarta masih diwarnai sejumlah persoalan. Di Ibu Kota, keramaian masih terjadi tanpa mengindahkan protokol yang ada. Stasiun KRL di daerah penyangga masih “diserbu” warga yang bekerja di Jakarta. Sementara bantuan sosial dari peme...2020-04-1547 minSUARA PALMERAHBIROKRASI DI TENGAH PANDEMIDaerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi berstatus wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Senin (6/4) malam. Butuh waktu empat hari bagi Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk memutuskan status PSBB DKI. Proposal DKI sempat dikirim 2 kali termasuk dikembalikan untuk melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan.
Birokrasi menjadi salah satu kendala terbesar dalam perang melawan pandemi Korona. Pola pikir birokratif masih saja terjadi bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Sejumlah langkah mendesak harus tertunda karena prosedur dan administrasi. Di tengah ancaman kesehatan masyarakat yang meningkat dan memakan korban dari hari ke...2020-04-0847 minSUARA PALMERAHBABAK BARU LAWAN CORONABabak baru perang melawan Korona dimulai. Pemerintah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) PSBB telah diterbitkan. Begitu pun Keppres penetapan status kedaruratan kesehatan.
Sejumlah tindakan dalam PSBB sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti meliburkan sekolah dan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan di tempat-tempat umum. Namun, sejauh ini tindakan tersebut lebih bersifat himbauan. Penerapan PSBB kini memberi payung hukum bagi tindakan tegas aparat. Warga yang melanggar pembatasan sosial akan dikenai sanksi sesuai UU No 6/2018. Skenario lain telah pula disiapkan pemerintah seandainya PSBB...2020-04-0141 minSUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - LAWAN CORONA, SOLITER DEMI SOLIDARITASVirus korona yang kian meluas hingga hampir di seluruh wilayah Indonesia, terus menimbulkan permasalahan baru. Ribut soal social distancing, physical distancing, lockdown hingga karantina wilayah terus hilir mudik di media sosial. Langkah pemerintah yang dinilai terlambat, harus disikapi dengan serius. Meski, harus pula ada apresiasi atas perubahan tepat dan cepat dari pemerintah.
Saatnya bagi publik, politisi, penyelenggara negara bahu-membahu & menyingkirkan ego pribadi untuk bersama-sama melawan korona.
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !2020-04-0106 minSUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - CORONA ANCAM IBU KOTA BARU ?Mimpi pemindahan ibukota baru di tengah meluasnya virus korona menjadi tantangan besar. Selain soal besarnya biaya, tantangan pelaksanaan dan tantangan politik juga patut diperhitungkan. Selain itu, belum adanya landasan hukum tentang pemindahan ibu kota baru juga jadi sorotan. Namun, Presiden Jokowi sudah mulai mendekati tokoh internasional dan mengumumkan calon kepala badan otorita ibu kota baru.
Lantas, akankah pemindahan ibu kota terwujud atau sebatas mimpi? Masihkah realistis di tengah lesunya ekonomi Indonesia akibat virus corona?
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !
2020-03-1908 minSUARA PALMERAHDILEMA LOCKDOWN KARENA CORONAJumlah pasien positif Korona terus melonjak. Pemerintah kini merasakan tekanan yang semakin besar untuk mengambil langkah drastis demi mencegah penyebaran Virus Korona yang lebih meluas, yakni lockdown.
Sebagian menilai langkah ini perlu diambil dalam kegentingan demi menyelamatkan kesehatan masyarakat. Pandangan lain mengatakan lockdown tak mungkin dilakukan. Pemerintah dan masyarakat tidak siap. Perekonomian pun akan jatuh. Pemerintah sendiri masih menutup diri terhadap opsi lockdown, dan masih meyakini upaya tracing akan mampu mengatasi penyebaran virus.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, istilah Lockdown yang berarti “mengunci” merujuk pada Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kedua tindakan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat...2020-03-191h 11SUARA PALMERAH0B (OPINI BUDIMAN) - MENCARI PANGLIMA CORONA !Bermula dari teridentifikasinya 2 WNI positif corona yang diumumkan presiden Jokowi, membuat publik diselimuti kepanikan. Panic buying terjadi, harga masker dan hand sanitizer melonjak tak wajar.
Penanganan corona yang kini dilakukan pemerintah pun, dinilai gagap. Tidak adanya koordinasi yang jelas dari pemerintah untuk menangani corona, membuat publik cemas dan bingung.
Lantas, bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi? Siapa kah panglima yang akan memimpin penanganan corona?
Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !2020-03-1309 minSUARA PALMERAHCORONA & KECEMASAN PUBLIKBertambahnya kasus Korona di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir membuat publik semakin khawatir. Meredam kecemasan publik menjadi tugas utama pemerintah dalam penanganan wabah Korona selain mengatasi penyebaran virus serta dampak yang ditimbulkannya.
Komunikasi publik menjadi kuncinya. Keterbukaan informasi akan menumbuhkan kepercayaan. Namun, di sisi lain, keterbukaan akan fakta-fakta yang mencengangkan berpotensi memicu ketakutan dan kepanikan jika pemerintah tak mampu meyakinkan publik dengan strategi penanggulangan wabah yang komprehensif dan terpadu.
Sejauh ini pemerintah dinilai belum memiliki strategi penanganan yang terintegrasi. Desakan pun muncul agar pemerintah bergerak cepat membentuk satuan tugas nasional penanganan wabah Korona. Lantas...2020-03-121h 05SUARA PALMERAHOB (OPINI BUDIMAN) - OMNIBUS LAW, PERS & ANCAMAN PIDANAOPINI BDM
Jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanuredjo berbicara terkait kontroversi omnibus law, khususnya ancaman terhadap kehidupan pers. Beragam pasal yang termuat, dinilai justru sangat merugikan pers. Mulai dari sanksi administrasi, denda 2 milyar hingga ancaman pidana.
Lantas, mengapa omnibus law menyasar kebebasan pers ?
Melalui suara palmerah, inilah opini BDM !2020-03-0608 minSUARA PALMERAHPERANG MELAWAN CORONAMenyusul diumumkannya kasus Covid-19 di Tanah Air, beberapa warga mulai panik dengan memborong barang-barang kebutuhan. Dari Istana Kepresidenan, Selasa (3/3), Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak perlu panik belanja karena pemerintah menjamin ketersediaan barang-barang.
Menghadapi penyebaran Virus Korona, masyarakat sebenarnya tak perlu takut apalagi panik. Kepanikan yang memicu tindakan irasional justru akan membuat keadaan lebih buruk. Situasi yang terjadi di Indonesia jauh berbeda dari apa yang terjadi di China. Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah Cina seperti mengisolasi seluruh kota, tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan akan terjadi di Indonesia.
Lantas, bagaimana langkah pemerintah memerangi Virus Korona? Apa...2020-03-051h 08SUARA PALMERAHADA PENUMPANG GELAP DI OMNIBUS LAW ?Dirilisnya draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja setelah diserahkan pemerintah kepada DPR semakin menyulut kontroversi. Kaum buruh tetap bergejolak karena merasa dirugikan demi kepentingan pengusaha. Di luar itu, kemunculan sejumlah pasal memicu polemik baru. Utamanya Pasal 170 yang mengatur kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah ketentuan undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
Pasal tersebut bagaikan siluman. Pemerintah pun seakan lepas tangan. Tiada yang tahu bagaimana ketentuan yang mencerminkan sentralisasi kekuasaan itu bisa muncul. Hal ini lantas menimbulkan spekulasi. Omnibus Law ditenggarai telah disusupi para penumpang gelap dengan agenda kepentingan yang masuk di berbagai pasal. Benarkah?
2020-02-271h 11SUARA PALMERAHHARAP-HARAP CEMAS KABINET JOKOWIPenilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan kabinetnya yang telah berjalan tiga bulan menyita perhatian publik. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 70,1%, namun terhadap kinerja kabinetnya hanya 54,4%.
Rendahnya kepuasan terhadap kerja kabinet mengundang tanya. Langkah politik Jokowi yang mengonsolidasikan nyaris seluruh kekuatan politik dalam kabinet ternyata tak berbanding lurus dengan kinerja kabinet. Padahal, situasi politik yang kondusif merupakan modal bagi kabinet untuk bekerja cepat dan efektif.
Ketimpangan tingkat kepuasan juga mencerminkan kabinet tak mampu mengikuti dan menerjemahkan gaya kepemimpinan Jokowi yang ingin serba cepat. Pa...2020-02-201h 08SUARA PALMERAHWAJAH KEKUASAAN DALAM SOROTAN MEDIAMedia memiliki peran penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai checks and balances yang mengawasi jalannya kekuasaan. Peran ini dirasa semakin penting manakala Parlemen dinilai tidak lagi mampu menjalankan checks and balances terhadap pemerintah secara optimal.
Oposisi dalam demokrasi Indonesia selama ini telah menjadi motor checks and balances terhadap pemerintah di Parlemen. Namun, di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kekuatan oposisi menjadi tidak berarti. Nyaris seluruh kekuatan politik dikonsolidasi dalam kekuasaan, menyisakan media sebagai kekuatan yang relatif tak terkooptasi.
Lantas, bagaimana media memandang jalannya kekuasaan? Bagaimana pula fungsi checks...2020-02-131h 12SUARA PALMERAHEKS ISIS, PERLUKAH DIPULANGKAN ?Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memulangkan WNI yang terlibat dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air. Alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan.
Saat ini diperkirakan sekitar 600 WNI eks pengikut ISIS terlantar di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan negara lain. Mereka terdiri atas perempuan dan anak-anak. Sebagian lagi ditahan di berbagai penjara oleh otoritas setempat.
Wacana pemulangan mereka sontak menjadi perdebatan. Selain status kewarganegaraan mereka yang dipertanyakan, kepulangan mereka dikhawatirkan mendatangkan ancaman. Sementara progam deradikalisasi pemerintah diragukan mampu menyadarkan mereka.
Lantas, perlukah WNI eks ISIS dipulangkan ke Tanah Air? Adakah program d...2020-02-061h 11SUARA PALMERAH100 HARI, POLITIK "BONGKAR" ALA JOKOWI
Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah berjalan seratus hari sejak pasangan ini dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Berbeda dengan periode pertamanya, Jokowi tidak memasang target seratus hari di periode kedua.
Meski demikian, langkah politik Jokowi penuh kejutan sepanjang tiga bulan pertama. Dimulai dengan merangkul rival kontestasi pilpres, Prabowo Subianto, dan motor oposisi, Partai Gerindra, ke dalam pemerintahan. Hal ini seakan membongkar (dekonstruksi) fatsun politik.
Kesakralan sejumlah posisi di kabinet dan lingkar istana juga dibongkar. Jokowi menunjuk CEO Gojek Nadiem Makarim (35 tahun) sebagai Mendikbud. Posisi staf khusus yang...2020-01-301h 12SUARA PALMERAHADU NYALI PEMBERANTASAN KORUPSIKEKHAWATIRAN KPK TAK LAGI BERTAJI, KINI TERBUKTI.
MENGHADAPI PARTAI BERKUASA DALAM KASUS SUAP PERGANTIAN ANGGOTA DPR, KPK SEAKAN TAK BERNYALI.
DI TENGAH SKEPTISISME PEMBERANTASAN KORUPSI, KEMUNCULAN PERPRES DIKLAIM JADI SOLUSI.
RAKYAT MENAGIH KEBERANIAN PIMPINAN KPK, DEMI MENJAGA HARAPAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
LANTAS, MASIHKAH KPK PUNYA NYALI ?2020-01-231h 10SUARA PALMERAHWAWANCARA DENGAN MAHFUD MDSejumlah kasus mencuat di bidang penegakan hukum dan keamanan yang memicu polemik dan konflik. Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam waktu berdekatan, yakni terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 7 dan 8 Januari lalu, seakan menjawab keraguan publik terhadap kinerja KPK di bawah pimpinan baru.
Namun, lembaga antirasuah dinilai gagap dalam melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut OTT. Undang-undang KPK yang baru ditenggarai sebagai penyebabnya. Perppu pencabutan UU KPK pun kembali disuarakan.
Kasus korupsi juga diduga terjadi di dua perusahaan asuransi plat merah, Jiwasraya...2020-01-1746 minSUARA PALMERAHSIAGA DI NATUNATensi diplomatik Indonesia – China memanas menyusul pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal China di perairan Natuna Utara. Kapal Penjaga Pantai China terpantau mengawal sejumlah kapal nelayan mereka yang melakukan pencurian ikan di perairan tersebut.
Nota protes yang dilayangkan pemerintah Indonesia pun tak digubris. Beijing mengklaim berhak atas Laut Natuna Utara berdasarkan konsep sepihak yang mereka sebut Sembilan Garis Putus.
Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada kompromi soal kedaulatan Indonesia. Namun, para pembantunya dinilai berada pada level ketegasan yang berbeda. Sebagian menteri dinilai tegas tanpa kompromi, seb...2020-01-101h 13SUARA PALMERAHPOLITIK DAN PERTARUHAN DEMOKRASITahun 2019 menandai 20 tahun kebangkitan demokrasi Indonesia sejak berakhirnya era otoriter Orde Baru. Selama 20 tahun, politik dan demokrasi Indonesia mengalami evolusi yang ditandai dengan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden dan wakil presiden.
Tahun 2019 sekaligus menjadi tonggak penting di penghujung dua dasawarsa kebangkitan demokrasi Indonesia. Pemilu 2019 telah membuka mata kita terhadap ekses pemilihan presiden secara langsung sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat; politik identitas, keterbelahan masyarakat, serta maraknya fitnah dan hoax yang merusak persaudaraan.
Dalam perkembangan usai pemilu, berbagai ekses tersebut memicu bergulirnya sejumlah wacana dan langkah politik. Seketika...2019-12-201h 08SUARA PALMERAHTERSANDERA HAM DI PERIODE KEDUA?Memulai periode kedua, Presiden Jokowi kembali ditagih untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tugas khusus pun diberikan kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Model penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) lantas dipilih oleh pemerintah. Draft RUU KKR, yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan komisi tersebut, telah rampung dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2020.
Namun, model penyelesaian melalui KKR bukannya tanpa ganjalan. Konsep rekonsiliasi ala KKR yang memberikan impunitas kepada pelanggar HAM banyak ditentang, terutama oleh keluarga korban. Survei Litbang Kompas pun menyatakan 99,5 responden menginginkan penyelesaian melalui pengadilan.
2019-12-131h 06SUARA PALMERAHJALAN MUNDUR DEMOKRASI?Rencana amendemen UUD 1945 terus bergulir menjadi bola liar. Saat menerima safari politik pimpinan MPR, Rabu (27/11), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan pemilihan presiden (pilpres) dikembalikan ke MPR. Pilpres secara langsung dinilai lebih banyak mudharatnya, yakni high cost terutama cost sosial.
Sementara itu, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode disuarakan Partai Nasdem. Usulan lain yang mengutak atik masa jabatan Presiden berkembang pula di Senayan, salah satunya agar satu periode jabatan presiden diperpanjang hingga delapan tahun. Di luar kompleks Parlemen, wacana kepala daerah dipilih DPRD dilontarkan Mendagri Tito Karnavian. Alasannya, untuk mengikis kecenderungan korupsi oleh kepala daerah.
Kelompok masyarakat sipil...2019-12-091h 12