Shows
Ruang PublikRevisi UU untuk Pelestarian Perkawinan. Apa Maksudnya?Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini menyusul tingginya kasus perceraian di Indonesia.Revisi diusulkan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan sebab ada lebih dari 251 ribu kasus perceraian tahun 2024. Lewat bab khusus itu negara disebut bakal hadir sebagai mediator. Sebanyak 11 strategi mediasi disiapkan antara lain mendorong pasangan muda untuk menikah, menjadi perantara jodoh atau 'mak comblang', hingga mediator konflik menantu dan mertua, dan bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.Niatan ini agaknya melupakan fakta bahwa dominasi kekerasan terhadap perempuan justru terjadi di dalam...2025-04-2448 min
Ruang PublikMenguak Kejanggalan Revisi KUHAPProses legislasi di DPR kembali mengundang keresahan masyarakat sipil. Polemik terbaru adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang dianggap janggal dan sarat potensi abuse of power oleh aparat. Misalnya sejumlah pasal terkait wewenang penyelidikan hingga upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Banyak yang khawatir substansi revisi bakal membuka celah pelanggaran HAM, potensi korupsi, hingga mengancam kebebasan pers. Revisi KUHAP ditargetkan rampung akhir tahun ini dan harapannya diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) per Januari 2026.Komisi III DPR pada Selasa lalu memang mengundang koalisi masyarakat sipil berdiskusi informal. Namun, koalisi hanya ditemui oleh...2025-04-1050 min
Ruang PublikAdakah Celah Hasil Revisi UU TNI Dibatalkan?Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI masih santer meski sudah diketok DPR menjadi undang-undang. Unjuk rasa bahkan kian meluas ke berbagai daerah seperti Majalengka, Bandung, Yogyakarta, Palangkaraya, Balikpapan, Semarang, Lumajang, Makassar, hingga NTT. Tuntutan utamanya agar pengesahan RUU TNI dibatalkan.Suara penolakan tak hanya lantang di jalanan, tetapi juga diupayakan lewat jalur hukum. Sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengajukan permohonan uji formil terhadap revisi UU TNI Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada 21 Maret 2025, selang satu hari pasca-DPR meloloskan UU TNI di sidang paripurna.Para penggugat mengajukan uji formil karena UU TNI dinilai...2025-03-2749 min
Apa Kata TempoS2E180 UU TNI Sah! Komando Politik Prabowo TerwujudRevisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut. PDIP yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah justru getol mengegolkan UU TNI. Prabowo memutar balik Indonesia ke masa kejayaan orde baru. - - - Kunjungi s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting2025-03-2620 min
Kabar BaruDPR Mengesahkan Revisi UU TNI, Ada Penambahan TupoksiDPR Mengesahkan Revisi UU TNI, Ada Penambahan Tupoksi | Massa Berdemo di Tengah Pengesahan Revisi UU TNI di Senayan | Puluhan Desa di Lhokseumawe Belum Miliki Akses Internet*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id2025-03-2003 min
News Wrap UpPolemik Revisi UU TNIMeski banjir kritik, DPR terus melanjutkan revisi Undang-Undang TNI. DPR mengeklaim revisi bertujuan memperkuat fungsi dan kinerja prajurit. Di mana masalahnya sehingga revisi ini menuai polemik? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Shafira Aurelia.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id2025-03-0505 min
Ruang PublikRevisi UU TNI Terus Melaju, Aroma Orde Baru?DPR berkukuh melanjutkan pembahasan Revisi UU TNI, meski kritik dari sejumlah pihak terus mengalir. Awal pekan ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk memberikan surat terbuka berisi desakan agar pembahasan RUU TNI disetop. Sebab, banyak pasal kontroversial seperti penambahan usia pensiun, TNI boleh berbisnis, hingga prajurit aktif mengisi jabatan sipil.Terkait yang disebut terakhir, Laboratorium Indonesia Emas 2045 (LAB 45) mengungkap ada sekitar 2.500 perwira TNI menduduki jabatan sipil di sejumlah Kementerian/Lembaga negara pada era Jokowi. Tradisi ini makin kental terasa di era Prabowo. Sejumlah perwira aktif...2025-03-0551 min
SerSerGairahS05E01 - Gimana, Wahai Makhluk Hidup, Kapan Kita #KaburAjaDulu?Hidup ini berat, Ndes! Deadline numpuk, meeting nggak ada ujungnya, revisi kayak acara TV yang nggak tamat-tamat. Kadang, satu-satunya solusi terbaik adalah #kaburajadulu.Bukan kabur dari kenyataan, tapi kabur ke warung kopi. Atau ke pantai, kemudian teriakku: Sepi, sepi dan sendiri aku benci.Tapi ya sudahlah, kalau semua itu gagal, kita kabur aja... Biar masa depan makin kabur.2025-03-0440 minNews Wrap UpMengawal Revisi Undang-undang Pemilu, Usai Dihapusnya Presidential ThresholdPekan lalu, Mahkamah Konstitusi membuat putusan bersejarah, menghapus aturan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan ini memandatkan DPR dan pemerintah untuk melakukan rekayasa konstitusional dalam revisi Undang-undang Pemilu. Apa yang harus diwaspadai dari revisi aturan ini? Berikut laporan khas KBR, bersama Astri Yuanasari.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2025-01-0605 min
Podcast TeriguS5 #3 Skill Yang Gaboleh Dikeluarin Saat Di Kuliah?? Ft. Lanang Wandika (Pemuda RAM 4GB)JANGAN JAGO NGEDIT!!!
Itulah yang diucapkan oleh bintang tamu kita di episode ini, dia adalah seseorang dibalik Podcast Terigu, dengerin aja keluh kesah dan desah dia sampai abiezzz!!! Salam revisi revisi revisi!!!2024-06-3038 minNews Wrap Up“Polemik Revisi Undang-Undang Polri”Meski banjir kritik, DPR terus melanjutkan rencana merevisi Undang-undang Polri. DPR mengklaim revisi ini untuk memperkuat fungsi dan kinerja kepolisian. Dimana masalahnya sehingga revisi ini menuai polemik? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Shafira Aurelia.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2024-06-2605 min
Apa Kata TempoS2E142 Babak-belur Mahkamah KonstitusiDi penghujung masa jabatan, DPR giat bekerja dengan merevisi beberapa Undang-Undang. Namun, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap paling berbahaya. Sebab, berpotensi melemahkan MK hingga melumpuhkan demokrasi. Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting2024-05-2318 min
Lima Menit BeritaHak Angket Pemilu Layu sebelum BerkembangBerita pilihan Tempo hari ini:
Pengajuan hak angket kecurangan pemilu tak berjalan mulus;
Perampasan spanduk emak-emak saat blusukan Presiden Jokowi;
Dugaan revisi aturan tambang demi Freeport.
III
Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
2024-03-1805 minLima Menit BeritaBarter Politik di Balik Revisi UU DesaBerita pilihan Tempo hari ini:
Revisi UU Desa sarat tukar kepentingan politik;
Indonesia memilih KRL Impor dari Cina ketimbang Jepang;
Anggapan soal Ahok "kuda putih" Presiden Jokowi.
—
Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
2024-02-0705 minLima Menit BeritaDua Pelanggaran Etik dalam Pencalonan GibranBerita pilihan Tempo hari ini:
Proses Gibran jadi peserta pilpres 2024 diwarnai dua pelanggaran etik, apakah pencalonannya masih sah?;
Anies dan Ahok kritik bansos Presiden Jokowi;
Sujud syukur kepala desa setelah Baleg DPR dan Kemendagri setuju revisi UU Desa.
—
Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
2024-02-0604 min
What's TrendingMenyorot UU ITE Pasca RevisiAwal tahun 2024, dibuka pengesahan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU yang diteken Presiden Joko Widodo itu menambahkan 7 pasal baru yang mengatur soal tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentifikasi situs web, preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik, identitas digital dan layanan lainnya.
Tak habis di situ, revisi UU ITE juga mencantumkan, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektornik (PSE) untuk memberikan perlindungan bagi anak. Juga sanksi-sanksi administratif bagi PSE yang melanggar ketentuan. Harapannya sih mampu menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.
Tapi revisi ini...2024-01-0924 minLima Menit BeritaBerita Utama: Revisi UU ITE Tak Jamin Minim KriminalisasiBerita Koran Tempo hari ini:
Pengesahan revisi kedua atas UU ITE tak menjamin minim kriminalisasi, vonis bebas Haris dan Fatia seharusnya bisa jadi rujukan;
Pinjaman luar negeri untuk belanja sektor pertahanan meningkat dalam lima tahun terakhir;
KPK mengusut peran petinggi Gerindra dalam kasus korupsi Gubernur Maluku Utara (non aktif) Abdul Gani.
—
Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.
Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.
2024-01-0904 min
Ruang PublikMaksimalkan Pembagunan Daerah Dalam Revisi Undang-undang PilkadaDPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Sebelum disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, revisi UU Pilkada dibahas oleh Badan Legislatif DPR.
Ada tiga poin utama revisi UU Pilkada ini. Revisi UU Pilkada ini tentunya akan membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya terkait keberlanjutan pembangunan di daerah. Lalu, bagaimana menggunakan momentum revisi UU Pilkada ini untuk memaksimalkan pembangunan daerah di Indonesia?
Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. - Anggota Komisi II DPR RI.2023-12-1239 minLima Menit BeritaBerita Utama: BPR yang Bangkrut Makin BertambahBerita Koran Tempo hari ini:
Bank Perekonomian Rakyat–sebelumnya bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR)--marak mengalami kebangkrutan;
Revisi Undang-Undang Desa di masa reses, sarat dugaan transaksi politik;
Intimidasi terhadap jurnalis di NTT setelah memberitakan perjudian di daerahnya.
—
Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo
Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.
2023-12-0604 min
KBR SoreHak Tanah Rakyat Terancam Revisi UU IKN?Saudara, belum genap dua tahun disahkan, pemerintah mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN.
Salah satu isu yang dibahas dalam revisi adalah soal kejelasan status tanah masyarakat untuk mendukung investasi.
Namun, hal itu diragukan. Lantas, benarkah revisi dilakukan untuk kejelasan status tanah masyarakat, atau justru untuk memudahkan para investor di IKN? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2023-09-2126 minLima Menit BeritaBerita Utama: Obral Lahan IKN hingga 190 TahunBerita Koran Tempo hari ini:
Revisi UU IKN membuka peluang bagi investor untuk menguasai lahan hingga 190 tahun;
Eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, jadi tersangka korupsi pengadaan gas alam cair (LNG);
Buron sembilan tahun, jaringan narkoba Fredy Pratama aktif beroperasi.
—
Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas s.id/dukungtempo.
Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.
2023-09-2004 minLima Menit BeritaBerita Utama: Cak Imin Cawapres Anies, Demokrat Siap Hengkang?Berita Koran Tempo hari ini:
Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, elite Demokrat berang;
Lonjakan klaim asuransi akibat polusi udara;
Bawaslu mendesak KPU revisi aturan porsi keterwakilan perempuan di daftar caleg.
—
Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.
2023-09-0105 minLima Menit BeritaBerita Utama: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Ancam Kawasan Hutan dan Sarat BisnisBerita Koran Tempo hari ini:
Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) berlangsung serentak di berbagai daerah, dianggap sarat kepentingan bisnis dan ancam hutan;
Kandidat cawapres Ganjar mengerucut, PDIP pertimbangakan Gibran;
Pembengkakan utang negara jelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
—
Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.
Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei
Baca informasi mendalam Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.
2023-08-1804 minNews Wrap UpDesakan Revisi Undang-undang Pengadilan MiliterKeinginan TNI mengadili prajurit yang terlibat korupsi dengan menggunakan Undang-undang Peradilan Militer menghidupkan kembali agenda lama reformasi; yaitu revisi Undang-undang Peradilan Militer. Desakan revisi sudah muncul sejak 1998. Bagaimana desakan itu bergulir? Simak laporan khas KBR, disusun Shafira Aurelia.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2023-07-3105 minLima Menit BeritaBerita Utama: Mendongkel Airlangga Hartarto dari GolkarBerita Koran Tempo hari ini:
Upaya pendongkelan Airlangga Hartarto dari Golkar beriringan dengan pengusutan kasus CPO oleh Kejaksaan Agung;
Kelompok masyarakat sipil ragu revisi UU ITE akan hapus pasal karet;
Kenaikan tarif penyeberangan kapal feri mulai 3 Agustus 2023;
—
Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id
Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei
Baca informasi mendalam Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo2023-07-2505 minKBR SoreRevisi UU ITE, Mengapa Tertutup?Sore ini kita menyoroti pembahasan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kerap disingkat Undang-undang ITE.
Saudara, Panitia Kerja Komisi I DPR bersama Pemerintah saat ini mempercepat pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE. Sayangnya, pembahasan revisi Undang-Undang ITE dilakukan tertutup. DPR beralasan pembahasan dilakukan tertutup karena banyak perdebatan dan banyak konten sensitif.
Mengapa proses pembahasan revisi Undang-Undang ITE dilakukan tertutup, atau tidak dapat diakses oleh publik? Bagaimana nasib pasal-pasal karet yang banyak didesak agar dicabut?
Kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang...2023-07-1323 minLima Menit BeritaBerita Utama: Pengusutan Aliran Dana “Pengamanan” Perkara Korupsi BTS KominfoBerita Koran Tempo hari ini:
Kejaksaan mengusut aliran uang “pengamanan” perkara korupsi BTS yang juga ditengarai mengalir ke DPR;
Bank Indonesia kenakan biaya layanan pada merchant pengguna QRIS;
DPR kebut revisi aturan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjelang Pemilu 2024.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun.
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id2023-07-0605 minLima Menit BeritaBerita Utama 12 Mei 2023: Usulan Penghapusan Peradilan Umum untuk Anggota TNI Pelanggar Hukum PidanaBerita hari ini:
Usulan penghapusan peradilan umum untuk anggota TNI pelanggar hukum pidana lewat revisi UU TNI;
Dugaan serangan siber ransomware di balik lumpuhnya layanan Bank Syariah Indonesia;
Peluang terbentuknya tiga poros koalisi di Pilpres 2024 semakin pasti.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun.
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id
2023-05-1205 minLima Menit BeritaBerita Utama 11 Mei 2023: Perluasan Kewenangan Militer dalam Rencana Revisi UU TNIBerita hari ini:
Rencana perluasan kewenangan militer dalam revisi UU TNI mengembalikan fungsi militer ala Orde Baru;
Pekerja informal semakin melonjak setelah pandemi;
Pembangunan MRT fase 3 (Balaraja-Cikarang) dan fase 4 (Fatmawati-Kampung Rabutan) masih memburu pendanaan.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun.
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id
2023-05-1105 min
Apa Kata TempoS2E89 Perseteruan Firli dan Kapolri, KPK Jadi Alat Politik?Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi makin terpuruk serta kental nuansa politik. Dalam kasus Formula E misalnya, Firli menyingkirkan personel kepolisian yang tak sejalan. Hal itu membuatnya berseteru dengan Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo. KPK–yang telah dikebiri undang-undnag hasil revisi dan masuk rumpun eksekutif–kini dengan mudah menjadi alat politik penguasa. Indikasinya: KPK sigap mengusut dugaan korupsi yang menyeret lawan politik, tapi menjadi "ayam sayur" ketika berhadapan dengan perkara korupsi pemerintah dan koalisinya. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplika...2023-04-1222 minNews Wrap UpMenakar Dampak Revisi Kedua Undang-Undang ITEAwal pekan ini Komisi I DPR dan pemerintah bersepakat memulai pembahasan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang ITE. Bagaimana aspirasi publik terhadap revisi Undang-undang ini? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR, disusun Jurnalis Shafira
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2023-04-1105 minKBR SoreHarapan Besar pada Revisi Kedua UU ITESore ini kita menyoroti revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut Undang-undang ITE. Pemerintah dan DPR pada Senin kemarin sepakat untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-undang ITE mulai April ini.
Pemerintah bertekad menghapus sejumlah pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Dua dari 10 pasal yang akan dihapus adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, pemerintah akan memperjuangkan dimasukkannya proses keadilan restoratif atau restorative justice dalam Undang-Undang ITE. Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.
Seberapa besar harapan publik terhadap revisi Undang-undang ITE ini?
Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.2023-04-1123 min
Lima Menit BeritaBerita Utama 21 Februari 2023: Manuver DPR Melucuti Mahkamah KonstitusiBerita hari ini:
Manuver DPR melucuti hakim konstitusi lewat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
Kinerja merosot, pamor bank digital melorot;
Kontroversi dua menteri Jokowi, Erick Thohir dan Zainudin Amali, di kepengurusan PSSI.
---
Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id2023-02-2105 min
Audiobook Koran TempoEditorial 20 Februari 2023: Bahaya Revisi UU MKBahaya Revisi UU MK2023-02-2004 minLima Menit BeritaBerita Utama 26 Januari 2023: Obral Insentif Pajak demi IKNBerita hari ini:
Obral insentif pajak untuk investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;
Menyusul demonstrasi organisasi kepala desa, DPR dorong revisi UU Desa masuk prolegnas prioritas 2023;
Setelah dituntut 12 tahun penjara, Richard Eliezer bacakan pembelaan.
---
Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan!
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id2023-01-2605 min
Podcast Pura Pura KritisEps.06 ~ Gagal di Jerman, Selesai di Indonesiaskripsi adalah tugas MahaBerat bagi seluruh MAHASISWA. Yang dilawan adalah Jenuhnya melihat Jurnal, Ketemu Revisi, Ketemu Dosen, dan yang paling utama adalah ketemu malesnya. Mas Fauzan adalah salah satu dari sekian Mahasiswa yang berstudi di Jerman namun gagal di awal perjalanan dan memutuskan Studi di Indonesia. Namun apakah semua ini akan sia-sia? dengarkan ceritanya di Podcast ini Powered by Firstory Hosting2023-01-1224 min
NarasipostmediaPengesahan Revisi KUHP Berbanding Terbalik dengan Demokrasi?Pengesahan Revisi KUHP Berbanding Terbalik dengan Demokrasi?
Oleh. Jamilah Al Mujahidah
(Kontributor NarasiPost.Com dan Komunitas Muslimah Peduli Generasi)
Voice over talent: Maya Rohmah
NarasiPost.Com-RUU KUHP telah disahkan. Terdapat 14 poin usulan pemerintah yang telah disetujui DPR. Poin-poin yang diangkat dalam RUU tersebut adalah, isu tentang the living law atau hukum pidana ada (pasal 2), isu tentang pidana mati (pasal 200), isu tentang pidana karena memiliki kekuatan gaib, isu tentang unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih (pasal 278-279), isu tentang tindak pidana contempt of court (pasal 281), isu tentang penodaan agama (pasal 304...2023-01-0908 minLima Menit BeritaBerita Utama 16 Desember 2022: Belum Setahun Berlaku, Pemerintah Mengusulkan Revisi UU IKNBerita hari ini:
Belum setahun berlaku, pemerintah mengusulkan revisi UU IKN;
Di tengah ancaman krisis, laba Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) tumbuh pesat;
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak, tersandung suap pemulus dana hibah.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.2022-12-1606 min
NarasipostmediaRevisi UU IKN, Jalan Mulus PenjajahanRevisi UU IKN, Jalan Mulus Penjajahan
Oleh. Sartinah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
Voice over talent: Dewi Nasjag
NarasiPost.Com-“Dikasih hati minta jantung.” Peribahasa tersebut tampaknya mewakili keserakahan para oligarki atas negeri ini. Tak puas dengan memiliki hak pengelolaan tanah IKN selama 90 bahkan 180 tahun, kini mereka ingin diberi hak kepemilikan selamanya. Mirisnya pemerintah bukannya menolak, justru memberi karpet merah agar mereka legal memiliki tanah IKN. Satu-satunya jalan instan merealisasikan keinginan para oligarki adalah dengan mengubah undang-undang.
Lantas, apa alasan Presiden Joko Widodo merevisi UU IKN yang bahkan belum berjalan seta...2022-12-1513 min
Pemerhati Indonesia Cerdas Finansial#283° [📽️Video Podcasts on Spotify] ⚠️CARI KERJA SAMPINGAN ONLINE BERSAMA APPEN GLOBAL‼️[📽️Video Podcasts on Spotify] Gak nyangka senang banget hari ini terima uang dari Kerja Remote Appen Global sebesar $66,5. Memang sieh ada potongan admin sebesar $3, jadi saya terima bersih $63,5. Memang tugas apaan sieh yang saya lakukan? Saya mendapatkan tugas untuk mereview seluruh postingan instagram untuk menentukan mana yang Hoax dan mana yang layak di revisi oleh para instagrammer. Setiap hari, selama 1 jam, saya mereview tugas yang diberikan oleh appen Global melalui instagram. Tapi, kadang-kadang saya bolos karena berhalangan. Nah, kalau lagi bolos gini saya tidak dibayar dan harus melapor ke pihak Appen global disertai alasannya: https://www.youtube.com/watch?v=qegrKF2vR9o...2022-12-0504 min
KBR SoreMenanti Revisi Perpres Pembatasan BBMSaudara, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) membengkak dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi membengkaknya anggaran subsidi. Antara lain dengan menaikkan harga BBM, dan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM .
Penaikan BBM sudah dilakukan, namun hingga kini revisi perpres tersebut belum rampung dikerjakan. Padahal, aturan ini dinilai sebagian pihak bakal bisa dijadikan pemerintah untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Lantas sejauh mana revisi ini bergulir. Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu t...2022-09-2024 min
KBR SoreRevisi UU PPP Disahkan, Siasat Benahi Omnibus Ciptaker?Saudara, sore ini kita akan membahas revisi kedua terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau RUU P3. Undang-undang yang dibuat 10 tahun lalu itu direvisi untuk kedua kalinya dan disahkan DPR dalam rapat paripurna, kemarin. Undang-Undang itu sengaja diubah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atas Omnibus Law Cipta Kerja. Apakah pembahasan revisi undang-undang ini sudah melibatkan partisipasi publik? Bagaimana substansinya apakah bermasalah? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2022-05-2522 min
Lima Menit BeritaBerita Utama 25 Mei 2022: Nasib UU Cipta Kerja Setelah Metode Omnibus Diatur dalam Revisi UU PPPBerita hari ini:
Setelah metode omnibus diatur dalam revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), DPR gamang merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja;
Kebijakan subsidi minyak goreng curah diganti dengan DMO dan DPO;
Selain anggota polisi, lima personel tentara juga terseret kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Saran & kritik: podcast@tempo.co.id2022-05-2506 min
Abjad TersiratNgobrol sama suami #19: Menghadapi krisis dalam hubungan, mending kabur atau bertahan?Setelah episode ini, aq dan @ishaka04 sepertinya berencana buat revisi janji nikah kita deh hehe. Selamat mendengarkan! 2022-05-2010 minLima Menit BeritaBerita Utama 31 Maret 2022: Dukungan Kepala Desa untuk "Jokowi 3 Periode" Dianggap Klaim SepihakBerita hari ini:
Dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terhadap wacana Jokowi 3 periode dianggap hanya klaim sepihak;
Pemerintah tetapkan Pertalite sebagai BBM penugasan menggantikan Premium;
Penghilangan kata "madrasah" dalam draf revisi UU Sisdiknas menuai kritik.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Saran & kritik: podcast@tempo.co.id2022-03-3106 min
Kilas Kabar NusantaraKilas Kabar Nusantara 25 Maret 2022 - PagiDPRP Kalsel Berencana Merevisi UU Anak dan Perempuan | Solar Langka di Manado, Pendapatan Pengemudi Angkutan Turun 50% | Festival Rebus, Cara Makassar Respon Kelangkaan Minyak Goreng
BANJARMASIN
(00:44) DPRD Kalimantan Selatan berencana melakukan revisi terhadap aturan yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Menyusul masih lemahnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para korban.
MANADO
(01:29) Kelangkaan solar yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia juga terjadi di kota Manado. Terjadi antrean panjang kendaraan bertonase besar dan kendaraan pribadi. Kelangkaan solar terjadi sejak sebulan terakhir sehingga pemandangan antrean kendaraan terlihat setiap hari di sejumlah SPBU...2022-03-2503 min
NarasipostmediaRevisi UU PPP Memuluskan UU Ciptaker yang Berpihak pada Korporasi?Revisi UU PPP Memuluskan UU Ciptaker yang Berpihak pada Korporasi?
Oleh. Wiji Lestari
(Aktivis Muslimah)
Voice over talent: Dewi Fitriana
NarasiPost.Com-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil keputusan terhadap revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Revisi UU PPP ini dimaksudkan untuk memasukan metode omnibus law sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja. DPR mengambil keputusan menyetujui revisi UU PPP menjadi inisiatif DPR. Perubahan UU PPP mendapat dukungan dari 8 fraksi di DPR. Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak revisi UU PPP. Anggota DPR...2022-03-0305 minLima Menit BeritaBerita Utama 24 Februari 2022: Berbagai Opsi untuk Rencana Revisi Aturan Pencairan JHTBerita hari ini:
Sejumlah kalangan mengemukakan berbagai opsi untuk rencana revisi aturan pencairan JHT;
Jungkir balik kebut penyelesaian sirkuit Formula E;
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.2022-02-2406 min
Audiobook Koran TempoBerita Utama Kamis 24 Februari 2022: Dukungan Revisi dari SenayanDukungan Revisi dari Senayan2022-02-2405 minAudiobook Koran TempoBerita Utama Kamis 24 Februari 2022: Banyak Opsi Sebelum RevisiBanyak Opsi Sebelum Revisi2022-02-2405 min
KBR SoreMengawal Revisi Permenaker tentang JHTSaudara, polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tentang tata cara dan syarat pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun terus bergulir.
Kemarin, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah merevisi aturan pencairan JHT. Kepala negara menginstruksikan agar JHT bisa dicairkan di masa-masa sulit pekerja, semisal di PHK, atau akibat pandemi Covid-19.
Lantas, bagaimana sebaiknya revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut? Bagaimana memastikan bahwa revisi itu adil bagi pekerja?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu s...2022-02-2225 min
Podcast SMHWS2E5 - Keep The Red Flag Flying High"Thinking your partner wanting their own space is a red flag is an actual red flag." - Nobi Shakespeare.Bagus banget dah quotes-nya Nobi, sebagus kalo kalian langsung denger aja ygy episode baru kita karena akan terkuak siapa diantara (revisi by ilham lanin: di antara) Ardian Bantet, Ilham Wanwin, Nobi, dan Aldidot yang saling memiliki red flag tapi tertutup dengan respect !! (sengaja tanda bacanya gini).Yuk dengerin terus podcast kita dan jangan lupa follow instagram @smhwpodcast!Editorial Notes: Red flag banget sih yang belum dengerin SMHW, tapi gapapa, share yaa ke mereka supaya...2022-02-1728 minKilas Kabar NusantaraKilas Kabar Nusantara 31 Desember 2021 – MalamRevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | Pesawat Terbang Haerul Akan Diuji Coba | Bencana Banjir dan Longsor di Sulawesi Selatan Berpotensi Hilangkan Harta Benda
KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Jumat. 31 Desember 2021.
JAKARTA
(00:18) Tahun depan, kemungkinan revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan mulai dibahas oleh pemerintah dengan DPR.
MAKASSAR
(01:06) Pesawat buatan Haerul, pemuda asal Pinrang, yang sempat viral dua tahun lalu terus dikembangkan.
(02:10) Bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan bukan hanya berpotensi menghilangkan sejumlah harta benda.2021-12-3103 min
Podcast CampusHome Rules | S3 | Eps. 178 | Rapat, rapat, rapatRAPAT LAGI, RAPAT LAGI!
Home People ngerasa capek ngga si tiap hari cuma di depan laptop ngerjain hal-hal yang samaa terus. Ketemu orang yang sama, kerjaan yang sama, di jam yang sama, belum lagi berkali-kali revisi tapi yang fix malah hasil pertama. Hmm, sebenernya, sibuk itu penting ngga ya? Atau kalau ortu udah marah-marah ngingetin makan, artinya kita udah kelewatan?
Di episode kali ini, Home Rules akan membahas tentang respon orang tua terkait kesibukan mahasiswa. Penasaran? Yuk dengerin Home Rules bersama Sarah dan Alya, malam ini pukul 20.30 WIB, hanya di Spotify dan Anchor kesayangan kamu~2021-11-1628 min
Pipel PodcastEpisode 012 - About Desainer: Get to Know What Motion Graphic Designer IsDeadline yang berdekatan, permintaan klien yang beragam, revisi yang menumpuk, semuanya seakan klise bagi para desainer. Pola kerjanya padat, namun perlu ide-ide baru yang unik dan khas. “Kalau buntu, berhenti bentar” ungkap Sulung, selaku Motion Graphic @JCK Enterprise.
Walaupun melelahkan, Sulung tetap menikmati pekerjaan ini dan justru mendapat banyak pembelajaran baru. Baginya, kondisi bukanlah alasan yang menghambat seseorang untuk belajar.
Penasaran bagaimana perjalanannya menjadi seorang Motion Graphic Designer? Duduklah yang nyaman, dan temukan jawabannya di obrolan santai hari ini. Bila perlu ambillah secangkir kopi untuk menemani sesi hari ini. Selamat mendengarkan!2021-10-2513 min
Apa Kata TempoS2E14 Pegawai KPK Dipecat, Presiden Hanya Beri Harapan PalsuNasib pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah di ujung tanduk. Pemecatan yang awalnya dikabarkan pada 1 November 2021, justru dimajukan ke 30 September 2021. Tenggat perjuangan para pegawai dalam mempertahankan hak-haknya pun semakin dekat. Berharap agar Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan tersebut juga kian mustahil karena belakangan presiden seolah lepas tangan. Sejatinya, presiden sebagai pimpinan tertinggi di rumpun eksekutif memiliki kewenangan membatalkan pemecatan pegawai KPK. Karena sejak revisi UU KPK berlaku, lembaga antirasuah yang awalnya independen telah menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Ironisnya, ketika sejumlah pegawai yang dikenal berintegritas dipecat karena TWK--tes yang...2021-09-2219 min
KMTI PodcastCerita Anak Teknik•[ PODCAST CERITA ANAK TEKNIK ]•
Hello Industrials!👐🏻
Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan-Nya✨
Kita ada terbitan podcast terbaru nih dengan judul "Cerita Anak Teknik" wahh pada penasaran ga nih? 😍
Konon katanya, jadi anak teknik itu harus kuat fisik dan kuat mental untuk menghadapi berbagai kegiatan seperti praktikum yang banyak revisi, tugas kuliah, maupun proker. Apalagii kalo ketiga agenda tersebut bertabrakan dengan timeline yg mepet, bakal sering ngerasain yg namanya senam jantung. Mungkin semua itu bakal terasa berat ketika kita belum ngejalaninnya, tapi kalo sudah terlewatk...2021-07-2507 min
SomestoryEpisode 28 : Paradigma Remaja Menikah di Usia MudaDi beberapa Episode sebelumnya Podcast Somestory Membahas Topic yang berhubungan dengan seseorang yang memiliki passion di suatu bidang dan mulai dari Episode 28 Podcast Somestory akan membahas Topic yang berhubungan Relationship. Di Episode 28 Podcast Somestory berbincang dengan Rakha Janitra dan Haniya dengan Topic Paradigma Remaja menikah di usia muda, Rakha berbagi pengalaman tentang menikah di usia muda dan Haniya berbagi cerita tentang orang tua nya yang menikah di usia muda, selain itu Rakha dan Haniya memberikan perspektif tentang UU perkawinan yang baru di revisi serta memberikan perspektif tentang sebenarnya tujuan menikah itu apa dan juga perspektif tentang orang - orang yang mem...2021-07-2447 minLima Menit BeritaBerita Utama 10 Juni 2021: Redam Kritik dengan Pasal Penghinaan terhadap PresidenPemerintah berkukuh mencantumkan pasal penghinaan terhadap presiden—dengan ancaman hukuman lebih berat bila dilakukan lewat media sosial—dalam rancangan revisi KUHP. Pemerintah berdalih pasal tersebut berbeda dengan klausul yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena menjadi delik aduan yang mensyaratkan laporan dari presiden. Dianggap sebagai pasal karet yang rawan menjadi alat represi.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co
2021-06-1008 min
What's TrendingDisetujui Revisi Pasal Karet UU ITE. Cukupkah?Presiden Joko Widodo telah menyetujui revisi terbatas pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu dilakukan pada empat pasal yang dianggap bermasalah dalam undang-undang tersebut. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Selasa (8/6) kemarin. Mahfud mengatakan tim khusus pengkaji Undang- undang ITE sudah menyelesaikan tugas sejak dibentuk pada Februari lalu.
Sementara itu, koalisi masyarakat sipil belumlah puas dengan rencana revisi terbatas pada empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lantaran tidak cukup menghilangkan esensi dari pasal karet yang dipermasalahkan. Perwakilan tim koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mencabut pasal...2021-06-1019 minKBR Sore'Serba Tanggung' Revisi UU ITE TerbatasSaat ini, kita mengangkat rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru saja disetujui presiden Joko Widodo. Pemerintah menginginkan revisi terbatas pada empat pasal yang dianggap bermasalah dalam undang-undang tersebut.
Namun, rencana revisi Undang-undang ITE ini mendapat sorotan tajam karena dianggap tidak cukup menyelesaikan masalah yang muncul sejak Undang-undang ITE disahkan.
**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2021-06-0924 minLima Menit BeritaBerita Utama 9 Juni 2021: Bahaya Pasal Pemberangus Kebebasan SipilPemerintah masih mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil dalam rancangan revisi KUHP. Di antaranya adalah pasal penghinaan terhadap presiden, yang hukumannya diperberat bila perbuatan itu dilakukan melalui media sosial. Selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pasal karet tersebut menabrak konvensi internasional tentang hak asasi. Janji Jokowi mengkaji ulang rancangan revisi KUHP masih jauh panggang dari api.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co
2021-06-0908 minAudiobook Koran TempoBerita Utama 9 Juni 2021: Revisi Setengah Hati Undang-Undang ITERevisi Setengah Hati Undang-Undang ITE2021-06-0906 min
Jang Oetama PodcastTafsir Pancasila: Remedi Revisi Hayati!Selamat Hari Kelahiran Pancasila! Setiap tanggal 1 Juni menjadi hari momentum kelahiran Pancasila. Soekarno mencetuskan ideologi dasar ini untuk Indonesia tercinta. Namun yang menjadi pertanyaan bersama, apakah Pancasila yang dulu digagas tuntas oleh para founding fathers kita masih relevan dengan kondisi sosial masa kini? Kalau pun tidak relevan, apakah perlu direvisi-remedi? Kalau pun relevan, bagaimana cara menghayati? Selengkapnya dikupas tuntas oleh Koordinator Nasional Aktivis Peneleh, Jaya Hendra. Juga host episode kita kali ini dibawakan oleh Fikri Adrian, salah satu Aktivis Peneleh Regional Medan. Monggo, selamat mendegarkan :D 2021-06-0122 minLima Menit BeritaBerita Utama 7 Mei 2021: Menjegal Pegawai Segudang Prestasi dengan Alasan Berpaham RadikalismeStigma "Islam radikal” dan “kaum Taliban” bagi sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diduga merupakan bagian dari kampanye pembusukan lembaga antirasuah itu. Tes wawasan kebangsaan--yang diklaim untuk menangkal radikalisme—terbukti tak hanya menjegal penyidik dan pegawai yang beragama Islam. Sebagian dari mereka punya kesamaan: pernah membongkar kasus besar, menolak pelemahan dan revisi Undang-Undang KPK, serta kritis terhadap pimpinan KPK saat ini.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co
2021-05-0709 minLima Menit BeritaBerita Utama 5 Mei 2021: Akal-akalan Menggusur Penyidik Senior KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat dua pukulan sekaligus. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang mempersoalkan prosedur revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Pada saat yang sama, nasib 75 pegawai, termasuk penyidik senior yang tidak lolos "uji wawasan kebangsaan", semakin di ujung tunduk. Ketua KPK Firli Bahuri disebut-sebut menjadi arsitek penggusuran Novel Baswedan dan kawan-kawan ini.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co2021-05-0514 minLima Menit BeritaBerita Utama 4 Mei 2021: Pegawai KPK Terancam Tersingkir Paksa lewat Tes KebangsaanNovel Baswedan dan para penyidik andal dikabarkan tidak lolos dalam tes menjadi aparat sipil negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji wawasan kebangsaan ini disebut-sebut mengganjal para penyidik yang telah membongkar berbagai kasus korupsi besar itu. Kelanjutan karier mereka pun belum jelas. Efek terburuk revisi Undang-Undang KPK.
---
Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co
2021-05-0406 minAudiobook Koran TempoBerita Utama 4 Mei 2021: Tipis Peluang Gagalkan Revisi Undang-Undang KPKTipis Peluang Gagalkan Revisi Undang-Undang KPK2021-05-0407 min
PERTALKMARHABAN TIBA MARHABAN TIBA MARHABAN TIBAYawlooooh berat banget kerja pas puasa. Berat banget ngadepin revisi ini itu tanpa ngopi. Tapi yaudahlah yaaa jalanin aja, bukankah ini ujian di bulan Ramadan untuk nambah pahala? MONGGO DENGERIN YOK!2021-04-2214 min
WWW - What Women WantS2E25: Work-life BalanceKerja 9 to 5, tapi masih ada revisi.. atau nunggu approval. Mau hepi-hepi juga jadi kepikiran kerjaan. Mau tidur yang dibayangin muka si bos. Jangan sampe lagi sama pasangan, salah panggil nama client! We're all been there, trying to balance between work and personal life. Jadi kira-kira bisa gak sih work(and)life balance? Apa itu hanya sekedar mitos khususnya bagi orang-orang yang gak bisa hidup kalo gak kerja? 2021-04-2023 min
Apa Kata TempoEpisode 75: Penggeledahan oleh KPK Berulang Kali Gagal, Informasinya Bocor?Dalam editorial Tempo, secara satire KPK disebut sebagai "komisi penghambat pembangunan", apa alasannya? Kamu akan tahu begitu mendengar obrolan Lisa dan Arif Zulkifli di episode ini, yang membahas tentang dampak revisi UU KPK pada 2019 yang kian terlihat. Berkali-kali, KPK pulang dengan tangan kosong alias gagal ketika melakukan penggeledahan. Pada kasus suap pajak yang melibatkan PT Jhonlin Baratama milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, KPK malah mendapati kantor itu kosong saat hari penggeledahan. Kasus suap pajak ini sebenarnya telah diselidiki KPK sejak Februari, namun penggeledahan kantor PT Jhonlin di Kalimantan Selatan, baru dilakukan 18 Maret 2021. Penggeledahan kedua, jedanya pun cukup...2021-04-1518 minLima Menit BeritaBerita Utama 23 Maret 2021: Proyek Kereta Cepat Kembali MelambatPengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali meleset dari tenggat. Sempat direncanakan rampung pada 2019, setelah beberapa kali revisi, terakhir proyek ini ditargetkan selesai pada 2024. Biaya proyek pun membengkak hingga 23 persen—sekitar US$ 1,39 miliar—akibat kurang akuratnya perhitungan awal serta pelbagai kendala yang muncul di tengah jalan.
---
Baca informasi harian yang komprehensif dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co2021-03-2315 minLima Menit BeritaBerita Utama 18 Februari 2021: Dari Revisi Mundur ke InterpretasiRencana Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru sebatas janji. Alih-alih melakukan revisi, pemerintah kini memilih membuat interpretasi atas pelaksanaan aturan tersebut. Pedoman ini dikhawatirkan tidak menyelesaikan persoalan kriminalisasi akibat sejumlah pasal karet yang multitafsir.
--Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co2021-02-1817 minLima Menit BeritaBerita Utama 17 Februari 2021: Bersiap Rumuskan Revisi Undang-Undang ITEKantor Staf Presiden baru membentuk tim pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah Jokowi menyatakan perlunya merevisi aturan represif itu. Perlu proses legislasi agar tak berhenti di pidato.
--Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co2021-02-1718 minKBR SoreRevisi UU ITE, Mungkinkah?wacana Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Presiden mengaku khawatir melihat masyarakat saling melayangkan laporan menggunakan Undang-undang ITE. Apakah revisi Undang-undang ITE bakal jadi angin segar bagi kebebasan berpendapat di Indonesia? Atau sebaliknya, makin memperburuk kebebasan berpendapat?**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2021-02-1621 min
SorotRevisi Cuti Bersama Feat Aji ImawanPemerintah akhirnya merevisi keputusan cuti bersama akhir tahun namun apakah kebijakan ini mampu menekan laju penyebaran Covid-19?2020-12-0313 min
Iseng PodcastLika-Liku Selama Revisi ft. Ujet - Iseng Podcast #59Bersama narasumber kali ini, Muhammad Fernanda (https://twitter.com/ujet__?s=08) yang bercerita mengenai revisi tugas akhir yang sangat berliku. Tikungan tajam selalu dihadapinya, mulai dari susahnya berkomunikasi dengan dosen pembimbing hingga hasil revisi yang belum di cek sama sekali.
Sebelum cerita mengenai itu, kita kenalan dulu yak sama narasumber kali ini. Selamat mendengarkan.2020-11-1826 min
Apa Kata TempoEpisode 52: Mafia Impor di Lingkaran Kementerian dan PolitikusAturan semacam omnibus law Cipta Kerja mungkin saja memangkas tumpang tindih regulasi yang menghambat perekonomian Indonesia. Tapi, tanpa penegakan hukum yang jujur dan berwibawa, para politikus kotor, pengusaha berwatak mafia, dan birokrat busuk akan terus merongrong negeri ini. Buktinya, investigasi Tempo terbaru bersama Australian Financial Review menemukan dugaan suap dalam penerbitan izin buah impor. Para pengusaha dikenai pungutan liar berkisar Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilogram buah yang diimpor. Bayangkan ketika ada jutaan ton komoditas yang masuk, ada potensi hingga triliunan rupiah yang akan mengalir ke kantong pihak berotak korup. Dalam investigasi yang dilakukan...2020-11-0521 min
BAN podcastEpisode 15: Revisi ala WWE Menjelang HIACOpini kita tentang draft taun ini & ada juga kabar2 terkini jelang hell in a cell. So langsung aja disimak podcast ini barengan Kevin, Vian & si Anak magang2020-10-2540 min
perasa podcast ( perseteruan beda rasa )EPISODE 7 - YAKIN PENGEN PINDAH NEGARA ???“Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri”, pepatah lama yang santer terdengar ditahun 90an ini mengingatkan pada ramainya “ide” pindah negara karena Isu “Omnibus Law” yang peraturannya masih perlu di revisi isinya akhir-akhir ini. Kritis terhadap keputusan pemerintah boleh-boleh saja, tapi pertimbangannya adalah pindah negara pun tidak semudah yang kita kira, dari yang harus mengurus banyak proses persyaratan pindah, lalu apply berkas ke negara yang dituju, ditambah lagi “cultural shock” yang pasti dialami karena penyesuaian terhadap budaya baru. Yakin mau pindah negara? Rela ngelepas identitas kelahiran kita...2020-10-2323 min
Apa Kata TempoEpisode 49: Cacat Bawaan Undang-Undang Cipta KerjaSaat proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR tak ubahnya tukang mebel yang mengerjakan pesanan lemari kayu dari pemerintah. Hal itu karena DPR hanya bekerja berdasarkan pemesan, mengabaikan model pembanding, dan tunduk pada tenggat yang ditentukan juragannya. Penyusunan UU Cipta Kerja juga terkesan terburu-buru. Hal itu terbukti ketika DPR masih mengutak-atik draf yang sudah disahkan. Sehingga jumlah halaman draf yang tersebar luas pun berubah-ubah. Tak heran, undang-undang yang diketok DPR pada 5 Oktober 2020 mengandung cacat bawaan. Pasal-pasal di dalamnya memungkinkan kembalinya kekuasaan eksekutif yang sentralistik, menghamba pada kekuatan pemodal, membuat kepentingan pekerja menjadi marginal, serta mengabaikan isu lingkungan. Mulusnya pembahasan omnibus...2020-10-1425 min
INDEF PodcastDiskusi Online INDEF - Revisi UU BI & PERPPU Reformasi Keuangan: Mau Dibawa kemana Independensi Bank Sentral?Pemerintah dan DPR masing-masing tengah menyiapkan Perppu Reformasi Keuangan dan Revisi UU BI. Banyak pihak melihat hal ini akan berpengaruh terhadap indepedensi dan kredibilitas Bank Sentral. Lantas kemana arah Bank Sentral akan dibawa?2020-10-011h 49Lima Menit BeritaBerita Utama 30 September 2020: Hengkang Tak Biasa Pegawai KPKPuluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meninggalkan lembaga itu, termasuk Kepala Biro Humas Febri Diansyah. Revisi undangundang yang mengebiri kewenangan lembaga itu serta kepemimpinan Firli Bahuri menjadi faktor pendorong. Ketentuan alih status menjadi aparat sipil negara belum jelas hingga kini.
Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co2020-09-3013 minLima Menit BeritaBerita Utama 28 September 2020: Sayonara Pemberantasan KorupsiPerang melawan korupsi padam setahun setelah revisi Undang-Undang KPK diberlakukan. Kepemimpinan Firli Bahuri dinilai memperparah situasi. Pengusutan sejumlah kasus oleh lembaga itu dilakukan serampangan. Dalam kasus dugaan suap oleh politikus Harun Masiku, surat izin penggeledahan tak pernah diajukan.
Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co
2020-09-2815 min
Apa Kata TempoEpisode 43: Buzzer, Influencer, dan Tempo (Bahaya Buzzer untuk Demokrasi)Lantaran membahas buzzer, website Tempo diretas? Lalu apakah benar saham Tempo pun anjlok karena sering kritik pemerintah? Semuanya kita bedah di episode ‘Bahaya Buzzer untuk Demokrasi’. Propaganda digital lewat buzzer atau pendengung berkedok kebebasan berekspresi sangat berbahaya. Buzzer jadi masalah karena mereka beroperasi dalam senyap, dengan akun anonim. Dari catatan Tempo, terdapat dua peristiwa yang turut dikeruhkan buzzer. Pertama, saat revisi UU KPK, buzzer menggeser konteksnya dengan menyebarkan isu bahwa KPK sarang Islam radikal. Kedua, buzzer memanipulatif tagar agar publik mendukung omnibus law RUU Cipta Kerja. Padahal faktanya ada banyak pihak yang memprotes RUU ini. Mengenai RUU Cipta Kerja, yang...2020-09-0320 min
Revisi PodcastSpesial Hari Anak: Belajar Dari Masa KecilMasa kecil adalah masa paling seru dalam siklus hidup kita. Ketika sudah beranjak dewasa, kita mulai bernostalgia dengan masa kanak-kanak kita. Pengalaman dan pembelajaran dimasa kecil bersama orang tua tentu saja menjadi proses yang mempengaruhi tumbuh-kembang seorang anak.
Pola asuh yang dialami oleh setiap anak tentu juga berbeda satu sama lain. Banyak orang tua yang tidak mengetahui apa saja komponen hak anak, termasuk bagaimana membangun ruang belajar yang ramah anak dan tidak biasa gender. Anak selalu jadi obyek yang pasif, tidak diberikan ruang gerak untuk berproses sebagai subyek yang aktif mengenali dirinya sendiri dan...2020-07-231h 07
Revisi PodcastEP7 - Serba Serbi BelajarTak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Metode belajar setiap individu tentu saja berbeda-beda. Belajar bukan hanya perkara metodenya semata, tapi sejauh mana proses di dalamnya itu menyenangkan dan memberikan nilai tambah untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik.
Dalam belajar, sudah pasti ada tantangan dan kendalanya tersendiri, entah dari internal atau eksternal. Lantas bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam belajar?
Apakah belajar cukup di sektor formal? Sejauh mana kontribusi pendidikan non-formal untuk mendukung kemampuan akademik? Bagaimana teknik dan metode belajar anak muda versi #TimRepod? Apakah membaca, mendengarkan, praktik, observasi...2020-07-171h 12
Revisi PodcastEP6 - Menyusun Skala PrioritasPernah nggak sich kalian ditanya "kok belum menikah?", " Kok belum bekerja?", "kok sibuk di luar terus?", " Kok betah menjomblo?"
Respon kita untuk pertanyaan seperti inipun berkaitan erat dengan skala prioritas kita.
Perihal skala prioritas tentu saja jadi urusan banyak orang. Semakin tua, skala prioritas kita berbeda-beda. Tiap kita juga pasti punya target kapan akan bekerja, berpacaran atau menikah dan punya rumah sendiri!
Dalam menyusun skala prioritas, ada banyak kendala yang kita temui. Standar sosial yang dikonstruksi sebagai patokan untuk menggeneralisir kesuksesan seseorang juga merupakan salah satu kendala...2020-07-101h 08
Revisi PodcastEP5 - Berani Mengatakan TidakSebagai makhluk sosial, kita sering mengalami kondisi dilematis ketika harus memilih untuk memprioritaskan agenda yang sudah kita buat atau membantu orang-orang di sekitar kita. Menolak seolah menjadi hal yang tabu dilakukan, padahal berbagai urusan kita sendiri masih menanti untuk dibereskan. Sebagian besar dari kita tidak ingin berkompromi dengan rasa bersalah yang datang setelah kita menolak permintaan seseorang. Di sisi lain, masalah pekerjaan hingga kesehatan kita menjadi berantakan hanya karena rasa sungkan tersebut.
Lantas apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menyikapi permintaan-permintaan itu? Bagaimana cara menyampaikan penolakan tanpa menimbulkan rasa tersinggung? Diskusi #TimRepod di...2020-07-031h 17
Revisi PodcastEP4 - Pertemanan : Kuantitas VS KualitasTeman adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan setiap kita. Pemaknaan kita tentang pertemananpun tentu saja berbeda-beda satu sama lain. Disadari atau tidak, teman-teman kita juga turut mempengaruhi kehidupan kita.
Apakah pertemanan ideal itu ada? Bagaimana cara menjalin pertemanan yang sehat? Apakah pertemanan orientasinya kuantitas atau kualitas? Seberapa penting pertemanan buat kamu?
Yuck, dengarkan selengkapnya sharing #TIMREPOD tentang makna pertemanan dan relevansinya dalam perjalanan hidup mereka, entah dalam studi, karir ataupun pilihan hidup lainnya!
Spesial dipersembahkan untuk sahabat kami #PasukanRevisi! Selamat mendengarkan! Jangan lupa...2020-06-3037 min
Revisi PodcastEP3 - Adaptasi: Haruskah Kehilangan Jati Diri?Memasuki lingkungan dan lingkaran baru sudah pasti membutuhkan kemampuan adaptasi yang baik. Ada banyak tantangan yang dihadapi ketika kita coba beradaptasi dengan suasana, situasi dan kondisi yang berbeda dari yang kita ketahui dan rasakan sebelumnya. Namun jika kita cukup pandai dan cermat beradaptasi, tidak akan jadi masalah.
Tak jarang ada yang beradaptasi dengan mengikuti semua kebiasaan di lingkungan dan lingkarannya yang baru, menyembunyikan dan melupakan kebiasaan baiknya hanya karena agar diterima. Ada juga yang berani mempertahankan kebiasaan baik dan ciri khasnya di lingkungan dan lingkaran baru, meski dengan resiko akan ditolak di kelompoknya.2020-06-191h 14
Revisi PodcastEP2 - Awal yang baruDalam kehidupan, kita akan selalu bertemu dengan yang baru, entah orang, lingkaran ataupun lingkungan. Tentu saja ada beragam kesan dan persiapan dari setiap kita untuk memulai awal yang baru.
Di Episode tematik perdana kali ini kami akan berbagi pengalaman sebagai mahasiswa baru, fresh graduate, perantau baru dan pekerja pemula di tempat kami masing-masing sebagai sebuah awal yang baru.
Karena itu, #PasukanRevisi jangan lupa nonton dan dengarkan sharing pengalaman #TimRepod di Spotify dan Youtube kami dengan mengklik link di bio instagram @revisipodcast ! 🤩😘🤗
Selamat mendengarkan!2020-06-1237 min
Revisi PodcastPERKENALANSeperti WIFI, orang-orang juga saling memberi dan menerima energi. Kadang-kadang, manusia berkembang apabila bersama orang tertentu. Ketika kita menempatkan orang-orang baik dalam hidup kita, energi positif itu akan selalu ada. Ketika energi positif itu sudah ada, kita tak lagi takut menjadi berbeda. Karena kita sadar bahwa mengkolaborasikan yang berbeda jauh lebih indah dan berwarna, ketimbang menyeragamkannya! 🤗😘🤗
•
Kata pepatah, "tak kenal maka tak sayang," karena yang kenal aja belum tentu sayang 🤭 Maka di episode perdana @revisipodcast ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Tentunya kami akan mengulas secara singkat mengenai alasan kami membuat #Repod alias #RevisiPodcast, latar belakang dan alasan mengapa...2020-06-0519 min
Apa Kata TempoEpisode 30: Stop Pemberangusan Suara KritisApa Kata Tempo pekan ini membahas editorial di Koran Tempo, yang berjudul “Stop Pemberangusan Suara Kritis”. Editorial ini merespon kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi aksi teror dan pembajakan akun media sosial milik mereka yang bersuara kritis. Setidaknya sudah ada tiga kejadian yang menggunakan pola intimidasi lewat upaya peretasan. Pada akhir 2019, peretasan telepon diarahkan kepada aktivis dan akademisi yang mengkritisi revisi UU KPK. Tindakan serupa juga terjadi pada April 2020 terhadap Ravio Patra, yang sempat mengkritik aktivitas staf khusus milenial Presiden. Dan yang terbaru, adanya teror terhadap akademisi yang hendak melakukan diskusi di UGM mengenai teori pemakzulan presiden di tengah pandemi. Akib...2020-06-0420 min
Podcast Bekal TidurEpisode 31 - Revisi UU Minerba Tiba-Tiba DisahkanMasyarakat menilai Revisi UU tersebut diam-diam disahkan, apa memang ada yang salah ?
---
Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/podcast-bekal-tidur/support2020-05-2020 min
RUJUK!Bikini Bottom dan Semrawut RKUHP di Tengah Covid-19Perlukah negara mengontrol tubuh dan seksualitas warga? Mengapa DPR-RI mempertahankan pasal-pasal dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih mengurusi hak-hak privat, dengan terus membahas dan mendorong untuk segera disahkan ketika pemerintah dan masyarakat tengah berjuang mengatasi Covid-19?Sekar Surowijoyo dari ELSAM akan menjabarkan lebih lengkap tentang RKUHP.--- Send in a voice message: https://anchor.fm/rujuk-podcast/message2020-05-0442 min
Apa Kata TempoEpisode 18: Salah Kaprah Kampus Merdeka ala NadiemGagasan 'Kampus Merdeka' yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jangan sampai hanya mengarahkan institusi sebagai penyuplai tenaga kerja bagi pabrik dan industri. Paradigma merdeka harus diartikan sebagai kebebasan di bidang akademis untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena jika hanya berorientasi tenaga kerja siap pakai, hal ini seharusnya cukup didorong pada kampus-kampus vokasi. Belakangan, universitas kehilangan suara seiring okupasi politik yang menggeret para dosen ke pemerintahan. Mereka tidak nyaring bersuara terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, mulai dari upaya pelemahan pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK, hingga 'omnibus law' cipta lapangan kerja -yang terlalu berpihak pada pengusaha. Kampus Merdeka...2020-03-1222 min
Apa Kata TempoEpisode 10: Bersekongkol Menyelamatkan HastoKPK menelusuri suap Harun Masiku ke KPU dan menemukan indikasi keterlibatan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun upaya menciduk Hasto gagal total. Tim KPK yang hendak masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), tempat yang diperkirakan jadi persembunyian Hasto pasca OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dijegal sejumlah polisi. Tim KPK diperiksa bahkan menjalani tes urine. Setelah tim KPK juga gagal menggeledah kantor PDIP, Hasto kemudian muncul ke publik dan mengaku terkena diare. Inilah bukti kekhawatiran publik terhadap pelemahan KPK pasca disahkannya revisi UU KPK. Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co. Powered by Firstory Hosting2020-01-1618 min
OBSESIFLaode M Syarif: Bagaimana Masa Depan KPKHi Sobat Kompas! Dalam rangka memperingati hari anti-korupsi internasional pada 9 Desember 2019 kemarin, Harian Kompas melalui platform audio bernama #UjarAsa langsung mewawancara salah satu komisioner KPK Laode M. Syarif mengenai semua isu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Episode ini akan membahas tentang isu taliban, radikalisme, revisi UU KPK bersama jurnalis senior Kompas, M Subhan SD. Check out the full episode on http://bit.ly/UjarAsaLaode For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy2019-12-1104 min
Perspektif by TeaPodPerspektif #3 - Peduli Undang-Undang: RUU KUHP dan Nasib KPKSempat dan masih menghebohkan, adanya Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan beberapa tambahan undang-undang untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai berbagai kritik dari kalangan masyarakat. Aksi unjuk rasa pun dilakukan di berbagai daerah untuk menentang pengesahan undang-undang tersebut. Perubahan apa saja yang harus kita perhatikan? Apakah hal ini penting? Jika iya, bisa apa kita sebagai warga negara?
Perspektif kali ini akan membahas dan berdiskusi mengenai poin-poin penting dari polemik yang sedang terjadi sambil mencoba mencari tahu apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat Indonesia yang peduli untuk setidaknya mencoba memperbaiki keadaan ini.2019-09-2518 min