Shows
Ruang PublikMembaca Wajah Demokrasi usai Prabowo Teken UU TNIKontroversi seputar Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tak kunjung surut. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah meneken revisi RUU tersebut, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Kamis (17/4) pekan lalu mengabarkan UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025.Berita ini sontak memancing reaksi publik. Prabowo dinilai telah diam-diam meneken aturan tersebut. Sementara, keberadaan draf resminya tak kunjung bisa ditemukan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.UU TNI tetap melaju...2025-04-2153 min
Ruang PublikAdakah Celah Hasil Revisi UU TNI Dibatalkan?Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI masih santer meski sudah diketok DPR menjadi undang-undang. Unjuk rasa bahkan kian meluas ke berbagai daerah seperti Majalengka, Bandung, Yogyakarta, Palangkaraya, Balikpapan, Semarang, Lumajang, Makassar, hingga NTT. Tuntutan utamanya agar pengesahan RUU TNI dibatalkan.Suara penolakan tak hanya lantang di jalanan, tetapi juga diupayakan lewat jalur hukum. Sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengajukan permohonan uji formil terhadap revisi UU TNI Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada 21 Maret 2025, selang satu hari pasca-DPR meloloskan UU TNI di sidang paripurna.Para penggugat mengajukan uji formil karena UU TNI dinilai...2025-03-2749 min
Ruang PublikWajah Demokrasi usai UU TNI DisahkanMeski digempur kritik publik, DPR tetap tancap gas mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang pada Kamis (20/03). Penolakan gencar disuarakan lewat unjuk rasa oleh kalangan mahasiswa, aktivis kemanusiaan, hingga masyarakat sipil. Massa tumpah ruah ke jalanan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Sementara, di dunia maya #TolakRevisiUUTNI, #TolakDwifungsiABRI, hingga #PeringatanDarurat kembali memuncaki trending topic.Ada 3 pasal dalam perubahan UU TNI yang kontroversial yaitu pasal tentang tambahan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pasal penambahan posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif dari menjadi 14, dan pasal terkait perpanjangan batas usia pensiun prajurit....2025-03-2150 min
Ruang PublikDPR Diam-Diam, Buru-Buru Ingin Ketok Palu RUU TNI?DPR kian kencang dikritik karena ngotot melanjutkan pembahasan RUU TNI, terkesan terburu-buru dan tertutup. Gelagat ini tercium karena rapat Panitia Kerja RUU TNI pada Jumat lalu, digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Rapat di hotel mewah juga disoal sebab tidak sejalan dengan efisiensi anggaran. Salah satu poin bahasan yang berkembang dalam rapat adalah jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI aktif, bakal bertambah dari 10 menjadi 16. Gelagat wakil rakyat yang tidak transparan dan minim pelibatan publik ini mengundang respons keras dari masyarakat sipil. Sejumlah aktivis KontraS menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Aksi...2025-03-1751 min
Ruang PublikKala Para Hakim Menuntut Jaminan KesejahteraanRibuan hakim berencana 'mogok kerja' dengan mengambil cuti bersamaan pada 7-11 Oktober 2024. Ada beberapa skema cuti massal, di antaranya demonstrasi di Jakarta dan pengosongan jadwal sidang. Aksi tersebut sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan mereka.
Gaji dan tunjangan jabatan hakim masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Hingga kini, PP tersebut belum pernah mengalami penyesuaian. Di sisi lain, jaminan kesejahteraan dinilai penting bagi independensi dan imparsialitas hakim.
Perjuangan para hakim menuntut gaji yang layak sudah disuarakan sejak 2019, tetapi minim respons dari pemerintah.
2024-10-0254 min
Bincang HukumMenghadapi KUHP Baru: Apakah Suara Kita Masih Merdeka? - Asfinawati, S.H., M.Fil. (Dosen Tetap Hukum Pidana STH Jentera Indonesia)[Episode 07 – KUHP Series] :
Episode kali ini Ibu Asfinawati, S.H., M.Fil. bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Menghadapi KUHP Baru: Apakah Suara Kita Masih Merdeka?”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah yang diatur dalam KUHP Baru. Lebih lanjut, akan dibahas pula terkait alasan sulitnya penghapusan pengaturan pasal penghi...2024-06-0737 min
Ruang PublikMengkritisi Putusan MA soal Usia Calon Kepala DaerahMasyarakat kembali dikejutkan dengan keputusan yang dibuat lembaga Yudikatif. Kali ini oleh Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda, terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Aturan yang diuji adalah Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Prosesnya pun secepat kilat, hanya butuh tiga hari.
Dalam putusannya, MA mengubah batas usia bakal calon kepala daerah, dari yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon, kemudian diganti dihitung sejak pelantikan calon terpilih.
Putusan ini diduga sebagai jalan untuk meloloskan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju di...2024-06-0549 min
Kabar BaruKabar Baru 8 Februari 2024 Jam 7STH Jentera Kritik Jokowi, Sebut Penyalahgunaan Hukum dan Etika | Pengamat Kritik Sikap Kepolisian di Dugaan Intimidasi Akademisi | Kemenkumham DKI Jakarta: 14 Ribuan Napi Dapat Hak Pilih Pemilu 2024
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
2024-02-0803 min
BEM FH UPNVJPodcast Proganda Politik #5 : Langkah Regresif Jokowi Dalam Penegakan HAM di IndonesiaPodcast kali ini membahas tentang perkembangan dari penyelasian Hak Asasi Manusia di Indonesia yang cenderung regresif atau malah menurun. Salah satu bukti nyata dari kemunduran HAM adalah Keppres yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tentang Tim Penyelesaian HAM Non Yudisial. Host podcast kali ini adalah Jeanny Anggita Fitriyani (Staff Aksi & Propaganda) yang ditemani oleh Osan Ramdan, STH Indonesia Jentera Alumni LIGHTS LBHM 2022 yang akan memberikan pendapat, pandangan serta opini pribadinya mengenai Langkah Regresif Jokowi Dalam Penegakan HAM di Indonesia. Tak lupa juga diisi dengan rekomendasi kebijakan yang diberikan terhadap pemerintah mengenai solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan...2022-09-3035 min
What's TrendingMunir di Mata Generasi Muda Kini"Mengapa Munir dibunuh dan siapa yang bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut?" masih menjadi pertanyaan tak terjawab 18 tahun terakhir. Berbagai pihak tak kurang-kurang mendesak penuntasan kasus kematian aktivis HAM tersebut.
Keluarga aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib tak henti-hentinya menuntut keadilan. Munir tewas diracun saat berada di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan Jakarta ke Amsterdam Belanda, 7 September 2004. Namun hingga kini kasus itu tidak terungkap tuntas. Pada akhir 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Munir. Ia menyebut kasus Munir sebagai ujian sejarah bangsa.
Keppres mencantumkan dengan jelas bahwa pemerintah akan...2022-09-0826 min
ReflektivaBincang #24: UU Cipta Kerja Menciptakan Keamanan Kerja?Kami mengundang Mas Giri Ahmad Taufik, dosen STH Jentera, untuk membicarakan UU Cipta Kerja. Kami menanyakan bagaimana undang-undang tersebut menciptakan atau tidak menciptakan job security untuk bangsa.2022-07-1732 min
MudahMudaHAMJokowi: Wacana Penambahan Periode, Penundaan Pemilu dan Kenyataan Tak Diselesaikannya Kasus HAM Berat (bersama Usep Hasan Sadikin)Periode Presiden ditambah. Waktu Pemilu ditunda. Pelaksanaan janji-janji hanya omong kosong belaka. Semua kebohongan dan kemunduran dari janji penuntasan pelanggaran HAM berat oleh Presiden Joko Widodo akan kita catat. Menjadi contoh buruk dari kekuasaan yang tak berpihak terhadap rakyat.
Simak obrolan bersama Usep Hasan Sadikin (Program Officer Perludem -Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi- dan Mahasiswa STH Indonesia Jentera) yang menjelaskan anehnya argumen dari wacana 3 periode Presiden, penundaan pemilu sekaligus bertambahnya masa kekuasaan Presiden Jokowi hingga isu-isu kepemiluan serta politik yang harus bersama-sama kita jadikan bahan untuk bergerak.
Perludem bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggagas Koalisi Tolak...2022-03-1855 min
Bincang JenteraPemilu di Masa PandemiPada Desember 2020, sebanyak 270 daerah direncanakan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak setelah ditunda selama 3 bulan akibat situasi pandemi Covid-19. Meskipun sempat ditunda, pelaksanaan pilkada bukan berarti tanpa risiko, terutama ancaman atas kesehatan warga.
Untuk mengulas hal tersebut, kami ngobrol bersama Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini serta pengajar STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK, Rizky Argama.
Podcast ini dipandu oleh mahasiswa STH Indonesia Jentera yang juga ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Jentera, Mentari.2020-11-1900 min
Bincang JenteraKupas Tuntas Pemilu Amerika Serikat 2020Amerika Serikat menyelenggarakan pemilihan presiden pada Selasa, 3 November 2020 lalu. Kandidat petahana dari Partai Republik, Donald Trump, melawan penantangnya, yakni Joe Biden dari Partai Demokrat. Pemilu presiden Amerikat Serikat menjadi sangat menarik karena tidak hanya akan memiliki pengaruh secara global dengan kebijakan politik luar negeri presiden terpilih, tetapi juga sistem pemilihan, karakter pemilih, sejarah dibalik dua partai besar yang saling berebut pengaruh, hingga kontestasi antara dua calon presiden dengan intrik dan karakteristik kampanye masing-masing, juga tak lepas dari diskusi dan perdebatan.
Untuk membahas hal tersebut, kami ngobrol bersama vokalis Efek Rumah Kaca sekaligus alumnus New York University...2020-11-0600 min
Bincang JenteraBerkenalan dengan Daniel S. LevPada hari ini, 87 tahun yang lalu, Daniel Saul Lev lahir. Pak Dan, begitu beliau biasa disapa, merupakan indonesianis yang sangat tajam menganalisis politik maupun sejarah hukum di Indonesia. Ia meninggalkan banyak kenangan di Indonesia. Indonesia bukan saja menjadi lokasi di mana ia menghasilkan banyak tulisan, tetapi juga menjadi rumah kedua.
Untuk mengenang Dan S. Lev dan sumbangsihnya bagi Indonesia, kami ngobrol bersama orang-orang yang pernah mengenal dan berinteraksi dengan almarhum, yakni Pendiri STH Indonesia Jentera, Arief T. Surowidjojo, Pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan Pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad.
2020-10-2300 min
Bincang JenteraKontroversi UU Cipta KerjaUU Cipta Kerja telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Proses yang tidak transparan dan partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja.
Untuk membahas hal tersebut, kami ngobrol bersama pengajar STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK, M. Nur Sholikin dan Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan mahasiswa STH Indonesia Jentera, Jumisih.
Yuk dengarkan!
2020-10-1500 min
Bincang JenteraEdisi Kemerdekaan: Konstitusi dari Masa ke MasaSehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai). Setelah itu, menurut Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 telah mengalami perkembangan selama enam tahap sampai saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, upaya mengubah UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hangat diperbincangkan sejumlah elite politik.
Untuk membahas hal tersebut, kami ngobrol bersama Pengajar STH Indonesia Jentera, Rival Ahmad dan Doktor bidang sejarah dan editor pelaksana Jurnal Sejarah yang diterbitkan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia, Andi Achdian. Yuk dengarkan!
2020-08-1956 min
Bincang JenteraProfesi Advokat di Era Disrupsi TeknologiPada 2018, sebuah startup bernama LawGeex membuat sebuah penelitian yang melibatkan beberapa professor hukum untuk menguji kemampuan teknologi AI dalam meninjau dokumen hukum. Dari penelitian tersebut menggambarkan kemampuan AI yang lebih akurat dan lebih cepat dalam hal mengidentifikasi kontrak dan menganalisis isu legal. Diskursus yang kemudian muncul adalah perihal peluang AI untuk menggantikan pekerjaan advokat. Seperti fintech yang telah menggerogoti bisnis jasa keuangan, legal technology (legaltech) memang dikhawatirkan menjadi musuh baru advokat di Indonesia.
Untuk membahas hal tersebut, kami ngobrol dengan Pengajar STH Indonesia Jentera sekaligus Pendiri dan Partner di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners, Ahmad...2020-08-0736 min
Bincang JenteraSepak Bola Indonesia, Masih Ada Harapan?Sepakbola Indonesia tidak hanya dapat dinikmati dari permainan dan kompetisinya. Lebih luas dari itu, juga terdapat permasalahan dan kontroversi yang tidak kunjung berhenti. Tentang sengkarut di dalam tubuh federasi, pengusutan skandal pengaturan skor yang belum menemui titik temu hingga rivalitas suporter yang juga masih sangat menarik dan relevan untuk didiskusikan. Indonesia juga terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-21 pada 2021, yang tentu akan menjadi sorotan tidak hanya dari persiapan fisik sebagai penyelenggara namun juga bagaimana tim nasional dapat berbicara banyak di turnamen tersebut. Untuk membahas hal tersebut, kami ngobrol dengan Chief of Content NarasiTV, Zen RS dan pengajar STH...2020-07-2255 min
Bincang JenteraPura-Pura Normal (Bersama LaporCovid-19)Sejak pertengahan Juni lalu, terdapat pelonggaran aktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai justru memperbesar ancaman Covid-19. Selain itu, berdasarkan survei sosial yang dilakukan oleh LaporCovid-19 bersama dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU), Singapura menunjukkan warga DKI Jakarta merasa kurang siap memasuki era “New Normal”. Untuk membahas hal tersebut, kami ngobrol dengan Pendiri LaporCovid-19, Irma Hidayana dan Pengajar STH Indonesi Jentera, Bivitri Susanti di Podcast Bincang Jentera episode 2. Yuk dengarkan!2020-07-0846 min
Bincang JenteraKenalan dengan JenteraPada podcast Bincang Jentera edisi pertama, kami mengundang Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Masyarakat, Inayah Assegaf dan Ketua Badan Eksekutif (BEM) STH Indonesia Jentera Tahun 2019, Alvianni Sabillah untuk ngobrol soal sejarah pendirian dan cita-cita Jentera hingga situasi belajar yang nyaman sehingga dapat mendukung perkembangan peserta didik.2020-07-0817 min
Tifa & FriendsEps 23 - Kekuasaan Bersandar HukumKegandrungan penyelenggara kekuasaan, eksekutif dan legeslatif, membuat aturan hukum agak mengherankan. Banyak “persoalan” yang bersifat wacana diikuti dengan mengubah atau membuat peraturan atau undang-undang baru. Misalnya revisi UU KPK, RUU Ketahanan Keluarga, RUU KUHP, RUU Omnibus Ciptaker, RUU Minerba, RUU HIP dan sebagainya. Elit politik Indonesia mengira persoalan perilaku bisa diatasi dengan membuat hukum atau member sanksi, dan warga akan menuruti. Ini adalah pola pikir feodal dan otoriter. Dalam paradigma hukum modern ancaman sanksi tidak selalu efektif untuk mengatur manusia. Alternatif sanksi hukum adalah pemberian insentif atau penyelesaian melalui dialog dan mediasi. Sanksi hukum tidak akan efektif jika penyelenggara tida...2020-06-2623 min
Ke TEMUEpisode 3: Wacana Amendemen UUD 1945Pembahasan isu sosial, politik dan hukum di negeri ini rasanya tidak akan pernah ada habisnya. Di samping pro-kontra RUU yang panas dan berhasi memboyong ribuan masa ke jalan, di meja-meja Senayan para wakil rakyat sibuk membicarakan wacana amendemen UUD 1945. Amendemen yang ingin dilakukan ialah dikembalikannya GBHN atau Pokok-pokok Haluan Negara ke dalam UUD 45. Hal ini menimbulkan polemik yang berkenaan dengan dampak dari adanya GBHN dalam UUD 1945, kekhawatiran bahwa akan diperlemahkannya sistem presidensial yang saat ini berlaku dan kembalinya Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih secara langsung melainkan melalu dipilih melalui MPR.
Lewat episode kali ini, Ke TEMU...2019-10-1747 min
POSISI1. Selebriti Turun Gunung Tolak RKUHP - Part 1Diskusi bersama Faza (Mahasiswi STH Jentera), Eno Bening (YouTuber), Cania Citta (Influencer), Irwan Ahmett (Seniman), Tita Salina (Seniman), Ucu Agustin (Filmmaker Dokumenter), dan Cholil Mahmud (Vokalis Efek Rumah Kaca) di rooftop LBH Jakarta, dimoderasi oleh Angga Miga Pramono (LBH Jakarta) dan Arip Yogiawan (YLBHI) tentang deretan demonstrasi #ReformasiDikorupsi.2019-10-1550 min